RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

Membangun negara dari desa
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NoMisiTujuanSasaranProgramKegiatanInputOutputOutcomeKeterangan Mewujudkan kinerja aparat pemerintahan Kecamatan Harjamukti yang mengarah pada.
Rapat Kerja Perencanaan Tahunan/Fakultas Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun – 21 Oktober 2011,
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ARIF ZAINUDIN SURAKARTA
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
FORUM SKPD SARANA PRASARANA
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
BIRO TATA PEMERINTAHAN
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PROGRAM & KEGIATAN BKPP
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2017 ASISTEN KEISTIMEWAAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Yogyakarta, 22 Maret 2016

POTENSI ASISTEN KEISTIMEWAAN Peran Asisten Keistimewaan dalam meningkatkan kinerja pembangunan urusan keistimewaan; Ketersediaan sumber dana istimewa; Tujuan keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat.

PERMASALAHAN ASISTEN KEISTIMEWAAN Kelembagaan masih perlu sinkronisasi; Tumpang tindih tupoksi; Sarpras belum memadai; SDM masih perlu dibenahi; Mekanisme kerja belum terstandar; Pemahaman urusan keistimewaan (asimetris) dan urusan desentralisasi simetris.

ISU STRATEGIS ASISTEN KEISTIMEWAAN Implementasi kewenangan urusan keistimewaan belum optimal; Mengembalikan, merehabilitasi, menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai keistimewaan DIY.

KONSEP DAN STRATEGI ASISTEN KEISTIMEWAAN Meningkatkan prosentase rumusan kebijakan keistimewaan; Meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan keistimewaan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN KEISTIMEWAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2017 1. Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan Program: Penyusunan rumusan kebijakan urusan Kebudayaan Penyusunan rumusan kebijakan urusan Pertanahan dan Tata Ruang 50%

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN USULAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Rp. 2.086.047.000,- TERDIRI ATAS BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 138.742.000,- BELANJA LANGSUNG 5 PROGRAM DAN 25 KEGIATAN Rp. 1.947.305.000,-

USULAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 ASISTEN KEISTIMEWAAN 1. PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD PROGRAM 01 - 06 Rp. 643.276.000 2. PROGRAM PENCAPAIAN SASARAN SKPD PROGRAM NON 01-06 1.442.771.000 TOTAL 2.086.047.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Rp. 148.924.000 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.240.000 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.961.000 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 23.639.000 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.459.000 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.717.000 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 7.312.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 4.717.000 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2.596.000 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.312.000 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 24.000.000 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 76.000.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 472.940.000 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 252.595.000 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 11.000.000 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 131.090.000 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 69.880.000 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4.250.000 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 4.125.000

PROGRAM PENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN SKPD 03. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Rp. 21.412.000 1. Penyusunan laporan Kinerja SKPD 2.995.000 2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3.708.000 3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 7.046.000 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 7.663.000

PROGRAM PENCAPAIAN SASARAN SKPD 04. PROGRAM PENYUSUNAN RUMUSAN KEBIJAKAN URUSAN KEBUDAYAAN Rp. 621.492.000 1. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Urusan Kebudayaan 326.173.000 2. Koordinasi, Pembinaan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kebudayaan 3.708.000 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kebudayaan 7.046.000

PROGRAM PENCAPAIAN SASARAN SKPD 05. PROGRAM PENYUSUNAN RUMUSAN KEBIJAKAN URUSAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG Rp. 821.279.000 1. Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 478.865.000 2. Koordinasi, Pembinaan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 198.749.000 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang 151.665.000

TERIMA KASIH