PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

AGRIBISNIS Agribisnis dalam arti sempit (tradisional) hanya merujuk pada produsen dan pembuat bahan masukan untuk produksi pertanian Agribisnis dalam pengertian.
SISTEM AGRIBISNIS OLEH : Dr. Ir
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
TUGAS: Dasar komputer FADHIL MAYARIS NIM :
PERENCANAAN PRODUKSI PERTANIAN
Bahan Kuliah ke-7 UU dan Kebijakan Pembangunan Peternakan
RUANG LINGKUP PEMASARAN & TATANIAGA.
DISTRIBUSI DAN SISTEM PEMBAYARAN SUSU
Lanjutan bab 3……………… Pertemuan 5.
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
1. WAWASAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN
Dr. Ir. Atien Priyanti SP, M.Sc
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
POLA-POLA PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA
DUKUNGAN IPB DALAM PENGEMBANGAN SERAT RAMI
SUB SEKTOR PETERNAKAN.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
Fakultas Agroindustri, Program Studi Peternakan
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI
PERATURAN TENTANG PEMBIBITAN
Kebijakan dan Strategi Pemerintah dalam Membangun Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kambing dan Domba Disampaikan pada : SILATNAS dan JAMBORE 2015 Peternak.
Arah Kebijakan Persusuan
PENYEDIAAN DAGING NASIONAL
Domba dan Kambing.
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017 Surabaya, 7-9 Desember 2016
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
MANAJEMEN PEMULIAAN TERNAK
MENGGERAKKAN PRODUKSI TERNAK KAMBING DOMBA BERORIENTASI EKSPOR
AGRIBISNIS BERBASIS PETERNAKAN AYAM RAS DI INDONESIA
Arah Kebijakan Persusuan
MANAJEMEN TERNAK POTONG
Manajemen Produksi Agrobisnis
Arah Kebijakan Persusuan
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba
PRODUKSI TERNAK UNGGAS
POLA-POLA KEMITRAAN DI JAWA BARAT
Bahan Kuliah ke 9: UU dan Kebijakan Pembangunan Peternakan
2, Solusi yang Ditawarkan
POLA PRODUKSI Klasifikasi ternak sapi Berdasarkan jenis kelamin :
Peran dan Perkembangan Agribisnis di Indonesia
REVOLUSI HIJAU.
Pola Kemitraan Ayam Ras Pedaging
Kinerja Reproduksi Sapi Betina dan Performans Pedet Pada Usaha Perbibitan Sapi Potong Di Kabupaten Sigi Moh. Takdir, Pujo Haryono dan Andi Baso Lompengeng.
ANALISA USAHA DAN KEWIRAUSAHAAN.
Industri pangan berbasis hasil UNGGAS
Arah Kebijakan Persusuan
BREEDING KELOMPOK 2 RIZA PAMUNGKAS
LABORATORIUM ANEKA TERNAK Fak. Peternakan – Universitas Brawijaya
Potensi dan Prospek Domba di Indonesia
Membangun Peternakan Kambing dan Domba untuk Mendukung Program Swasembada Daging dan Susu Disampaikan pada : Workshop dan Silaturahmi Nasional (SILATNAS)
Isu Komoditas Sapi Potong Merupakan isu terbesar
PETERNAKAN Sub Sektor Dalam Mendukung Swasembada Daging Nasional
Menyusun program pemuliaan
PENINGKATAN NILAI TAMBAH
PROFIL PETERNAKAN SAPI PERAH DI JAWA TIMUR TH 2008
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
Manajemen Produksi Agribisnis
PERMASALAHAN Terkurasnya devisa negara akibat impor susu/sapi
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Forum Logistik Peternakan Indonesia (FLPI)
Dasar Teknik Pembibitan Ruminansia (Domba)
Data Hasil Penggemukan Sapi PO di Kebun Dolok Ilir PTPN IV (selama 30 hari), Tahun 2005 Nomor Sapi Pertambahan Bobot Badan 1 (kg) Pertambahan Bobot Badan.
Transcript presentasi:

PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS: Kambing dan Domba

Agribisnis komoditas ternak kambing dan domba (kado) di Indonesia mempunyai prospek yang sangat besar, KARENA : Untuk kurban, mengingat dalam 10 tahun mendatang akan ada 5 juta kk muslim yang masing-masing kk akan menyembelih satu ekor ternak kambing ataupun domba, untuk akikah, satu ekor untuk setiap anak perempuan dan dua ekor untuk anak laki- laki. untuk keperluan ibadah haji di tanah suci akan dibutuhkan 2,5 juta ekor kado untuk keperluan membayar dam ataupun untuk kurban para jemaah haji.

Permintaan Dalam Negeri Pembibitan kambing dan domba saat ini masih berbasis pada peternakan rakyat yang berciri skala usaha kecil, manajemen sederhana, pemanfaatan teknologi seadanya, lokasi tidak terkonsentrasi dan belum menerapkan sistem dan usaha agribisnis. Kebijakan pengembangan usaha pembibitan kambing dan domba diarahkan pada suatu kawasan, baik kawasan khusus maupun terintegrasi dengan komoditi lainnya serta terkonsentrasi di suatu wilayah untuk mempermudah pembinaan dan pengawasannya.

POPULASI Populasi ternak kecil secara nasional : pada tahun 2012 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah populasi pada tahun 2011 yaitu: Kambing 17,91 juta ekor (peningkatan 5,66%), Domba 13,42 juta ekor (peningkatan 13,82%),

Produksi Dalam Negeri Pada tahun 2012 pemotongan tercatat kambing 2.420,37 ribu ekor, domba 1.124,06 ribu ekor. Jika dibandingkan tahun 2011 terjadi penurunan -8,37% (kambing) dan domba penurunan -9,26%. Pada tahun 2012 total produksi daging dari kambing dan domba 109,57 ribu ton.

Tabel PRODUKSI DAGING, TELUR DAN SUSU TAHUN 2009 - 2013 (INDONESIA) (000 ton) Jenis/Spesies 2009 2010 2011 2012 2013 *) DAGING/ MEAT 2.204,9 2.366,2 2.554,2 2.666,1 2.827,8 Sapi Potong/ Beef Cattle 409,3 436,5 485,3 508,9 545,6 Kerbau/ Buffalo 34,6 35,9 35,3 37,0 40,3 Kambing/ Goat 73,8 68,8 66,3 65,2 67,0 Domba/ Sheep 54,3 44,9 46,8 44,4 45,7

Alternatif pengembangan kambing dan domba Peningkatan skala pemeliharaan Entitas/lembaga yang menaungi peternak Sinergi semua pihak terkait Program pemuliaan

Peningkatan skala pemeliharaan. Agar bernilai ekonomis, jumlah minimal yang dipelihara adalah 8 ekor kado per-keluarga. Diasumsikan 8 ekor induk kado akan melahirkan 3 kali dalam 2 tahun. Dengan asumsi tiap kelahiran menghasilkan 1-2 anak, maka paling tidak akan didapat 27 anak dalam 2 tahun. Anggap kematian 3 ekor maka sisanya 24 anak. Sehingga setiap peternak akan dapat menjual ternaknya 1 ekor per bulan.

Entitas/lembaga yang menaungi peternak secara paralel penting ditumbuhkembangkan entitas/lembaga yang menaungi peternak seperti kelompok, asosiasi, dsb. Kelembagaan peternak di negara lain begitu berkembang dan mempunyai bargaining position untuk menentukan kebijakan pengembangan peternakan. “Untuk mewujudkan entitas yang kuat, perlu adanya pendampingan yang intensif ketika menjalankan program.

Sinergi semua pihak terkait Alternatif ke tiga yaitu semua pihak terkait seperti balai embrio transfer, fakultas peternakan, kedokteran hewan, serta HPDKI perlu disinergikan untuk mengembangkan peternakan doka kita

Program pemuliaan program pemuliaan galur murni untuk mengembalikan kualitas terbaik hewan ternak Domba Garut, program pengembangan domba komposit untuk dapat menghasilkan keturunan ataupun bibit unggulan baru juga sedang giat dilakukan.

Dukungan Investasi Dukungan investasi dalam pengembangan agribisnis kado baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat/komunitas peternak. Investasi tersebut meliputi aspek: pelayanan kesehatan hewan, dukungan penyediaan bibit (pejantan) unggul dan induk berkualitas, kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang terkait dengan aspek pakan dan manajemen pemeliharaan,

(iv) pengembangan kelembagaan untuk mempercepat arus informasi, pemasaran, promosi, permodalan, (v) penyediaan infrastruktur untuk memudahkan arus barang input-output serta pemasaran produk, (vi) ketersediaan laboratorium keswan, pakan dan reproduksi, (vii) penyiapan lahan usaha peternakan dan penetapan tata ruang agar pengembangan ternak tidak terganggu oleh masalah keswan, sosial, hukum dan lingkungan.

Secara mandiri swasta dapat bergerak di : sektor hulu (usaha penyediaan calon induk, penyediaan pejantan, penyediaan semen, pabrik pakan mini), sektor hilir (RPH, industri pengolahan daging, susu, kulit, kompos). Usaha-ternak budidaya oleh swasta dilakukan melalui pendekatan pola kemitraan, dimana : peternak menghasilkan bakalan inti membeli bakalan untuk digemukkan atau langsung dipasarkan.

Dukungan kebijakan investasi Untuk mendukung pembangunan/ revitalisasi pertanian dan menciptakan iklim investasi guna pengembangan dan peningkatan mutu ternak kado diperlukan berbagai kebijakan, antara lain: penyederhanaan prosedur dan persyaratan untuk investasi usaha pengembangan peternakan kado; penyediaan kredit bagi hasil penyediaan informasi (harga dan teknologi).