KONSEP DASAR POLITIK

ARTI POLITIK / ILMU POLITIK teori, kiat dan praktek memerintah (Mildred Parten) Proses dilaksanakannya kekuasaan mencapai tujuan tertentu (Brown dan Brown) Ilmu yang mempelajari kehidupan negara….yang merupakan bagian dari masyarakat (J. Barents) Ilmu politik: ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi mempengaruhi negara (Ossip K Flechtheim) Cara negara digerakkan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional negara tersebut.

Politik/ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, mempelajari negara melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu, mempelajari kekuatan kekuasaan sebagai penyelenggara negara, mempelajari kekuasaan memerintah negara

Sejak kapan manusia mulai berpolitik?

Objek ilmu politik perilaku politik atau tindakan politik, Yaitu kegiatan manusia untuk mencari, memperoleh, mempergunakan, membagi dan mempertahankan kekuasaan dalam mengejar apa yang dicita-citakan

Ruang lingkup Politik Teori politik, yang meliputi politik, sejarah perkembangan dan ide-ide politik Lembaga-lembaga politik, meliputi Undang-Undang Dasar, Pemerintah Pusat (nasional), Pemerintah daerah/Lokal. Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah, dan perbandingan lembaga politik. Partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum, mencakup partai politik, golongan-golongan, asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan administrasi dan pendapat umum. Hubungan internasional, meliputi politik internasional, organisasi dunia, administrasi, dan hukum internasional

Konsep dasar politik negara; kekuasaan; legitimasi pengambilan keputusan; kebijaksanaan (policy); Sosialisasi politik Kewenangan Perilaku politik

Negara Negara identic dengan hukum  suatu tertib hukum yang bersifat memaksa (Hane Kelsen) System peraturan peraturan hukum  memiliki kekuasaan memaksa (Harold Laski) Organisasi masyarakat yang mempunyai dareah atau territorial tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan kehendaknya kepada warganya (Soenarko) Satu kesatuan ikatan dari orang-orang yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu yang sifatnya diperlengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah (Jellinek) Suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan dilengkapi dengan suatu suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Bellefroid) Suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama (Djokosoetono) Organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia (Kranenburg)

Negara Logemann  Negara sebagai organisasi kekuasaan  organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa, bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan kekuasaan yang ada. Mac Iver  Negara sebagai organisasi politik  perkumpulan manusia yang berfungsi untuk memelihara ketertiban masyarakat atau mengatur kepentingan umum. Soepomo  Negara sebagai integritas antara pemerintah dan rakyat  susunan masyarakat yang integral di antara semua golongan dari seluruh anggota masyarakat sebagai satu kesatuan yang organis.

Asal mula terjadinya negara Pendekatan factual Pendekatan teoritis

Asal mula terjadinya negara – pendekatan factual melihat kepada adanya fakta-fakta atau kenyataan yang benar-benar terjadi dari pengalaman dan sejarah Sebab terjadinya negara Suatu daerah belum ada yang menguasai kemudian diduduki oleh suatu bangsa dan berdirilah Negara. Contoh Negara Liberia Suatu daerah yang melepaskan diri dari ikatan Negara itu dengan memproklamasikan kemerdekaannya. Peleburan atau difusi beberapa Negara. Misal: Inggris raya (England dan Scotland) Suatu Negara pecah dan lenyap, kemudian muncul Negara baru. Contoh: Columbia baru dan Venezuela dari Negara Columbia

Asal mula terjadinya negara – pendekatan teoritis Teori ketuhanan Terjadinya suatu negera adalah atas perkenaan tuhan. Negara tidak akan terjadi apabila Tuhan belum menghendakinya. Sehingga jika ada orang yang memerintah suatu Negara sebagai raja atau keturunannya, makanya pada hakikatnya karena tuhan menghendaki. Sehingga orang percaya bahwa raja adalah penjelmaan dewa-dewa Teori perjanjian masyarakat Berawal dari hidup sendiri dan perasaan takut, manusia melakukan perjanjian untuk melahirkan suatu Negara dan perjanjian untuk menghilangkan rasa takut itu. Melalui perjanjian inilah diangkat penguasa untuk menjalankan perjanjian

Asal mula terjadinya negara – pendekatan teoritis Teori kekuasaan Negara terbentuk karena kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama mendirikan Negara karena dengan kekuatannya itu dia memaksa kehendak pada orang lain. Teori hukum alam (kodrat) Negara merupakan lembaga alamiah yang lahir karena kebutuhan sosial manusia

Unsur Negara Daerah atau wilayah. Huge de Groot, Negara adalah dominium eminens (milik yang tertinggi bagi suatu negara) Rakyat = semua orang yang berdiam di dalam suatu Negara. Dibagi menjadi Penduduk dan bukan penduduk: orang yang berdomisili atau bertempat tinggal menetap di wilayah suatu Negara dan telah memiliki syarat menurut undang-undang. Warga Negara dan bukan warga negara Pemerintah yang berdaulat Kedaulatan : kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain. Sifat kedaulatan: Permanen Asli Bulat tidak dibagi-bagi Absolut

Kekuasaan Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam bukunya “Power and Society”: Kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkat laku pelaku terakhir sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan Menurut Robert Dahl dalam bukunya “The Concept Of Power” dirumuskan sebagai berikut: X memiliki kekuasaan terhadap Y manakala: 1. X mampu, baik melalui suatu cara maupun dengan berbagai cara, untuk supaya Y melakukan sesuatu, 2. Yang lebih disukai X, 3. Namun tidak dilakukan dan/atau tidak disukai oleh Y.

Kekuasaan The ability to achieve a desired outcome, through whatever means “Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkahlaku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.”

Kekuasaan Politik Approach to politics based upon the assumption that the pursuit of power is the principal human goal. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri

Legitimasi Konsep legitimasi berkaitan erat dgn sikap masyarakat terhadap suatu kewenangan. Penerimaan & pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin utk memerintah, membuat & melaksanakan keputusan politik (‘rightfulness’: the quality that transforms power into rightful authority).

Syarat Kekuasaan Dapat Dikategorikan Memiliki Legitimasi (Legitimate) Kekuasaan tersebut memiliki suatu landasan hukum, baik berdasarkan aturan legal-formal, maupun berdasarkan konvensi informal. Aturan yang menjadi landasan kekuasaan tersebut diakui dan diterima secara sah, baik oleh pemerintah (government) maupun masyarakat (governed). Legitimasi tersebut dinyatakan secara terbuka oleh masyarkat yang diperintah kepada pemerintahnya / penguasanya

Urgensi Legitimasi Legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik & kemungkinan perubahan sosial Legitimasi akan membuka kesempatan yg luas bagi pemerintah utk memperluas & meningkatkan kualitas bidang kesejahteraan rakyat

TIPE Legitimasi Legitimasi Tradisional  Legitimasi diberikan krn pemimpin tsb keturunan “darah biru” Legitimasi Ideologi  Legitimasi diberikan krn pemimpin tsb dianggap sbg penafsir & pelaksana ideologi Legitimasi Kualitas Pribadi  Legitimasi diberikan krn pemimpin tsb berkharisma, penampilan pribadi berkualitas, berprestasi Legitimasi Prosedural Legitimasi diberikan krn pemimpin tsb mendapatkan kewenangan menurut prosedur sesuai peraturan perundangan Legitimasi InstrumentalLegitimasi diberikan krn pemimpin tsb menjanjikan/menjamin kesejahteraan materiil (instrumental) kpd masyarakat

Kewenangan The right to influence others, based upon their acknowledged duty to obey Kekuasaan yang memiliki keabsahan

Jenis kewenangan Kewenangan Legal-Rasional: berdasarkan pada suatu seperangkat aturan yang terkait pada aparat-aparat tertentu (Legal-Rational Authority: grounded in a set of impersonal rules associated with an officer.) Kewenangan Tradisional: berakar dari sejarah dan tradisi (Traditional Authority: rooted in history & tradition) Kewenangan Kharismatik: mewujud dari kekuatan personal (Charismatic Authority: stems from the power of personality)

Peralihan Kewenangan Turun TemurunKewenangan dialihkan kpd keturunan/ keluarga pemegang jabatan terdahulu. Misal: sistem kerajaan/kesultanan Pemilihan Kewenangan dialihkan melalui mekanisme pemilihan scr langsung melalui badan perwakilan rakyat. Misal: sistem politik demokrasi Paksaan  Kewenangan dialihkan melalui prosedur yg tidak disepakati bersama, tapi melalui cara-cara kekerasan. Misal: revolusi, kudeta

pengambilan keputusan  Keputusan diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat kebijaksanaan (policy)  Proses penentuan keputusan dancarauntukmencapaitujuan Sosialisasi politik  Upaya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik

Hati-hati Politik praktis adalah sebuah kehidupan politik yang saling memperebutkan kekuasaan. Karakter Dasar Ketidakpastian dan kepentingan. Dua hal yang pasti yaitu kepentingan dan ketidakpastian. Kesetiaan seseorang bisa berubah drastis demi kepentingan. Pertaruhan. Pertaruhan dalam berpolitik mengarah pada tujuan untuk mengalahkan lawan dengan penuh ambisi sehingga menciptakan seni permainan indah. Kekerasan dan tipu daya

Materi politik di SD Kelas 2 semester 2 SK memahami kedudukan dan peran anggota keluarga KD mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga memberikan contoh bentuk kerja sama di lingkungan keluarga