APBN-P T.A. 2013 1.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.

Advertisements

Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KKP SD DESEMBER TAHUN 2014

Kenampakan Wilayah dan Pembagian Waktu di Indonesi

RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKKBN S/D OKTOBER 2010.

PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model

PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK

PEMANTAUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RAPERDA BIDANG PLP

Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan

Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12

Aplikasi Pemetaan Mutu

RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA

PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.

Disampaikan oleh : Direktur Perbenihan Hortikultura

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) (Metode Baru)

Hasil Permodelan Tahap I

BAHAN PRESENTASI SUB BAGIAN KEUANGAN

RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR

RANCANGAN KEGIATAN KEDELAI APBN-P 2017

RENCANA KERJA TA DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014

DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN

RAPAT KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

DINAMIKA PRODUKSI DAGING SAPI DI PULAU JAWA MELALUI

Direktur Perlindungan Tanaman Direktorat Jenderal Hortikultura

RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA

DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN

DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.

HASIL PENELITIAN (8) Gambar 7 Peta Potensi Energi Angin Perairan Pantai Nusa Tenggara Barat (Tahun )

Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi.

DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014

Mungkinkah Tercapai “Universal Coverage” BPJS Kesehatan tahun 2019? POLITEKNIK NEGERI JEMBER SITI ZULAIKHA (G ) GOLONGAN C.

SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Program Pelatihan K-13 TA 2018

Paparan Capaian Progres Pelaksanaan Pisew dan Hasil Monev

PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA

EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN

EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017

PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK

Hasil Permodelan Tahap II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW

Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura

DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI

SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Judul Penelitian: PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN POTENSI ENERGI ANGIN DAN GELOMBANG LAUT DI WILAYAH INDONESIA DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL PROGRAM.

Traditional Houses of Indonesia

EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL

HASIL PENELITIAN (3) Gambar 2 Peta Potensi Energi Gelombang Laut Perairan Pantai Selatan Jawa (Musim Peralihan I Barat Timur)

Program Penguatan ( LLDIKTI ) KOPERTIS

Disusun Oleh: Fitra Firmansyah Mutia Agnes Hambali Rozi Syaputra Wahyu Pradana Ginting UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2018/2019 PERKEMBANGAN WILAYAH.

PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN NASIONAL

EVALUASI KEGIATAN DEKONTP

PUSAT –PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH DI INDONESIA OLEH ARUM NUR LAILI SMA MUHAMMADIYAH 2 KERTOSONO 3.1. Memahami konsep wilayah dan pewilayahan.

Transcript presentasi:

APBN-P T.A. 2013 1

PROVINSI >> SATKER SELISIH PAGU ANTARA ENTRI EMON DAN DOKUMEN DIPA APBN-P 2013 DIREKTIF PRESIDEN No PROVINSI >> SATKER PAGU DOKUMEN DIPA PAGU Real Keuangan Real Fisik (%) Rp % JAWA TIMUR 230.000.000.000 229.743.998.000 46.417.800.572 20,20 37,38 1 SATKER : PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI JAWATIMUR 7.200.000.000 7.150.000.000 1.106.423.000 15,47 73,52 2 SATKER : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN I SURABAYA 222.800.000.000 222.593.998.000 45.311.377.572 20,36 36,22 PAPUA 280.000.000.000 279.776.760.000 138.099.867.761 49,36 72,20 SATKER : BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL X (PAPUA DAN IRJABAR) DI JAYAPURA 30.000.000.000 5.937.247.200 19,79 53,00 SATKER : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IX PROVINSI PAPUA (BIAK SERUI) 90.000.000.000 90.011.000.000 39.137.566.550 43,48 53,51 3 SATKER : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII PROVINSI PAPUA (NABIRE) 29.964.260.000 22.823.254.131 76,17 92,62 4 SATKER : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH V PROVINSI PAPUA (PUNCAK JAYA) 100.000.000.000 99.929.800.000 67.274.206.280 67,32 87,09 5 SATKER : PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA 29.871.700.000 2.927.593.600 9,80 77,54 PAPUA BARAT 71.250.000.000 68.449.398.000 24.964.530.220 36,47 59,98 SATKER : PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT 4.750.000.000 4.724.250.000 178.358.370 3,78 3,93 SATKER : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH V PROVINSI PAPUA BARAT (FAK-FAK) 19.000.000.000 18.983.100.000 10.371.264.750 54,63 77,30 SATKER : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI PAPUA BARAT (BINTUNI) 47.500.000.000 44.742.048.000 14.414.907.100 32,22 58,55 JAWA BARAT 970.000.000.000 786.625.840.000 413.618.455.907 52,58 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI JABAR KALIMANTAN BARAT 332.750.000.000 220.998.163.000 198.143.849.500 89,66 94,00 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALBAR 195.810.000.000 165.727.301.000 142.872.987.500 86,21 92,00 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALBAR 136.940.000.000 55.270.862.000 100,00 KALIMANTAN TIMUR 463.500.000.000 392.095.946.000 317.407.182.328 80,95 98,56 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALTIM 139.000.000.000 103.676.502.000 93.910.116.728 90,58 97,93 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI KALTIM 324.500.000.000 288.419.444.000 223.497.065.600 77,49 98,80 NUSA TENGGARA TIMUR 180.000.000.000 175.992.329.000 165.294.085.375 93,92 97,02 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTT 80.500.000.000 78.312.013.000 68.585.003.925 87,58 93,47 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI NTT 99.500.000.000 97.680.316.000 96.709.081.450 99,01 99,88

TERIMA KASIH