Penerapan ppdr di beberapa lokasi organisasi indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REVIEW PERMENDAGRI 38 Tahun 2007 TENTANG BADAN KERJASAMA DESA BERKAITAN DENGAN BKAD PELESTARIAN ASSET PPK (PNPM-Mandiri Perdesaan) OLEH: NURAHMAN JOKO.
Advertisements

LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
PERATURAN PEMERINTAH 52 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan: a. sendiri; b.
Konsultasi dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa (Earthworm) Diajukan Oleh Lembaga Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Bandung.
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh: Dr. Yopik Gani, S.IP., M.Si
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
KERANGKA NASKAH AKADEMIK
ToIP Koordinator : -Rizky Kurnia Utomo Anggota : -Adi Fathur Muadi -Daud S.T -Ferdiansyah -Meutia Seruni -M.Andhika Darmawan -Rina Wahyu Utami.
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
Dosen: Nahot Frastian, S.Kom, M.Kom
PENERAPAN MANAJEMEN BENCANA
ROADMAP MENUJU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
FITRI PERMATASARI, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Wilayah POLRES Brebes.
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI UGM SEBAGAI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU) Dr. Didi Achjari, M.Com Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan.
Computer Network Research Group ITB Teknologi Informasi Untuk Regional Development Onno W. Purbo & Hasan Poerbo Institut Teknologi Bandung
Virtual Private Network
PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN GLOBAL TI
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Sistem Penjaminan Mutu Internal Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
SISTEM PENANGGULANAGN BENCANA NASIONAL
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
KEAMANAN SISTEM KEBIJAKAN KEAMANAN.
Model Perusahaan Asuransi: Proteksi dan Teknik Keamanan Sistem Informasi Tujuan: membahas domain-domain keamanan yang ada pada perusahaan asuransi. PRODUK:
PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN GLOBAL TI
Kuliah Tambahan D3 Hiperkes dan KK FK UNS.
Metode Pengumpulan data komponen lingkungan
Penerapan Public Protection and Disaster Relief (PPDR) di Indonesia
Tujuan: membahas domain keamanan yang ada pada perusahaan asuransi.
LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTRIAN
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
INTRODUCTION DATA COMMUNICATIONS
STANDAR NASIONAL INDONESIA
Globalisasi Online & Cyber-Security
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
- Indra Kusumah Ahmad Hadian Bobby Faizal
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
PUBLIC PROTECTION AND DISASTER RELIEF (PPDR) DI INDONESIA
ASPEK AMDAL DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS
SISTEM PANCA WILAYAH (SPW) Five Division System
GAMBARAN UMUM SISTEM INFORMASI dan TEKNOLOGI INFORMASI
PUBLIC PROTECTION AND DISASTER RELIEF (PPDR) DI INDONESIA
A. KECEPATAN AKSES INTERNET
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
Aspek Hukum Teknologi Telekomunikasi
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
PELAYANAN PUBLIK DIAN ISKANDAR.
Standar Nasional Pendidikan (UU No. 20/2003 dan PP No. 19/2005)
E-Government Reformasi Birokrasi
Focus Group Discussion (FGD)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengendalian Perangkat Penguat Sinyal (Repeater)
Gambaran Umum Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
Telephone Numbering & Exchange Happy Fibi ( )
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL MODUL 4 DAMPAKKEGIATANDAMPAK PEMBANGUNAN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA BIOFISIK KENAIKAN KESEJAHTERAAN BIOFISIK PRIMER.
SOSIALISASI DIVKUM POLRI
PENGERTIAN, PERANAN DAN PROSES AMDAL
E-Government Reformasi Birokrasi
S P Elaporan Kebencanaan PUSAT PENGENDALI OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA Istem Komunikasi Informasi.
Bahan Ajar Semester VI – 2011 / Kelas R4A, R4E, S4I, S4J
PSTN (Public Switch Telephony Network )
PUBLIC PROTECTION & DISASTER RELIEF JULI 2018
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
TATA LAKSANA STATISTIK SEKTORAL.
Transcript presentasi:

Penerapan ppdr di beberapa lokasi organisasi indonesia Masukan Tambahan Untuk Draft Report 2 PT Morteza Teknitama Bandung

KONSEPTUAL DAN IMPLEMENTASI LAPANGAN

PPDR vs ETS Emergency Telecommunication System (ETS) Fokus pada Definisi Yang dikembangkan oleh ITU-T dan ITU-D PPDR mengacu pada konsep yang dikembangkan di ITU-R (lebih pada Radiocommunication PPDR)

Kondisi Real Lapangan Konsep ITU-T/ ITU-D/ITU-R digunakan secara terintegrasi untuk implementasi Publik Protection and Disaster Relief di beberapa lokasi studi awal di Indonesia Konsep PPDR Eropa menggunakan pendekatan PP1, PP2, dan DR

Fokus group itu

Konsep ETS ITU-T

Konsep ppdr itu-r Konsep PPDR ITU-R menggunakan pendekatan yang spesifik di lingkup Radiocommunication PP dan Radiocommunication DR Konsep ITU-R ini berbeda dengan konsep PPDR Eropa yang menggunakan pendekatan PP1, PP2, dan DR. Untuk PP1 di Eropa masih memberikan cakupan pada teknologi Non Radiocommunication (mengadopsi ITU-T: ETS)

Konsep ppdr ITU-r

Masukan untuk studi PPDR Indonesia Menggunakan model pendekatan Eropa yang menggunakan pendekatan PP1, PP2, dan DR Menggunakan pendekatan integrasi antara konsep yang dikembangkan oleh ITU-T, ITU-R, dan ITU-D

MASUKAN UNTUK ppdr indonesia

PENERAPAN PPdr DI BEBERAPA LOKASI ORGANISASI INDONESIA

Organisasi negara

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Sistem Telekomunikasi Kepolisian dibangun berdasarkan Peraturan Kapolri No.1/2011,dengan mengacu pada aspek legalitas Telekomunikasi dan Kepolisian (UUNo.36/1999 tentang Telekomunikasi, PP.52/2000, PP.53/2000, UU No.2/2002 tentang Kepolisian) Sistem Telekomunikasi Kepolisian dilaksanakan perencanaan, pengembangan, pengoperasiannya oleh Divisi Teknologi Informasi (Divisi TI) Polri. Pelaksaan Tugas Divisi TI ini berdasarkan Peraturan Kapolri No.1/2011 (pasal 7)

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Sistem Telekomunikasi Kepolisian ini dibangun dalam kerangka proteksi publik (pasal 1, Peraturan Kapolri No.1/2011) Terdapat 4 Sistem Telekomunikasi yang dibedakan dalam sebutan dan fungsinya oleh Kepolisian : Sistel Markas, Sistel Wilayah, Sistel Operasi, dan Sistel Khusus.

9 sistem ppdr KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Terdapat 8 Sistem Telekomunikasi yang digunakan di Kepolisian (Peraturan Kapolri No.2/2011). Delapan jenis layanan jasa telekomunikasi yang digunakan di lingkungan Polri terdiri dari: (a) saluran telepon tetap atau PSTN; (b)saluran telepon selular (Public Land Mobile Network/PLMN);(c)VPN;(d) jaringan akses internet;(e) Dedicated Intellegent Network Access (DINA); (f) ISDN;(g)transponder satelit; dan (h)saluran komunikasi umum satelit. Sistem yang digunakan oleh Polri ini diluar sistem telekomunikasi non organik yang dibangun secara independen oleh polri. Jaringan Komunikasi organik adalah jaringan komunikasi yang dibangun, dikelola, dan digunakan oleh Polri. (Berdasarkan Peraturan Kapolri No.2/2011)

BNPB

BNPd

Sistelda pemda

BADAN GEOLOGI : pvmbg

BPPT : SEA WATCH INDONESIA

Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Undang-undang No. 31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

BaSARNAS PERPRES No. 99 TAHUN 2007 tentang BASARNAS

Organisasi independen

Palang Merah Indonesia