ETIKA PUBLIK DAN INTEGRITAS PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BUDAYA PERUSAHAAN DAN ETIKA
Advertisements

DASAR KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
NILAI-NILAI & PERILAKU UTAMA KEMENTERIAN KEUANGAN
KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
Etika Profesi Public Relations
Bab 3 BISNIS : SEBUAH PROFESI ETIS ?
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
PEKERJAAN, PROFESI, DAN PROFESIONAL
KONSEP ADMINISTASI SEBAGAI PHILOSHOPY IN ACTION
Oleh : Ns. Lili Fajria, S.Kep, M.Biomed
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Etika & Perilaku Organisasi
EKSISTENSI PROFESI DIPANDANG DARI SEGI ETIKA UMUM DAN ETIKA KHUSUS
PENGANTAR: Peran, Sejarah, & Tujuan Akuntansi Manajemen
KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI
PROFESI & PROFESIONAL.
Etika profesional.
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI OLEH : SUWANDA PENGATUR MUDA II/a NIP
BAGIAN V ETIKA PROFESI.
Di susun oleh : MEILILIYANIE, S.SiT.
ETIKA BISNIS purwati.
Referensi. referensi ETIKA DAN LINGKUNGAN By Sulistyowati
Etika Pemerintahan (IPEM4430)
PEKERJAAN, PROFESI, DAN PROFESIONAL
2 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS
ETIKA DAN PROFESIONALISME PR Pertemuan 8
ETIKA 2.3 SOESILO ZAUHAR.
PERAN DAN TUJUAN AKUNTANSI MANAJEMEN
ORGANISASI, KEPEMIMPINAN & PERILAKU ADMINISTRASI
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Kode Etik Profesi Hukum (Materi 9)
PERTEMUAN 14 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
KELOMPOK ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEMATIKA ETIKA Sistematika Etika : Etika Individual Umum Etika
Pertemuan 2 ETIKA PROFESI.
Dosen Magister Teknik Sipil UMS
KELOMPOK ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Etika moral dan nilai dalam praktik kebidanan
PERTEMUAN KE-4 PROFESI ETIS
PERSONALITY INTEGRITY - 2
DIMENSI-DIMENSI ETIKA ILMU KOMUNIKASI Pertemuan 9
Pancasila Sebagai Etika Politik
Oleh : Ns. Lili Fajria, S.Kep, M.Biomed
PEKERJAAN, PROFESI, DAN PROFESIONAL
PROF.DR. SOESILO ZAUHAR, MS
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
ALFREDO LUMINTU SANDI PUTRA
Pertemuan VI Organisasi dan Kode Etik Profesi
KODE ETIK FISIOTERAPI INDONESIA I.
KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA
PEKERJAAN, PROFESI, DAN PROFESIONAL
Unggul Profesional Islami
MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS.
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
PERAN, ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PSIKOLOG
Tanggungjawab Profesi: Standar Kualitas dan Etika
Organisasi dan Kode Etik Profesi
ETIKA 2.1 PROF. SOESILO ZAUHAR, MS.
DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK
Etika Profesi Pertemuan 1 Organisasi dan Kode Etik Profesi
BAB III PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESI
STANDAR ETIKA PUBLIK Oleh BERE ALI.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
THEORIES OF EDUCATIONAL MANAGEMENT
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
PROFESIONALISME KERJA
Pembentukan, Fungsi Pokok Organisasi Profesi dan Kode Etik Profesi
Transcript presentasi:

ETIKA PUBLIK DAN INTEGRITAS PUBLIK OLEH WARJIO

TIGA DIMENSI ETIKA PUBLIK TUJUAN (AKUNT-TrRANS-NET) MODALITAS ETIKA PUBLIK TINDAKAN

PENJELASAN 1: TUJUAN UPAYA MENCAPAI KESEJHATERAAN MASYARAKAT YANG BERARTI TERSEDIANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN RELEVAN DI FOKUSKAN PADA PRIORITAS, PROGRAM DAN METODE DAN TUJUAN DANA PUBLIK

PENJELASAN 2: MODALITAS DIMENSI INI MELIPUTI SISTEM DAN PRINSIF-PRINSIF PENGORGANSASIAN PRAKTIK PELAYANAN PUBLIK DENGAN PERHATIAN KHUSUS PADA MEMBANGUN INSTITUSI-INSTITUSI SOSIAL YANG LEBIH ADIL DUA POLA NORMATIF: 1. Tatatanan Politik Harus mengikuti solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas 2. Kekuatan Politik Di tata sesuai dengan Prinsif timbal balik; keadilan , netralitas, dan perlakukan yang fair

PENJELASAN 3: TINDAKAN POLITISI dan PEJABAT PUBLIK dituntut memiliki INTEGRITAS PUBLIK Pelaku memegang kendali dalam menentukan RASIONALITAS POLITIK

SEGITIGA KOMPETENSI PROFESIONAL PELAYANAN PUBLIK KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI ETIKA KKOMPETENSI PROFESIONAISME PELAYANAN PUBLIK KOMPETENSI EADERSHIF

PENJELASAN 1. KOMPETENSI ETIKA MANAJEMEN NILAI KEMAMPUAN PENALARAN MORAL MORALITAS PRIBADI, MORALITAS PUBLIK ETIKA ORGANISASI EVALUASI

PENJELASAN 2: KOMPETENSI LEADERSHIP PENILAIAN DAN PENETAPAN TUJUAN KETRAMPIAN MANAJEMEN HARD/SOFT GAYA MANAJEMEN KETERAMPILAN POLITIK DAN NEGOISASI

INTEGRITAS PUBLIK PENGERTIAN “Integritas Publik=kualitas perilaku seseorang atau organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, standard dan aturan moral yang diterimah oleh anggota organisasi dalam masyarakat” (haryatmoko, 2011:72)

PENJELASAN 3:KOMPETENSI TEKNIS PENGETAHUAN YANG TERSPESIALISASI PENGETAHUAN HUKUM MANAJEMEN PROGRAM MANAJEMEN STRATEGIS MANAJEMEN SUMBERDAYA

MeNgapa Integritas Publi Penting? TUMBUH DARI KELUARGA, SEKOLAH , MASYARAKAT HASUL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LANDASAN UTAMA ETIKA PUBLIK

TIGA KEMAMPUAN DALAM INTEGRITAS PUBLIK 1. Mampu memnuhi janji dan kewajiban dan konteks pelayanan publik 3.Mampu menangkap tanda-tanda zaman 2.Jujur dan berorientasi ke makna: mampu menhubungkan visi dan praktik

INTEGRITAS DAN PELAYANAN PUBLIK INTEGRITAS PUBLIK INTEGRITAS PRIBADI

7 prinsif Integritas Publik (Menurut Dobel, dalam Haryatmoko, 2011) Pejabat publik harus bertindak sesuai dengan prinsif dasar yang melegitimasi kekuasaan pemerintah yang konstitusional Prinsif 2 Pejabat publik harrus menyetujui untuk menomorduakan keputusan peribadi dengan hasilhasil dari proses yang sah secara hukum dan profesionalisme

7 prinsif integritas publik Mereka harus berindak secara akuntabe baik terhadap atasan maupun publik, jujur dan tepat ketika mempertanggungjawabkan Prinsif 4 Mereka harus bertindak secara kompeten dan efektif mencapai tujuan dalam batas yang sudah ditentukan Prinsif 5 Mereka harus menghindari favoritisme, berusaha indeendent dan objektif

7 prinsif integritas publik Mereka setuju untuk menggunakan danapublik secara hati-hati dan efisien untuk tujuan yang telah disetujui Prinsif 7 Mereka harus menjaga kepercayaan dan legitimasi lembaga-lembaga negara

INTEGRITAS vs PUBLIK LEMAHNYA INTEGRITAS PUBLIK LEMAHNYA KEPERCAYAAN PUBLIK