Konsep pelayanan publik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
Advertisements

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
SISTEM MANAJEMEN K3 PENDAHULUAN DAN PENGERTIAN K.3 MATERI 1
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO. 8/1999
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Oleh : Drs. Abu Siri, S.Ag, M.PdI Kasubbag Hukum dan KUB
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
GOOD GOVERNANCE.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tarif Pelayanan Kesehatan
Konsep pelayanan publik
Uvi Mitsaqi Putri ( ) Adi Prayogo ( ) HAK ATAS PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI START.
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
BAGAIMANA ANDA MENJADI KONSUMEN YANG CERDAS
KONSEP BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INVESTASI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN.
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
KONSEP-KONSEP DASAR KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
Universitas Indo Global Mandiri
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
ALASAN PENYEMPURNAAN SPOPP
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
Wewenang dan kewajiban pejabat publik
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Konsumen Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
Manajemen Pelayan Publik
SISTEM KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 13
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
OPERASIONALISASI PELAYANAN PRIMA
Tata Krama Etika Periklanan
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
Undang Undang Perlindungan Konsumen UURI No
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
Akuntansi Sektor Publik
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Konsep pelayanan publik Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH

Definisi pelayanan publik Jenis pelayanan publik Pokok bahasan Pendahuluan Definisi pelayanan publik Jenis pelayanan publik Prinsip – prinsip pelayanan publik Masalah pelayanan publik Pelayanan publik di Era Otonomi Daerah

Pendahuluan Negara wajib melayani setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Diaplikasikan dalam berbagai macam pelayanan di seluruh sektor

Pendahuluan Rumah sakit merupakan salah satu organisasi yang berfungsi melakukan pelayanan publik Harus diperhatikan ciri khas dari pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan publik Seperti apa karakteristik pelayanan kesehatan..???

Pelayanan… Kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki Berkaitan dengan pemenuhan kepentingan umum

Publik… Orang atau masyarakat, berhubungan dengan bangsa, negara, atau komunitas Penggunaan kata “publik” biasa dikenal dengan “umum”

Pelayanan publik… Segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan

Pelayanan publik… Pemberian layanan kepada orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan

Pelayanan publik… Dasar hukum penyelenggaraan Pelayanan Publik; Undang – Undang No. 25 tahun 2009 Penyelenggara pelayanan publik; Pemerintah Swasta

Jenis Pelayanan publik Kelompok Pelayanan Barang Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik Kelompok Pelayanan Administratif Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik

Jenis Pelayanan publik Kelompok Pelayanan Jasa Pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik Misalnya pendidikan, kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dll 

prinsip Pelayanan publik Kesederhanaan Kejelasan dan keterbukaan Keamanan Efisien Ekonomis Keadilan yang merata Ketepatan waktu

A.KESEDERHANAAN Prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit – belit, mudah dipahami dan dilaksanakan

B.KEJELASAN & KETERBUKAAN Segala hal yang yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara jelas dan terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta

B.KEJELASAN & KETERBUKAAN Kejelasan dan keterbukaan menyangkut;  Prosedur/tata cara pelayanan umum  Persyaratan pelayanan umum  Penanggung jawab pemberian pelayanan umum  Rincian dan mekanisme pembayaran  Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum  Hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan umum

C.KEAMANAN Proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan dapat memberikan kepastian hukum

D.EFISIEN Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal – hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan

E.EKONOMIS Pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan; Nilai barang atau jasa pelayanan umum Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum Ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

F.KEADILAN YANG MERATA Cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil Pemerintah DKI Jakarta telah mengupayakan secara optimal pelayanan kesehatan merata di seluruh DKI Jakarta untuk melayani masyarakat

G.KETEPATAN WAKTU Pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

Masalah Pelayanan publik Sistem pemerintahan yang belum baik dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai Masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa

Masalah Pelayanan publik Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit – belit, serta biaya yang tidak jelas

Masalah Pelayanan publik Ada kecenderungan ketidakadilan dalam pelayanan publik, dimana masyarakat yang kurang mampu akan sulit mendapatkan pelayanan

Masalah Pelayanan publik Adanya birokrasi pada pelayanan publik yang menyebabkan pelayanan tidak efektif dan efisien, sehingga sangat merugikan masyarakat sebagai konsumennya

Pelayanan publik di era otonomi daerah UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa... ” Pemerintah Daerah ..... menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah”

Pelayanan publik di era otonomi daerah Tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemberian otonomi yang seluas – luasnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana salah satu indikatornya adalah penyelenggaraan pelayanan publik

Pelayanan publik di era otonomi daerah Bagaimana seharusnya pelayanan publik dilaksanakan pada era otonomi daerah…???

Pelayanan publik di era otonomi daerah Manajemen sektor publik dituntut untuk lebih efektif dan efisien, disertai akuntabilitas yang tinggi dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah Pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik

Pelayanan publik di era otonomi daerah Hal ini disebabkan oleh; Besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah Pemerintah daerah lebih memahami persoalan dan budaya masyarakat setempat

Pelayanan publik di era otonomi daerah Bagaimana kondisi di lapangan…??? Upaya – upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah masih belum optimal Fungsi pelayanan publik dirasakan masih bersifat birokratis dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat

Pelayanan publik di era otonomi daerah Harus adanya reformasi paradigma pelayanan publik...!!! Yaitu penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat

Pelayanan publik di era otonomi daerah Perbaikan pelayanan publik dimulai dengan cara mendengarkan suara publik itu sendiri... Untuk mengetahui kebutuhan di masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya

Terima Kasih