GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENDIDIKAN
Advertisements

KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
Hukum Lingkungan Administrasi Nasional Sektoral Daerah Kelembagaan Pengelolaan Instrumen Hukum KLHS, RPPLH, Izin dan Amdal, BML Pajak & Retribusi Penegakan.
HUKUM LINGKUNGAN (3 SKS)
HANDOUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Bentuk-bentuk perbuatan alat administrasi negara
PROF.DR.H.SUWARMA AM, SH, M.Pd
RULE OF LAW Membangun Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Atas Dasar Supremasi Hukum dan Keadilan Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan Kelompok Praktika.
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
BUSINESS LAW “HUKUM & KEKUASAAN”
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
Materi Part 1 HUKUM TATA NEGARA Dosen RAMDHAN KASIM, SH
Good Governance Bab 12.
POLITIK HUKUM.
Good Governance Bab 12.
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
POKOK BAHASAN MATA KULIAH METODE PENELITIAN PENDIDIKAN BAHASA JAWA
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
PENGANTAR MK ADALAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PERADILAN KONSTITUSI SEHINGGA SERING DISEBUT SEBAGAI PENGADILAN KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL COURT) HAL.
PENGANTAR HUKUM BISNIS
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
Bahasa Hukum DEFINISI Ari Wibowo, SHI., SH., MH.
Hukum Administrasi dan Desentralisasi
FUNGSI DAN SIFAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
POPOSAL SKRIPSI. A. LATAR BELAKANG MASALAH LINTASAN SEJARAH: MENGGAMBARKAN HAL-HAL YANG MEMUNCULKAN MASALAH, SEKALIGUS ALASAN PEMILIHAN DAN PENTINGNYA.
TEORI HUKUM.
Materi HAN Ujian Sisipan I
GARIS BESAR RANCANGAN PENGAJARAN HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL
TINDAK/PERBUATAN PEMERINTAH (BESTUURSDAAD)
TEORI HUKUM.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Catatan Terhadap Beberapa Variable Sistem dan Penegakan Hukum Pemilu di dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
PENGERTIAN HUKUM BISNIS
21 MEI 1998 ORBA BERGANTI REFORMASI DIANGGAP THE THIRD WAVE OF DEMOCRACY PADA DASAWARSA 1990-AN JULI 1995 TERBENTUK CIVITAS INTERNASIOANL DI PRAHA DIHADIRI.
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
ASSALAMUALAIKUM WR.WB CREATED BY: Oktafiana Kusumastuti A B
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian/Karakter
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN (GBPP) HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Kejahatan di bidang Pasar Modal (Insider Trading)
RUANG LINGKUP TANGGUNG GUGAT
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM HUKUM NKRI NAMA: WELLYANA NIM: PRODI: PPKn
DAN PERADILAN NASIONAL
Pengertian Hukum Administrasi Negara
Pengertian Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan.
ETIKA PROFESI Oleh: W A R I D I.
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian
Hukum Administrasi Negara harupermadi.lecture.ub.ac.id
Materi HAN Ujian Sisipan I
KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Karakter
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, SH.MH
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Bentuk-bentuk perbuatan alat administrasi negara
Reynandra Atari Jaya Natanael J Chen Chen Leong
Jasa termasuk barang? Pengadaan dimulai dari Perencanaan,Persiapan hingga diperolehnya barang/jasa.
Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, SH.MH
RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.
PEMBELAJARAN PKN DI SEKOLAH DASAR
RULE OF LAW PENGERTIAN KEKUASAAN PUBLIK YG DIATUR SECARA LEGAL
RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Transcript presentasi:

GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN AMINUDDIN ILMAR

Deskripsi MK: Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang utuh tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan pada kedudukan yang dimilikinya. Selain itu, memberikan penjelasan tentang tindakan atau perbuatan pemerintahan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai

Ruang Lingkup Hukum Tata Pemerintahan Istilah Pengertian/Terminologi Ruang Lingkup Pendekatan Kajian

Landasan Hukum Tata Pemerintahan Konsepsi Negara Hukum Baik dalam artian Rechtstaat maupun Rule of Law Konsepsi Negara Demokrasi Konsep Negara Hukum Demokratis atau Negara Demokrasi berdasar Hukum

Kedudukan Hukum Pemerintah Konsep Kedudukan Hukum Dalam Lingkup Hukum Publik Dalam Lingkup Hukum Privat

Wewenang Pemerintahan konsep dan teori wewenang Macam dan sumber wewenang Pelaksanaan Wewenang

Tindakan Hukum Pemerintahan Konsep tindakan/perbuatan hukum Macam tindakan/perbuatan pemerintahan Kebebasan Bertindak/Friess Ermessen/Vrije bestuur/discretionary powers

Keabsahan Tindakan Pemerintahan Konsep keabsahan/pengujian Tindakan batal demi hukum Tindakan dapat dibatalkan

Instrumen Pemerintahan Konsep instrumen/sarana Macam instrumen pemerintahan Penggunaan Instrumen Pemerintahan

Penegakan Hukum Pemerintahan Sanksi hukum administrasi Sanksi Perdata Sanksi Pidana