SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
PENERAPAN SAP Penerapan SAP bagi pemerintah pusat diwujudkan dengan penyusunan sistem akuntansi pemerintah Sistem akuntansi yang disusun harus mengacu.
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Aplikasi Pelaporan SAK
Pembukuan & LPJ Bendahara
PENYALURAN BLOCK GRANT 1.
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA. 2010
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN ESELON1 SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON1 PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.
SISTEM AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH.
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan
APLIKASI PENYUSUNAN LKKL
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
SOSIALISASI PERDIRJEN NOMOR 10/PB/2011
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA PENGANTAR Pengembangan Aplikasi SAK 2010 dilatar belakangi oleh perubahan kodifikasi Sub Kegiatan dari 4.
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) TAHUN ANGGARAN Merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi. -Aplikasi SAK terdiri dari 4 level yaitu : a.Aplikasi.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Telaah Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Pembiayaan Pembangunan
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
BARANG MILIK NEGARA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PELAPORAN ANNGARAN (Stdi Pada Laporan Realisasi Anggaran ‘LRA’)
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON1
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
Pembiayaan Pembangunan
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
PENGANTAR PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PPKN)
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
PENGELOLAAN APBN DAN LK
Oleh: Mahendro B Y Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jakarta, Oktober.
Semester I Tahun Anggaran 2019
Transcript presentasi:

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Diklat Administrasi dan Keuangan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kep. Riau

Mengapa Sistem Akuntansi diperlukan?

AKUNTANSI Pencatatan SISTEM Laporan

Q.S. Al Baqarah ayat 282 “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis…..”

Kerangka Umum SAPP

SAI SAK SIMAK BMN SATUAN KERJA SATKER PENGGUNA BAPP SATKER PERANGKAT DAERAH

MEKANISME PELAPORAN SAI DJKN UAPB UAPA DJPBN UAPPB-E1 UAPPA-E1 opsional opsional KANWIL DJKN KANWIL DJPBN UAPPB-W UAPPA-W BLU KPKNL UAKPB UAKPA KPPN

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.

Lima jenis KPA dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) KPA-Kantor Pusat (KP). KPA-Kantor Daerah (KD). KPA-Dekonsentrasi (DK). KPA-Tugas Pembantuan (TP). KPA-Urusan Bersama (UB)

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER PEMERINTAH PUSAT UAKPA SATKER DEKONSEN- TRASI SATKER PERANGKAT DAERAH SATKER PENGGUNA BAPP SATKER TUGAS PEMBANTUAN

SATUAN KERJA v.s. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan kerja kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Satuan kerja perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

SAK PADA UAKPA (input-proses-output) Neraca DIPA Revisi DIPA Laporan Realisasi Anggaran SPM Rekam Terima GL-BMN Verifikasi Cetak Kirim SP2D SSBP/ SSP/SSBC/ SSPB Catatan atas Laporan Keuangan Dok. Piutang Dok. Persediaan Dok. KDP

SAK PADA UAKPA (prosedur) Kegiatan: Merekam dok sumber: DIPA/SPM/SP2D/dll.  Mencetak Register Transaksi Harian Terima ADK BMN dari SAKPB dan posting data transaksi yang valid Cetak dan verifikasi buku besar Cetak LRA, kirim bersama ADK ke KPPN Rekonsiliasi dg KPPN, buat BAR, perbaiki laporan bila perlu Cetak Neraca dan LRA, kirim bersama ADK ke UAPPA-W/UAPPA-E1 Rekam dok Piutang, Persediaan, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan Menyusun CaLK dan SOR kirim bersama LK ke UAPPA-W/UAPPA-E1 Tahunan Semesteran Bulanan Harian

KELUARAN SAK NERACA UAKPA LRA UAPPA-W ADK UAPPA-E1 CALK UAPA SOR BULAN, SEMESTER, TAHUN Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP UAKPA LRA BULAN, SEMESTER, TAHUN UAPPA-W ADK BULAN, SEMESTER, TAHUN UAPPA-E1 CALK SEMESTER, TAHUN UAPA SOR SEMESTER, TAHUN

NERACA Menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada akhir periode tertentu ASET = Utang + Modal

Laporan Realisasi Anggaran Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

STATEMENT OF RESPONSIBILITY Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas laporan keuangan yang disampaikan. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.

Pernyataan Tanggung Jawab SOR Tk. UAKPA Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan atas penggunaan anggaran <Nama Satker Kementerian Negara/Lembaga > <audited/unaudited> yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. ............., ........................ Kepala Satuan Kerja (.......................................)

Masa Penyampaian Laporan Keuangan MEKANISME SURAT PERINGATAN UAKPA Surat Peringatan Sanksi SPM-UP/TUP Akhir Bulan SPM-LS kepada Bendahara 7 Masa Penyampaian Laporan Keuangan 5 hari kerja

SANKSI (WILAYAH DAN ESELON1) tata cara pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan T I D A K G A B U N L A P O R N K E U A N G SANKSI UAPPA-W UAPPA-E1 Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP

TERIMA KASIH 24