ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Advertisements

Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
POLINDES (Pondok Bersalin Desa)
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Kompetensi yang diharapkan tujuan Topik 6 dan 7 : Topik 6 dan 7 : IDENTIFIKASI DAN PEMAHAMAN MASALAH KEBIJAKAN DAN FORMULASI MASALAH KEBIJAKAN.
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
KONSEP PROMOSI KESEHATAN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
Pertemuan ke-5 Pengertian Indikator Definisi indikator
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Assalamualaikum Wr.Wb. Kelompok 1 Dewi KusumaWardani(J ) Rosalina KusumaWardhani (J ) Mursid Andi Setiawan (J ) Yunan Tulus Budiono(J )
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Administrasi dan Kebijakan Upaya Kesehatan Perorangan
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
PELAYANAN DI PUSKESMAS
RISET KESEHATAN DASAR ( RISKESDAS ) 2013
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Pertemuan ke-5 Pengertian Indikator Definisi indikator
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN
UPAYA WAJIB PUSKESMAS.
Promosi Kesehatan dalam Berbagai Tatanan
Konsep PERILAKU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan (2)
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
Puskesmas di Era Desentralisasi
PERTEMUAN II DAN III Dasar- dasar Pendidikan Kesehatan
Aspel legal dan legislasi dalam pelayanan kebidanan
Mengelola kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
Manfaat Pos Pelayanan Terpadu dalam Masyarakat
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 12
Hj. Juraida Roito Hrp, SKM, M.Kes MATA KULIAH KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
Kom III SUHARI MM.
Program Penyehatan Makanan
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Manajemen Informasi Kesehatan 1
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
KONSEP DASAR KEBIDANAN KOMUNITAS Oleh : WIDYA PANI, SKM,SST.,M.Kes.
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PELAYANAN DI PUSKESMAS
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN
1 PROGRAM PHBS ( PERILAKU HIDUP BERSIH dan SEHAT ) O l e h : RAMLI.
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
1 PROGRAM PHBS ( PERILAKU HIDUP BERSIH dan SEHAT ) O l e h : RAMLI.
PEN DAHULU AN MENGAPA UPAYA KESEHATAN KERJA PENTING ? Pekerja kemungkinan akan mendapat masalah terkait pekerjaan dan lingkungan pekerjaan disamping masalah.
M. DASAR HUKUM PMK no 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan PIS-PK PMK no 19 tahun 2017 tentang pedoman pendanaan PIS-PK Permendagri no 13 tahun.
Transcript presentasi:

ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN Topik 11 : KEBIJAKAN KEMENKES INDONESIA SEHAT 2010 Kompetensi yang diharapkan tujuan

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN Setelah selesai mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui KEBIJAKAN KEMENKES INDONESIA SEHAT 2010 Klik di sini untuk melanjutkan

TUJUAN Mahasiswa dapat memahami KEBIJAKAN KEMENKES INDONESIA SEHAT 2010 Mahasiswa dapat menguraikan dan mampu MEMPRESENTASIKAN KEBIJAKAN KEMENKES INDONESIA SEHAT 2010

INDONESIA SEHAT TAHUN 2010. SK. Men Kes No.574/2000 Dukungan : Pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan Misi : Pembangunan kesehatan dengan model/paradigma sehat. Visi : Masyarakat dengan derajat kesehatan yang optimal dan produktif

Dasar – Dasar Pembangunan Kesehatan   Dasar perikemanusiaan Dasar pemberdayaan dan kemandirian Dasar adil dan merata Dasar pengutamaan (prioritas) dan manfaat

Isu Strategi. Kerjasama lintas sektor Sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Mutu dan terjangkau pelayanan kesehatan Prioritas upaya dan sumber daya pembiayaan.

Visi (sehat 2010) : Masyarakat hidup dalam lingkungan sehat. Berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Pelayanan Kesehatan bermutu dan terjangkau Derajat kesehatan masyarakat optimal dan masyarakat menjadi produktif

Misi (tugas & Tanggung jawab) Berorientasi pada upaya kesehatan integratif, mengutamakan upaya Preventif dan promotif yang didukung upaya curatif dan rehabilitatif dan kerjasama lintas sentoral (Dukungan)

MISI Menggerakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat (PHBS) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Sasaran Kebijakan dan Strategi. Sasaran (Tujuan) Perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) Lingkungan sehat Meningkatnya sarana upaya pelayanan kesehatan Meningkatkan manajemen pembangunan kesehatan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Kebijakan Peningkatan kerjasama lintas sektor. Peningkatan perilaku hidup sehat, kemandirian masyarakat dan kemitraan swasta (PSM) Peningkatan kesehatan lingkungan. Peningkatan upaya (program-program kesehatan/pelayanan kesehatan) Peningkatan sumber daya kesehatan Peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Peningkatan IPTEK kesehatan. Peningkatan ketahanan lingkungan sosial dan budaya.

Strategi Pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Wawasan kesehatan sebagai azas pembangunan nasional. Paradigma sehat sebagai komitmen gerakan nasional dalam pembangunan kesehatan. Pengembangan sistem yang mendorong aspek promotif dan reventif. Dukungan sumber daya yang berkesinambungan Sosialisasi paradigma sehat secara internal dan external Restrukturisasi dan revitalisasi infra struktur  

4 Pilar strategi : Melaksanakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Peningkatan profesi kesehatan. Pengembangan JPKM Desentralisasi pemerintahan (otonomi daerah)

Peningkatan Profesi. Pengelolaan SDM kesehatan (manajemen personil) Pemantapan IPTEK, IIMAM dan takwa serta etika profesi. Penajaman konsep profesionalisme kedokteran dan kesehatan Menjalin aliansi strategis dengan semua pihak terkait.

JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat)   Pencanangan JPKM bersama paradigma sehat. Dukungan peraturan perundangan Sosialisasi JPKM Bantuan pemerintahan untuk dana awal Kebebasan yang bertanggung jawab untuk pengelolaan.

Desentralisasi. Mekanisme pengendalian yang andal. Keseimbangan dan sinergi asaz. Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas perbantuan Penegasan jenis dan tingkat kewenangan dalam pelaksanaan program. Kejelasan pedoman dan indikator/parameter : kota sehat dan kabupaten sehat (evident base analysis) Pemberdayaan kemampuan untuk melaksanakan desentralisasi. Sistem dan kebijakan SDM yang mendukung Infra struktur lintas sektor yang menunjang. Mekanisme pengendalian yang andal.

Pokok Program dan Program Unggulan. A. Pokok program (program pembangunan kesehatan) Program peningkatan perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat Program peningkatan pelayanan kesehatan Program pengawasan obat dan makanan Program peningkatan SDM kesehatan program kebijakan dan manajemen sumber daya kesehatan Program peningkatan IPTEK kesehatan

B. Program Kesehatan Unggulan.  Program kebijakan kesehatan pembiayaan dan hukum kesehatan. program perbaikan gizi. Program peningkatan perilaku hidup sehat dan kesehatan mental program penyehatan lingkungan pemukiman, air dan udara sehat. Program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB. Program P2M (imunisasi)

C. Pelayanan Kesehatan Dasar Minimal di Puskesmas (Dit Jen Binkesmas, Dep Kesos, 2000). KIA KB Gizi Kesehatan lingkungan P2M Pengobatan dan pelayanan P3K PKM dan promosi kesehatan

UU No. 23/1992 tentang Kesehatan Pasal 11 Upaya Kesehatan   KIA KB Perbaikan gizi dan pengamanan makanan/minuman (POM) Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa P2M (Pemberantasan penyakit menular) Curatif dan rehabilitatif PKM (Penyuluhan Kesehatan Masyarakat) Pengamanan sedia farmasi dan alkes Pengamanan zat aditif Kesehatan sekolah (UKS) Kesehatan olah raga Pengobatan tradisional Kesehatan matra

INDIKATOR PENILAIAN Pengertian Indikator : Variabel membantu kita untuk mengukur perubahan yang terjadi baik secara langsung atau tidak langsung (WHO 1981) Ukuran tak langsung dari suatu kejadian atau kondisi, contoh berat badan bayi berdasarkan umur adalah indikator status gizi bayi (Wilson dan Sapanuchart, 1993) Statistik dari hal normatif yang menjadi perhatian kia dan dapat membantu kita dalam membuat Penilaian (ringkas, konprehensif, berimbang) terhadap kondisi atau aspek penting dari suatu masyarakat (Dep Kes, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, Amerika Serikat, 1969) Variabel yang mengindikasikan (menunjukan atau memberi Petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur (menilai) perubahan-perubahan (Green, 1992)  

Bentuk – bentuk atau Jenis Indikator : Bentuk Absolut Bentuk Proporsi Bentuk Angka-angka Bentuk Rasio Bentuk Indeks Untuk indikator yang lebih komplek/rutin. Ukuran-ukuran yang multi dimensi (gabungan dari sejumlah indikator)  Klasifikasi Indikator. (Biasanya menurut pendekatan sistem pemecahan masalah)

INDIKATOR INDONESIA SEHAT 2010 Unsur/Komponen Informasi yang diperlukan Indikator 1. Lingkungan kesehatan Berapa banyak rumah sehat telah menjadi hunian penduduk ? Berapa banyak sekolah, madrasah, pesantren, tempat ibadah sehat ? Seberapa jauh lingkungan di Indonesia yang bebas polusi/pencemaran ? Prosentase rumah sehat yang telah dihuni. Prosentase sekolah, dll yang sehat dibanding yang diperiksa. Bod, Cod untuk pencemaran air.

2. Perilaku sehat. Seberapa luas PHBS dilaksanakan ? Seberapa luas kawasan bebas Nazap ? Jumlah penduduk yang tak merokok ¿ Jumlah penduduk yang menggunakan sarana kesehatan ¿ Jumlah penduduk yang menggunakan askes, JPKM, dana sehat, dll Prosentase desa/wilayah PHBS prosentase sekolah bebas Napza Prosentase penduduk yang merokok. Prosentase penduduk yang menggunakan sarana kesehatan. Prosentase penduduk yang ikut askes, JPKM dana sehat, dll

3. Pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau. 1. Sarana kesehatan. 2. Cakupan imunisasi. 3. Aseptor KB diantara Puskesmas. 1. Rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk. 2. Prosentase anak balita yang telah imunisasi lengkap 3. Prosentase aseptor KB diantara Puskesmas. 4. Derajat/status kesehatan masyarakat. 1. Tingkat kematian dan kesakitan. 2. Status gizi masyarakat 1.1 Angka umur harapan hidup (Span or Cire) 1.2 AKB, AKI, Angka kematian balita. 1.3 Prevalensi penyakit yang menonjol dan CFR 2.1 Prosentase anak balita gizi baik. 2.2 Prosentase ibu hamil non kek, non AGB, non KUA. 2.3 Prosentase bayi lahir BB cukup 2.4 prosentase WUS, remaja putri, wanita karyawan yang sehat (non – anemia) 2.5 Prosentase anak sekolah TB/BB normal.

LATIHAN ( TUGAS KELOMPOK ) Lembar tugas (kelompok ) topik 11 KEBIJAKAN KEMENKES INDONESIA SEHAT 2010 yang terdapat di : http://elearning/portal/univ/mahasiswa SELAMAT BEKERJA