Kebijakan & Manajemen Kesehatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Advertisements

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Keterangan Tambahan untuk Tugas Sesi 6
CIRI-CIRI ORGANISASI Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling.
NASRUL EDI SANTOSO, SKM. M. KES
BENEFIT MONITORING AND EVALUATION (BME)
Buletin S-R FETP 1 Maret Buletin = ? Laporan singkat/berita ringkas terkini yang harus segera disampaikan kepada pihak2 yg berkepentingan spy direspons.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN OLEH : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.
Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI disampaikan pada
Strategi dan Program 5 tahunan
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Apakah Struktur Organisasi itu?
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
Materi Peraturan Pemerintah No
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
PENTINGNYA MANAJEMEN INFORMASI BAGI ORGANISASI
PERILAKU DALAM ORGANISASI
Sistem surveilans Oleh Nugroho.
PH Surveillance: Conceptual Frameworks
Kebijakan & Manajemen Kesehatan
Koordinasi.
RANGKAIAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2012
ORGANISASI PADA MASA SEKARANG
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
POLA PEMBINAAN IMPLEMENTASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
REALISASI PENYERAPAN DANA SEMESTER I 2013
Kebijakan & Manajemen Kesehatan
PENTINGNYA MANAJEMEN INFORMASI BAGI ORGANISASI
Praktikum Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir Seksi Promosi Kesehatan Program Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Oleh: MARETALINIA.
PENCATATAN DAN PELAPORAN dalam perkesmas
Sistem surveilans Oleh Nugroho.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
BIDANG P2P DINKES & KB KOTA MADIUN
AKREDITASI NASIONAL RUMAH SAKIT
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Peran KOPEL Malaria di KBM
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Rancangan struktur organisasi (lanjutan)
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
National Tropical Disease Control (Policy & Manajemen)
National Tropical Disease Control (Policy & Manajemen)
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Designing Adaptive Organizations
Oleh : Nandang Jamiat (IPKKI Provinsi Jawa Barat).
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI
Transcript presentasi:

Kebijakan & Manajemen Kesehatan Sesi 6 Kamis 25 Feb 2010 Jam 10:00 – 12:00

Pengendalian Penyakit Impact Input Output Outcome Monitoring Surveillance Evaluation Outcome : 1. Output - Program Efektif? Efisien? 2. Output OK - Validitas & Reliabilitas Deteksi Kasus? Efikasi Respons?

Hub Struktural (Lini)  Efektivitas & Efisiensi Hub Fungsional (Staf)  Validitas Dx & Efikasi Rx Ka DinKes Sekretariat Bidang “Struktural PP” Bidang “Fungsional –Penunjang” Internal Bidang “Fungsional -PP” UPT Bidang “Fungsional –Penunjang” Eksternal

Struktur Org DinKes Kab/Kota KaDin Struktur Org DinKes Kab/Kota TU SubDin PP SubDin UK SubDin Pndkg S. PK Umum S. PK Swasta S. PK Alternatif S. PPM S. Hukum S. PPNM UPT2 UPT2 UPT2 S. S Daya S. PPence-deraan S. Info

Teknologi Pengendalian Penyakit D. BimTek DinKes Prov Hub Struktural Hub Fungsional Ka DinKes Provinsi Sekretariat Pendampingan Penunjang Internal Teknologi Pengendalian Penyakit UPT Penunjang Eksternal

Struktur Organisasi BimTek UPTD: - Unit2 Pembina Teknis Pengendalian Penyakit - Unit2 Pembina Manajemen Program Bidang Pendampingan (Struktural/Lini): Seksi BimTek Pengendalian Penyakit Menular Seksi BimTek Pengendalian Penyakit Tidak Menular Seksi BimTek Pengendalian Pencenderaan Bidang Teknologi Pengendalian Penyakit (Fungsional/Staff): Seksi Penapisan Teknologi Seksi Analisis Kebutuhan BimTek Seksi Analisis Kebutuhan Manajemen Program Bidang Pendukung (Fungsional/Staff): Seksi Hukum Seksi Sumberdaya Seksi Informasi

Departementasi >< Koordinasi 6 Mekanisme Koordinasi: 1. Komunikasi 2. Supervisi 3. Standardisasi Input 4. Standardisasi Proses 5. Standardisasi Output 6. Standardisasi Norma

Organisasi Matriks KepMenKes RI 267/2008 Departementasi fungsional X Departementasi divisional

Departementasi D. Fungsional = Pembentukan departemen berdasarkan fungsi atau keahlian. D. Divisional = Pembentukan departemen berdasarkan letak geografis, jenis pelayanan atau jenis penerima pelayanan.

UPTD Titik temu persilangan organisasi matrix PP 41/2007: UPTD melaksanakan kegiatan teknis operasional & kegiatan yg mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Fungsi Struktur SDM & SDL