EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER (2)

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Ada beberapa jalur moneter yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, diantaranya: Jalur suku bunga Jalur nilai tukar Jalur harga aset Jalur kredit Jalur ekspektasi

Jalur suku bunga Mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga menekankan bahwa kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan agregat melaui perubahan suku bunga Pengaruh perubahan suku bunga jangka pendek ditransmisikan pada suku bunga jangka menengah-panjang melalui mekanisme penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di pasar uang. Perkembangan suku bunga tersebut akan mempengaruhi cost of capital (biaya modal) yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi yang merupakan komponen dari permintaan agregat.

Jalur suku bunga Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Suku Bunga Kebijakan Moneter Jumlah Uang Beredar Biaya Modal Suku Bunga Investasi/ konsumsi

Jalur nilai tukar Mekanisme transmisi melalui jalur niLli tukar menekankan bahwa pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi perkembangan penawaran dan permintaan agregat, dan selanjutnya output dan harga. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Nilai Tukar Kebijakan Moneter Jumlah Uang Beredar Harga Realtif Impor Nilai Tukar Harga Permintaan Agregat

Jalur harga aset Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset menekankan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada perubahan harga aset dan kekayaan masyarakat yang selanjutnya mempengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi Apabila bank sentral melakukan kebijakan moneter kontraktif, maka hal tersebut akan mendorong peningkatan suku bunga, dan pada gilirannya akan menekan harga pasar aset perusahaan. Penurunan harga aset dapat berakibat pada dua hal. Pertama, mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Kedua, menurunkan nilai kekayaan dan pendapatan, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran konsumsi. Secara keseluruhan kedua hal tersebut berdampak pada penurunan pengeluaran agregat.

Jalur kredit Mekanisme transmisi melalui jalur kredit menekankan bahwa pengaruh kebijakan moneter terhadap output dan harga terjadi melalui kredit perbankan Transmisinya dibedakan menjadi dua jalur. Bank lending channel (jalur pinjaman bank) yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kredit karena kondisi keuangan bank , khususnya sisi aset. Firm balance sheet channel (jalur neraca perusahaan) yang menekankan pengaruh kebijakan moneter pada kondisi keuangan perusahaan seperti cash flow (arus kas) dan leverage (rasio utang terhadap modal) dan selanjutnya mempengaruhi akses perusahaan untuk mendapatkan kredit.

Ketersediaan Kredit Bank Nialai Bersih Perusahaan Jalur kredit Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Kebijakan Moneter Jumlah Uang Beredar Ketersediaan Kredit Bank Liabilitas Bank Investasi Pemberian Kredit Bank Nialai Bersih Perusahaan Suku Bunga/ Harga Saham

Jalur ekspektasi Mekanisme transmisi melalui jalur ekspektasi menekankan bahwa kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi pembentukan ekspektasi mengenai inflasi dan kegiatan ekonomi Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi dalam melakukan keputusan konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan mendorong perubahan permintaan dan inflasi.

Kerangka Operasional Kebijakan Moneter kerangka operasional kebijakan moneter yang pada umumnya mencakup instrumen, sasaran operasional, dan sasaran antara yang dipergunakan untuk mencapai sasaran akhir yang telah ditetapkan.

Perbandingan Sistem Operasi Kebijakan Moneter PENDEKATAN SISTEM OPERASI Sasaran Sasaran Pendekatan Harga Instrumen Operasional Akhir Variabel-variabel Informasi Langsung Sk.bunga PUAB Stabilitas harga Tidak langsung Sasaran Sasaran Sasaran Pendekatan Kuantitas Instrumen Operasional Antara Akhir - Langsung - Monetary base - Agregat moneter Stabilitas harga - Tidak langsung seperti: seperti: Pertumbuhan ekonomi Kesempatan kerja . Uang primer/M0 . M1, M2 Keseimbangan NP . Reserve bank . Kredit pbk . Sk.bunga Sumber: Junggun Oh. “Inflation Targeting, Monetary Transmission Mechanism, and Policy Rules in Korea”, Economic Pap , Vol.2, No.1, March 1999, Bank of Korea (dimodifikasi). er 11

Kerangka Kerja Price Targeting Pendekatan harga akan mulai digunakan pertengahan 2005 menuju ITF (Mon-II) ULTIMATE TARGET ECONOMIC CAPACITY Y s d MONEY SUPPLY M ACTIVITY DEMAND FOR Investment Consumption Export Import Government MONETARY MANAGEMENT INSTRUMENT 1. OPEN MARKET OPERATION 2. DISCOUNT FACILITY 3. RESERVE REQUIREMENT 4. FOREIGN EXCHANGE INTERVENTION Kerangka Kerja Price Targeting Inflasi (Harga)

Kerangka Kerja Quantity Targeting Pendekatan harga akan mulai digunakan pertengahan 2005 menuju ITF (Mon-II) ULTIMATE TARGET Inflasi Lapangan Kerja ECONOMIC CAPACITY Y s d MONEY SUPPLY M ACTIVITY DEMAND FOR Investment Consumption Export Import Government MONETARY MANAGEMENT INSTRUMENT 1. OPEN MARKET OPERATION 2. DISCOUNT FACILITY 3. RESERVE REQUIREMENT 4. FOREIGN EXCHANGE INTERVENTION Kerangka Kerja Quantity Targeting Pertumb. Ekonomi Dll

Kerangka Operasional Kebijakan Moneter Instrumen Sasaran Operasional Antara Sasaran Akhir Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Kerangka Operasional Kerangka Strategis “Jangkar” Nominal - Nilai tukar Besaran moneter Inflasi (inflation targeting) Output nominal No explicit nominal anchor Penargetan OPT Fasilitas Diskonto GWM Imbauan, dll Sk bunga jk pdk Uang primer Sk bunga jk pjg M1, M2, kredit Inflasi Pertumbuhan ek

Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997 Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Mata uang Hindia Belanda & Jepang masih digunakan Belum terdapat bentuk bank sentral secara formal UUD 1945 Ps.23: perlunya dibentuk sebuah bank yg disebut Bank Indonesia, yg mengeluarkan & mengatur uang kertas UU nasionalisasi De Javasche Bank 6/12/51 disahkan Dominasi dinamika perkembangan politik terhadap permasalahan ekonomi BNI, BRI sebagai bank sirkulasi ORI yg menggantikan peran uang Hindia Belanda & Jepang ORI ditarik diganti dgn uang De Javasche Bank yg ditunjuk sbg bank sirkulasi De Javasche Bank ditetapkan sebagai bank sentral pada pemerintah RIS Tindakan moneter sanering pada 1950 (Gunting Sjafruddin) 15

Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997 Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Telah banyak mata uang yang beredar dan berbeda-beda di berbagai wilayah di Indonesia Lahir UU No.11/1953 tentang Pokok Bank Indonesia sbg pengganti Javasche Bank Wet 1922 Pemerintah membangun proyek2 ‘mercu suar’ dan pengeluaran besar untuk militer Jumlah uang beredar berlebihan menyebabkan hyperinflation (+/- 600%) pada pertengahan tahun 1960-an. Bank Indonesia sbg bank sirkulasi menerbitkan mata uang baru, rupiah, sbg satu2nya alat pembayaran yg sah di wilayah negara Indonesia Dibentuk Dewan Moneter tdr dr Menkeu (ketua), Menteri Ekonomi, dan GBI. BI jg sbg bank komersial dgn memberi kredit kpd swasta, pemerintah, yayasan pem., dll. BI sbg agen pembangunan: (1). Cetak uang u/ menutup defisit fiskal (2). Pembiayaan scr lgs dlm keg. ekonomi 16

Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997 - Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi - Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Pemerintah sebelumnya kurang memegang prinsip kehati2an dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal Lahir UU No.13/1968 tentang Bank Sentral Laju inflasi turun drastis hingga di bawah 10% Kegiatan perekonomian nasional secara berangsur2 mulai tertata & mengalami peningkatan. Pengaturan kelembagaan, positif krn kebijakan moneter-fiskal terintegrasi & terkoordinir, tp negatif krn tdk ada check & balance kebijakan2 ekonomi Kebijakan moneter difokuskan pada pengendalian inflasi. Pencetakan uang utk pembiayaan defisit anggaran dihentikan Koordinasi kebijakan fiskal-moneter ditingkatkan shg stabilitas ekonomi cepat pulih Kebijakan moneter dirumuskan oleh Dewan Moneter dan BI melakukan tugas kebijakan moneter sesuai dgn keputusan Dewan Moneter 17

Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997 - Periode Pertumbuhan Ekonomi dengan Hasil Minyak - Kebijakan Moneter Kondisi Ekonomi Penerimaan devisa hasil minyak menyebabkan ekspansi jumlah uang primer (M0) shg BI melakukan penyerapan ekspansi moneter dari sisi fiskal tersebut utk meredam tekanan inflasi Kebijakan kredit selektif diluncurkan thn 1974 utk mengendalikan JUB terutama dgn mengatur besarnya ekspansi kredit bank. Pagu kredit individual bank setiap tahun ditentukan oleh BI RR diturunkan dr 30% mjd 15% thn 1978 terutama utk mendorong pemberian kredit kpd sektor swasta Awal dekade 70-an ditemukan ladang2 minyak baru secara signifikan shg penerimaan negara meningkat Pengeluaran rutin dan pembangunan oleh pemerintah meningkat shg mendorong kegiatan ekonomi riil Kebijakan kredit selektif membuat sektor perbankan kurang bergairah krn sumber dana yang langka dan penyaluran kredit sangat dibatasi 18

Kebijakan Moneter Periode Pra Krisis Ekonomi 1997 - Periode Deregulasi, Debirokratisasi, dan Liberalisasi Ekonomi - Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Awal dekade 80-an harga minyak merosot krn kecenderungan tjdnya resesi dunia. Penerimaan negara utk pembiayaan APBN semakin terbatas. Peran swasta dalam kehidupan ekonomi perlu ditingkatkan. Pakjun 1983 menandai era liberalisasi sektor perbankan dan keuangan. Jml bank, mobilisasi dana, bentuk kredit, jenis pembiayaan, vol. transaksi dan jenis produk keuangan meningkat. Pakto 1988 mendorong kegiatan ekonomi DN dlm menghadapi persaingan global. Scr umum mrp paket penyempurnaan kebijakan di bidang keu., moneter, & perbankan Stl Pakjun 1983, kebijakan moneter langsung melalui selective credit policy diganti dgn kebijakan moneter tidak langsung melalui OPT. SBI diterbitkan thn 1984 sbg instrumen utama OPT ditambah dgn intervensi di pasar uang rupiah (1 s.d. 7 hari). ∆M0 dikendalikan  M1& M2 Pakto 1988 menurunkan RR dr 15% mjd 2%, pelonggaran izin pendirian bank shg perbankan tumbuh pesat. RR ↓  ∆M0   M1 & M2  19

Kebijakan Moneter Periode Pasca Krisis Ekonomi 1997 Periode 1999 - Sekarang Kondisi Ekonomi Kebijakan Moneter Stl berada di bawah program IMF, NilaiTukar (NT) rupiah masih rentan dan tekanan inflasi masih tinggi. Kebijakan yg diambil scr berangsur2 mampu menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengendalikan tekanan inflasi. NT menguat dr rata2 Rp9.316/dolar thn 2002 mjd rata2 Rp8.572/dolar thn 2003. Inflasi turun dr 10,03% thn 2002 mjd 5,06% thn 2003. Suku bunga SBI turun dr 13,02% thn 2002 mjd 7.34% pd Juni 2004. Lahir UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia sbg penguatan BI scr kelembagaan sbg bank sentral, dgn fokus mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. BI mrp bank sentral yg independen, namun transparan & accountable. Pengendalian JUB melalui pencapaian sasaran operasional uang primer yg ditetapkan sesuai dgn program yg disepakati antara Pemerintah dan IMF Suku bunga diturunkan stl NT rupiah stabil dan tekanan inflasi terkendali. Tugas pokok BI menurut UU No.23/99 adl (1) menetapkan & melaksanakan kebijakan moneter (2) mengatur & menjaga kelancaran sistem pembayaran (3) mengatur & mengawasi sistem perbankan. Ketiga tugas ini saling terkait dalam upaya mencapai kestabilan rupiah. BI diberi wewenang utk melaksanakan kebijakan NT dan pengelolaan cad. devisa sesuai dgn sistem NT dan sistem devisa yg ditetapkan 20