Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pertemuan Ke empat… APBD.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Otonomi Daerah.
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
PERTEMUAN 5.
Tentang Keuangan Negara
2. Penyusunan dan Penetapan APBD
Department of Business Adminstration Brawijaya University
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
APBN& APBD Created by : ADETIA WARDANI
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Perekonomian Indonesia
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
Oleh: ERISKA NOVITASARI
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
APBN APBD &.
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
PENGERTIAN, FUNGSI, TUJUAN APBN DAN APBD
APBN DAN APBD.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
TUGAS MODUL EKONOMI KELAS XI
Pertemuan ketiga APBN.
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
APBN DAN APBD.
Tentang Keuangan Negara
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Kardina Tria Lestari A
KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
Selvia Nurindah Sari JP081280
APBN DAN APBD.
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
APBN DAN APBD.
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
APBN, apbd, fungsi, tujuannya, serta tingkat inflasi
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
A P B N.
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
Transcript presentasi:

Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S.

4 Bab APBN dan APBD

Nilai dan Karakter Bangsa 3 3 Tujuan Pembelajaran Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: Menyebutkan pengertian APBN Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN Menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara Mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran negara Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN Menyebutkan pengaruh APBN terhadap perekonomian Menjelaskan pengertian APBD Menyebutkan fungsi dan tujuan APBD Menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah Mengklasifikasikan jenis-jenis pengeluaran daerah Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD Menyebutkan pengaruh APBD terhadap perekonomian Nilai-nilai yang dapat dikembangkan setelah mempelajari bab ini adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab Nilai dan Karakter Bangsa Kata Kunci Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Fungsi Alokasi Fungsi distribusi Fungsi stabilisasi Subsidi Kebijakan fiskal Pembiayaan fungsional Pengelolaan anggaran Anggaran berimbang Anggaran surplus Anggaran defisit

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pengertian APBN Berdasar Undang-undang RI No. 23 tahun 2013 tentang APBN tahun anggaran 2014, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun.

5 2. Fungsi APBN Fungsi alokasi yaitu pendapatan berasal dari pajak dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan Fungsi distribusi yaitu distribusi pendapatan dari pajak untuk transfer payment, misalnya subsidi dan dana pensiun Fungsi stabilisasi yaitu sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran negara teratur

3. Tujuan Penyusunan APBN 6 3. Tujuan Penyusunan APBN Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat

4. Sumber-sumber Penerimaan Negara 7 APBN 2012 4. Sumber-sumber Penerimaan Negara Penerimaan perpajakan Penerimaan negara bukan pajak Penerimaan hibah 5. Jenis-jenis Pengeluaran Negara Pengeluaran atau belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah

6. Mekanisme penyusunan APBN a. Prinsip Penyusunan APBN 8 6. Mekanisme penyusunan APBN a. Prinsip Penyusunan APBN Berdasar aspek pendapatan Berdasar aspek pengeluaran negara b. Asas Penyusunan APBN Kemandirian Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas Penajaman prioritas pembangunan

c. Landasan Hukum APBN d. Cara Penyusunan APBN 9 c. Landasan Hukum APBN UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 UU No. 1 tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Keputusan Presiden RI No. 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN d. Cara Penyusunan APBN APBN Tahun lalu ditolak Pemerintah Presiden diajukan DPR APBN / UU Menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan RAPBN disidangkan diterima Dikembalikan untuk dilaksanakan

7. Pengaruh APBN terhadap Perekonomian 10 7. Pengaruh APBN terhadap Perekonomian Dengan APBN dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 11 B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pengertian APBD APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah

2. Fungsi APBD 3. Tujuan APBD 12 Fungsi otorisasi: menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran Fungsi perencanaan: menjadi pedoman perencanaan kegiatan Fungsi pengawasan: sebagai pedoman apakah penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai ketentuan Fungsi alokasi: APBD dialokasikan untuk mendukung kegiatan perekonomian Fungsi distribusi: pendistribusian APBD harus memperhatikan keadilan dan kepatuhan Fungsi stabilisasi: pedoman agar pendapatan dan pengeluaran teratur 3. Tujuan APBD APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah

4. Sumber-sumber Penerimaan Daerah 13 4. Sumber-sumber Penerimaan Daerah Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, contohnya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Dana Perimbangan, terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus Lain-lain pendapatan, terdiri atas dana hibah dan pendapatan dana darurat

Menteri Dalam Negeri/ Gubernur 14 5. Jenis-jenis Pengeluaran Daerah Pengeluaran atau belanja daerah terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu. Belanja urusan wajib antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Belanja urusan pilihan misalnya kehutanan, pertanian, dan energi 6. Mekanisme Penyusunan APBD APBD diterima Pemerintah daerah diajukan DPRD pengesahan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur APBD tahun lalu ditolak

7. Pengaruh APBD terhadap Perekonomian 15 7. Pengaruh APBD terhadap Perekonomian APBD membantu upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, memungkinkan investasi baru, dan menyejahterakan rakyat dalam lingkup provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan

Let’s go to the next lesson! 16 Let’s go to the next lesson!