UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN dengan UU Nomor.01 Tahun 1970

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG-UNDANG TENTANG K3
Advertisements

UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA
Disusun : WIDIAYANTI SUMINAR, S.Pd.
BIODATA Nama : M. NUCH, SH, ST TTL. : JOMBANG, 21 AGUSTUS 1969
PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA
PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA
ggggggggggg KEBIJAKAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA OLEH DIREKTUR
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERUNDANG-UNDANGAN temu : 2 UU No 1 Tahun 1970,tentang Keselamatan Kerja * untuk mencapai kesejahteraan hidup,meningkatkan produksi dan produktivitas.
Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VII) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA MATERI X V ( MINGGU XV ) LISENSI TENAGA KESEHATAN KERJA DAN PELAPORAN KECELAKAAN DAN P.A.K.
09 MANAJEMEN PUSAT DATA MANAJEMEN KESELAMATAN Ir. Pranto Busono M.Kom.
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
Kelembagaan K3 Dewan K3 Nasiomal
Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehasatan Kerja (SMK3)
ILMU KEDOKTERAN KERJA.
PERATURAN MENTERI TENTANG K3
HIMPUNAN PERATURAN KESELAMATAN & KESEHATAN K3
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, No
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
UNDANG-UNDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Peraturan Perundangan K3
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
KESEHATAN KERJA.
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN K3
DASAR-DASAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
PERATURAN PEMERINTAH Adalah aturan-aturan yg berkaitan dg K-3 yg ditujukan untuk melindungi T.K dari resiko kecelakaan & PAK Dikeluarkan oleh Presiden.
Oleh : Rahilla Apria Fatma, S.Kom., MT.
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3).
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN VII) KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
M. FIRMAN M, SE, MM POLITEKNIK NSC SURABAYA
Undang – undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 50 TAHUN 2012   TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN LINGKUP PERMASALAHANNYA
Kebijakan Pemerintah di Bidang K3
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SMK3
UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1970
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
III. FAKTOR LINGKUNGAN KERJA
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
HALIMA TUSSAKDIYAH, S. Pd KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA (K3)
disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA RUMAH SAKIT
UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1970
UNIVERSITAS GAJAHMADA, 24 OKTOBER 2018
- Drh. Meirina Ernawati M.kes -
Bagaimana Upaya Pemerintah Mensinergikan Pelaksanaan dan Pengawasan K3
PERATURAN PERUNDANGAN K3
Optimalisasi Peran dan Fungsi Serikat Pekerja melalui Kelembagaan K3
UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA WELLY SUWANDI SKM, M.KES OKTOBER 2017.
Ruang Lingkup dan Simbol K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja
Uu k3.
PERATURAN PERUNDANGAN KESEHATAN KERJA
Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)
K3LH Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup A.Pengertian K3LH Keselamatan yang berkaitan dengan mesin,pesawat,alat kerja bahan dan proses pengolahannya.tempat.
Transcript presentasi:

UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN dengan UU Nomor.01 Tahun 1970

PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970, psl 15 PERATURAN PELAKSANAAN UU P.P PERMEN SE PERATURAN KHUSUS UU Nomor 1 Tahun 1970 :Pasal 15. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

Kewajiban Pengurus Dalam K3 UU No. 1 / 1970 : memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, kemampuan fisik TK baru, berkala, khusus; menunjukan dan menjelaskan : - sumber bahaya - alat pengamanan dan APD - cara dan sikap kerja yang aman mempekerjakan TK setelah paham pembinaan K3 memenuhi dan mentaati syarat K3 laporan kecelakaan memasang UUKK dan poster menyediakan APD membentuk P2K3 menerapkan SMK3 FORMAL

PERATURAN TERKAIT UU Uap (Stbl No.225 Tahun 1930) mengatur tentang perencanaan, pembuatan, pemakaian, pemeriksaan dan pengujian, mutasi, peledakan : ketel uap pesawat uap selain ketel uap

PERATURAN TERKAIT UU No.3 Tahun 1992 Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Jaminan hari tua Jaminan pemeliharaan kesehatan

PERATURAN PEMERINTAH PP No. 7/1973 : Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida PP No. 19/1973 : Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan PP No. 11/1975 : Keselamatan Kerja terhadap Radiasi PP No. 11/1979 :Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi PP No. 18/1999 : Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PP No.14/1993 Penyelenggaraan Program Jamosostek Kep.Pres No.22/1993 Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 sebagai penjabaran UU No Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 sebagai penjabaran UU No. 32 tahun 2003 mensyaratkan kewenangan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan yaitu antara lain melaksanakan perlindungan K3 bagi pekerja atau buruh pada luas lingkup nasional

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 Tahun 1970 PEMBIDANGAN TEKNIS PP No. 7/1973 - Pestisida PP No. 11/ 1975 - Keselamatan Kerja Radiasi Per. Menaker No. 04/1980 - APAR Per. Menaker No. 01/1982 - Bejana Tekan Per. Menaker No. 02/1983 - Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik Per. Menaker No. 03/1985 - Pemakaian Asbes Per. Menaker No. 04/1985 - Pes. Tenaga & Prod.

PEMBIDANGAN TEKNIS Per. Menaker No. 05/1985 - Pes. Angkat & Angkut Per. Menaker No. 04/1988 - PUIL Per. Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir Per. Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik

PENDEKATAN SDM Per. Menaker No. 07/1973 - Wajib Latih Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan Per. Menaker No. 01/1979 - Wajib Latih Bagi Paramedis Per. Menaker No. 02/1980 - Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Per. Menaker No. 02/1982 - Syarat dan Kwalifikasi Juru Las Per. Menaker No. 01/1988 - Syarat dan Kwalifikasi Oparetor Pesawat Uap

PENDEKATAN SDM Per. Menaker No. 01/1979 - Syarat dan Kwalifikasi Operator Angkat dan Angkut Per. Menaker No. 02/1992 - Ahli K3 Kep. Menaker No. 407/1999 – Kompetensi Tehnis Lif Kep. Menaker No. 186/1999 – Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran

PENDEKATAN KELEMBAGAAN DAN SISTEM Per. Menaker No. 04/1987 - P2K3 Per. Menaker No. 04/1995 - Perusahaan Jasa K3 Per. Menaker No. 05/1996 - SMK3 Per. Menaker No. 186/1999 - Pelaporan Kecelakaan

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 Peraturan Pelaksana UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 A. MEKANIK DAN KONSTRUKSI BANGUNAN 1. PERMEN NO. 04/MEN/1985 tentang PT&P 2. PERMEN NO. 05/MEN/1985 tentang PA&A 3. PERMEN NO. 01/MEN/1989 tentang Klasifikasi Syarat PA 4. PERMEN NO. 01/MEN/1978 tentang K3 dalam Penebangan dan Pengangkutan 5. PERMEN NO. 01/MEN/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan 6. Keputusan Bersama Menaker & Men. PU No. 174/MEN/1986 dan No. 104/Kpts/1986 tentang K3 Pada Tempat Kegiatan Konstruksi

B. LISTRIK DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1. PERMEN NO. 04/MEN/1988 tentang Berlakunya PUIL 1987 2. PERMEN NO. 02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 3. PERMEN NO. 03/MEN/1999 tentang K3 Pesawat Lift 4. PERMEN NO. 04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan & Pemeliharaan APAR 5. PERMEN NO. 02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik 6. KEPMEN NO. KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja 7. Keputusan Dirjen Binawas No. Kep. 407/BW/1999 tentang Persyaratan Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift C. UAP DAN BEJANA TEKAN 1. UU Uap 1930 dan Peraturan Uap 1930 2. PERMEN NO. 02/MEN/1982 tentang Klasifikasi Juru Las 3. PERMEN NO. 01/MEN/1988 tentang Klasifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap 4. PERMEN NO. 01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan

D. KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA 1. PP NO. 07/MEN/1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida 2. PERMEN NO. 01/MEN/1976 tentang Wajib Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan 3. PERMEN NO. 01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan 4. PERMEN NO. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja 5. PERMEN NO. 01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan PAK 6. PERMEN NO. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Keselamatan Tenaga Kerja. 7. KEPMEN NO. KEP 51/MEN/1999 tentang NAB Faktor Fisika di Tempat Kerja 8. KEPMEN NO. KEP 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

E. UMUM 1. PERMEN NO. 03/MEN/1978 tentang Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas atau Ahli K3 2. PERMEN NO. 04/MEN/1987 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3 dan P2K3 3. PERMEN NO. 02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3 4. PERMEN NO. 04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa K3 5. PERMEN NO. 05/MEN/1996 tentang SMK3 6. PERMEN NO. 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja

F. SEKTOR PERTAMBANGAN 1. PP NO. 19 TAHUN 1987 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan 2. PP No. 11 TAHUN 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

SUMBER BAHAYA DI TEMPAT KERJA Menurut UU 1 th. 1970 : KONDISI MESIN/PESAWAT/ALAT KERJA/BAHAN LINGKUNGAN KERJA SIFAT PEKERJAAN CARA KERJA PROSES PRODUKSI

PP No. 19/1973 Keselamatan Kerja Pertambangan PP No. 11/ 1979 Keselamatan Kerja Migas Per.Menaker No. 01/1978 K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu Per.Menaker No. 01/1980 K3 Pada Konstruksi Bangunan

PERATURAN ORGANIK SEKTORAL PEMBIDANGAN TEKNIK

SEKTORAL KK PERTAMBANGAN (PP.19/73) KK MIGAS (PP 11/79) PERMENNAKER- 01/80 -> Konstruksi Bangunan

Pembidangan TEKNIS Angkat-angkut PUIL Instalasi Petir Lift Listrik Perundangan tentang SDM Perundangan Kelembagaan

KESIMPULAN PERUNDANGAN K3 MERUPAKAN INSTRUMEN UNTUK PENEGAKAN PELAKSANAAN K3 DI MASYARAKAT INDUSTRIMAUPUN NON INDUSTRI HARUS MENDAPAT DUKNGAN SEMUA PIHAK