Kelompok 1 PUJI HARTONO (125030100111007) HUSIN ALHAMID (125030107111118) ZIHADI ADRIAN WIRATAMA (125030107111018) AMILAH DITA BUDIANTI (125030107111023) EVALINA SURYA ANGGRAINI (125030100111044) HIDAYATUL MUNAWAROH (125030107111004) WAHYU ISNAINI (125030100111024)

PEMERINTAH DAERAH (PEMDA)

Pengertian Pemda Membahas mengenai Pemda (Pemerintah Daerah), tidak terlepas dari Desentralisasi. Karena desentralisasi dalam arti sempit menurut Smith (1985) yaitu “adanya sub divisi teritorial dari suatu negara yang mempunyai ukuran otonomi. Sub divisi teritorial ini memiliki self governing (pemerintah sendiri) melalui lembaga politik yang memiliki akar dalam wiIayah sesuai dengan batas yurisdiksinya.”

Ruang Lingkup Pemda Smith juga mengartikan bahwa desentralisasi mencakup beberapa elemen, yakni : Desentralisasi memerlukan pembatasan area yang didasarkan pada 3 hal, pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identias politik, efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan. Meliputi pendelegasian wewenang, baik kewenangan politik dan birokratis Hossein 2001  desentralisasi mencakup dua elemen pokok Pembentukan daerah otonom Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom

K.G. Wheare dalam Hoessein, 1999 Perbedaan Pemda di K.G. Wheare dalam Hoessein, 1999 Kesatuan Federal Tidak punya negara bagian Memiliki Negara Bagian (state) LG (daerah otonom) Tidak berdaulat LG Berdaulat Hubungan CG & LG = Subordinasi dan Dependent Hubungan CG & LG = Koordinasi dan independent Kewenangan daerah berasal dari pusat Kewenangan daerah berasal dari negara bagian

Konsep Local Government Menurut Hoessein (2001b) Local Authority Mengacu Pada Fungsi Pembentukan Daerah Otonom

Batas dan Besaran Wilayah Otonom Penentuan Batas itu berkaitan dengan efisiensi ekoomi dan efektifitas demokrasi Menurut: Norton (1994: 46-47) Koordinasi keduanya mempunyai arti penting untuk menciptakan stabilitas,fleksibilitas dan responsiveness

Perkembangan Desentralisasi Putaran: (1903-1922) Efisiensi Putaran: 4. (1959-1974) Stabilitas & Efisiensi Pemerintahan Putaran: 2. (1922-1942) Efisiensi & Partisipasi Putaran: 5. (1974-1999) Efisiensi, Efektifitas pelayanan publik & pembangunan Putaran: 3. (1942-1959) Demokrasi & Kedaulatan rakyat Putaran: 6. (1999-sekarang) Pertisipasi & demokrasi – penyelenggaraan pemda

Ciri Lokal demokrasi Model Demokrasi Lokal Model Efisiensi Struktural Nilai Utama Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat Lokal Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Karakteristik Keanekaragaman Keseragaman Pembagian Urusan General Competence Ultra Vires Doctrine Sistem Kontrol Represif Preventive Keuangan Daerah Daerah Lebih Mandiri Bergantung Dana Perimbangan Kepegawaian Separated System Integrated System

TERIMA KASIH