LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA DI KALIMANTAN BARAT
Advertisements

Transisi dan Siklus Pengembangan Electronic Commerce di Perusahaan
Paparan Publik ID-SIRTII Indonesia - Security Incident Response Team
PROSES PEMBENTUKAN RANCANGAN PERPU, PP, PERPRES & PERDA
PEMBEKALAN BERSAMA MAGANG KERJA TAHUN 2013 WIDYALOKA, 26 JUNI 2013
SEKILAS TENTANG KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 49 TAHUN 2002 tentang PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO.
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
Pertemuan 4 MK : e-commerce
S. Abdulrachman RAPAT KERJA MASTEL 2007 – JAKARTA, 3 Juli 2007 BEBERAPA INFORMASI MENGENAI POKJA PENYIARAN MASTEL, KEGIATAN DAN HASIL KERJANYA.
RISET TEKNOLOGI KOMUNIKASI
PROGRAM AKSI I Pelatihan Tenaga  Penelusuran kebutuhan latihan  Merancang program latihan khusus  Penentuan kriteria peserta latihan  Pelatihan dan.
ARAH PEMBANGUNAN SEKTOR POS DAN TELEMATIKA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Oleh: Jonathan Parapak
PERAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan oleh: Hj. Suzanna Eddy Yusuf (Wakil Ketua I TP. PKK.
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
MENGAPA TELEVISI KOMUNITAS DIBUTUHKAN? Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007 Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007.
1 MASUKAN MASTEL tentang SEKTOR TELEMATIKA 27 Juli 2004.
Perkembangan Model Bisnis Jasa ISP
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Balai Informasi Masyarakat 1 BALAI INFORMASI MASYARAKAT (BIM) Disajikan untuk Presentasi Progress Project BIM 13 Agustus 2001 MASYARAKAT TELEMATIKA INDONESIA.
Cyber Law.
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
Week 9: Political Economy of Mass Media Week 9: Political Economy of Mass Media By Drs. Rendro D. Soehoed, MSi. Institut Bisnis & Informatika Indonesia.
Keterbukaan Informasi Publik
E-Government E-Governance
Pertemuan 1 Kontrak Perkuliahan dan Pendahuluan
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
TIM PENGAWAL DAN PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN daerah (TP4D)
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN AKREDITASI INSTITUSI
Posisi dan Peran ISP dalam Mempercepat Pembangunan ICT Nasional
KEY ISSUES.
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
RAPAT KOORDINASI POKJA KKIP
Lembaga Negara yang Independen
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
PENGERTIAN KOPERASI.
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Struktur Organisasi Depkominfo di Era Konvergensi
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
API (Arsitektur Perbankan Indonesia)
BALAI INFORMASI MASYARAKAT (BIM)
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
Memahami dan Menyikapi Konvergensi
Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
BROADBAND WIRELESS ACCESS INDONESIA, PELUANG DAN TANTANGAN
Sistem Penyiaran di Indonesia
Pelatihan Tenaga PROGRAM AKSI I Penelusuran kebutuhan latihan
Pusat Kajian Bioetika dan Humaniora Kesehatan
PROGRAM DOKTOR Bab II. Analisis Situasi.
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
ADVOKASI Oleh : Julio Belnanda Harianja/ Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Bem Km Unnes 2016 Kabinet Ngabekti.
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
Penguatan alternatif pemidanaan untuk mencapai keadilan restoratif
Sumenep, 9 Agustus 1975 Bumi Asri Blok L-3 (0341) /
Ir Andreas Eddy Susetyo MM
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Transcript presentasi:

LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003 Oleh: Pengurus MASTEL 2003-2006

PROGRAM KERJA MASTEL 2003-2006 (1) Program pembentukan kebijakan, kelembagaan, dan regulasi telematika, serta koordinasi antar instansi terkait. Program penggerak pasar dan peluang usaha sektor telematika yang mengarah kepada kompetisi yang melibatkan banyak pemain di bidang telematika sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Program pengkajian pemanfaatan teknologi baru. Program Pengembangan dan Penetrasi Infrastruktur, Aplikasi Bidang Telematika serta Konten.

PROGRAM KERJA MASTEL 2003-2006 (2) Program peningkatan peran serta masyarakat serta kerjasama nasional dan internasional bidang telematika Program peningkatan sumber daya manusia dan daya saing industri telematika Indonesia, termasuk penelitian dan pengembangan, rekayasa, pabrikasi dan layanan. Program penyempurnaan dan perluasan bank data, termasuk publikasi kegiatan MASTEL melalui berbagai media, khususnya Internet. Program penguatan dan peningkatan organisasi MASTEL.

Program Pembentukan Kebijakan, Kelembagaan, dan Regulasi Telematika, serta Koordinasi Antar Instansi Terkait (1) Memperjuangkan pembentukan Badan Regulasi Independen – BRTI terbentuk pada Desember 2003 Terbentuknya Komisi Penyiaran Indonesia pada Nopember 2003, salah seorang anggota KPI adalah usulan MASTEL. MASTEL telah memberikan masukan terhadap RUU Informasi Transaksi Elektronis (ITE) dan secara tidak langsung memberikan masukan kepada RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi yang akan menjadi RUU Inisiatif DPR. Memberikan masukan kepada DPR tentang RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan Implementasi BRTI

Program Pembentukan Kebijakan, Kelembagaan, dan Regulasi Telematika, serta Koordinasi Antar Instansi Terkait (2) MASTEL aktif memberikan masukan tentang kebijakan telematika melalui Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Ketua Umum MASTEL menjadi Ketua Pokja VI (Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pembiayaan), serta beberapa orang Pengurus dan anggota MASTEL menjadi anggota Pokja TKTI.

Program Pembentukan Kebijakan, Kelembagaan, dan Regulasi Telematika, serta Koordinasi Antar Instansi Terkait (3) MASTEL telah memberikan masukan terhadap berbagai macam rancangan peraturan-peraturan di bidang telematika: RKM 2,4 GHz KM 31/2003 dan RKM Hubungan Kerja BRTI, Ditjen Postel dan Dephub KM 84/2002 tentang SKTT Rancangan standar televisi digital Pengaturan interkoneksi, frekuensi, USO, dll

Program Pembentukan Kebijakan, Kelembagaan, dan Regulasi Telematika, serta Koordinasi Antar Instansi Terkait (4) MASTEL berupaya untuk membantu para operator dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan OTDA. MASTEL berupaya untuk menjalin hubungan baik dan mengundang pejabat-pejabat tinggi negara untuk dapat memberikan informasi yang terkini kepada anggota MASTEL. MASTEL berperan aktif dalam Delegasi RI ketika menghadiri pertemuan-pertemuan internasional.

Program Pembentukan Kebijakan, Kelembagaan, dan Regulasi Telematika, serta Koordinasi Antar Instansi Terkait (5) MASTEL dibantu oleh USAID mengusahakan untuk mendatangkan konsultan ahli di bidang frekuensi dan topik lainnya untuk memberikan masukan kepada Pemerintah dan Regulator tentang topik-topik yang relevan

Program Penggerak Pasar dan Peluang Usaha Sektor Telematika MASTEL telah memberikan masukan tentang program USO, hingga ditentukannya kontribusi USO dari para operator Sosialisasi tentang WTO, agar memungkinkan anggota MASTEL untuk mengantisipasi liberalisasi pasar telematika baik di dalam negeri ataupun luar negeri MASTEL melaksanakan proyek percontohan Balai Informasi Masyarakat, untuk mencari model bisnis yang sesuai untuk diduplikasi oleh masyarakat luas

Program Pengkajian Pemanfaatan Teknologi Baru MASTEL membentuk Pokja Telekomunikasi Bergerak Generasi ke-3. MASTEL turut mendukung seminar Open Service Access/Parlay