Kami dan Keluarga mengucapkan “Assalamu ‘alaikum wr wb” Salam sejahtera untuk kita semua Good morning Guten Morgen

MANAJEMEN KEUANGAN

Parsiyo Alamat Rumah : Jln. Pertanian III Komplek PPMKP Ciawi Telp Parsiyo Alamat Rumah : Jln. Pertanian III Komplek PPMKP Ciawi Telp. (0251) 8243493/HP. 081280021566 E-mail Adress : Parsiyo@Yahoo.com

Diskispsi Singkat : Mata Diklat ini membahas pokok-pokok Manajemen keuangan negara yang meliputi keuangan negara, prosedur pembayaran dan pelaporan

Indikator Hasil belajar : Peserta mampu menjelaskan : Indikator Hasil belajar : Peserta mampu menjelaskan : * Pengertian Keuangan Negara, * Prosedur pembayaran; * Dan Pelaporan keuangan negara

Materi pokok : Keuangan Negara Prosedur Pembayaran Pelaporan

INDONESIA MERDEKA TAHUN 1945 Tujuan Negara (Alenia kempat Pembukaan UUD 1945) Melindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NEGARA HAK & KEWAJINAM Yang dapat Dinilai dengan Uang MENIMBULKAN PEMBUKAAN UUD-45 UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DISELENGGARAKAN : SECARA PROF TERBUKA BERTANGGUNG JAWAB FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN

PERTANGGUNG JAWABAN (ps.3) Catatan atas lap keuangan (ps.31) KEUANGAN NEGARA HAK NEGARA (Ps.2) Presiden, Menteri,Gubernur PARADIGMA PS.3.1 TUGAS PEMERINTAH Pajak Mengedarkan uang Pinjaman PENDAPATAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA ps.3.5 Tertib Taat Efisien Ekonomis Efektif Transparan Bertanggungjawab PENGELOLAAN ps.3 : SURPLUS Uang Srt.Beraharga Piutang Barang KAS NEGARA PEMBIAYAAN APBN DEVISIT KEWAJIBAN : - LAYANAN UMUM - MEMBAYAR TAGIHAN 7 AN BERNEGARA Ps. 7 BELANJA NEGARA PENGELUARANNEGARA PERTANGGUNG JAWABAN (ps.3) Lap Realisasi Lap Arus Kas Catatan atas lap keuangan (ps.31)

Undang-undang No.17 Tahun 2003 (tentang Keuangan negara) AZAS-AZAS LAMA BEST PRAKTICES Azas tahunan Azas Akuntabilitas Azas Universalitas Azas Profesionalitas Azas kesatuan Azas proporsionalitas Azas spesialis Azas Keterbukaan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK yg brbas dan Mandiri.

PROSES KEUANGAN NEGARA Mencakup seluruh rangkaian kegiatan - Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan - Pertanggung jawaban

KEUANGAN NEGARA ? Adalah semua Hak dan Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yg dpt dijadikan milik negara berhubung dgn pelaksanaan hak dan kewajiban tsb (Psal 1 ayat 1 UU No.17 Tahun 2003)

KEWAJIBAN NEGARA HAK NEGARA Memungut pajak Mengeluarkan dan mengedarkan uang Melakukan pinjaman Menyelenggarakan tugas layanan umum pemeritahan negara Membayar tagihan pihak ketiga

Penganggaran Penganggaran merupakan sebagian proses yang secara keseluruhan akan berulang dengan pola yang sama yang dikenal dengan siklus anggaran (budget cycle)

Satuan Kerja (SATKER) ? Bagian dari unit organisasi yang mengelola satu atau beberapa kegiatan dari suatu program penganggaran meliputi belanja pegawai, belanja barang (keperluan sehari-hari, inventaris, pemeliharaan, dan perjalanan dinas) dan belanja modal.

Kegiatan ? Adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dan beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa

Rencana Kerja dan Anggaran ? Selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

DIPA ? Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh DJPb atas nama Menteri Keuangan, yang berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan Akuntansi pemerintah

SRAA ? Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing Satuan Kerja (SATKER) yang berfungsi sebagai acuan dalam pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DIPA)

Pengelola Anggaran ? Adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk mengelola anggaran pada masing-masing SATKER

Kuasa Anggaran ? Adalah pejabat pemegang kewenangan dan penanggung jawab penggunaan anggaran pada masing-masing SATKER sekaligus sebagai pejabat penandatangan DIPA

Pejabat Pemungut penerimaan negara ? Pejabat Pemungut Penerimaan Negara adalah Pejabat yg bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara.

Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja ? Adalah pejabat yg bertugas melakukan tindakan yg mengakibatkan pengeluaran angaran baik yg berupa keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi maupun keputusan/tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa (kontrak, jual beli, SPK dll)

Pejabat Penguji SPM ? Adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan dan pengujian atas bukti-bukti pertanggungjawaban dan yang diberi kewenangan untuk menerbitkan dan menandatangani SPM

BENDAHARA PENGELUARAN Adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah BENDAHARA KHUSUS BENDAHARA UMUM BENDAHARA PENERIMA BENDAHARA PENGELUARAN

BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMA Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah Ps 1.17 UU No1 Th.2004 BENDAHARA PENGELUARAN Ps 1.18 UU No1 Th.2004 Adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keprluan belanja negara/daerah dalam rangka pelakksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah

S P M ? Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya di DIPA

SPM-LS ? Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah Surat Perintah Membayar Langsung yang dikeluarkan oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan) atas dasar perjanjian kontrak kerja (Surat Perintah Kerja) atau yang sejenisnya

Uang Persediaan ? Adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari

SPM-UP ? SPM-GU ? SPM ? SPM-LS ? SPM-TU ?

SPM-GU ? Adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai

SPM-TU ? Adalah Surat Perintah Membayar yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran karena kebutuan dananya melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan

TIM Pelaksana Adalah tim kerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pengeluaran Anggaran Anggaran Belanja untuk melaksanakan kegiatan tertentu pada masing-masing Unit kerja.

Penitia Pengadaan Barang/jasa Adalah Panitia yang diangkat oleh Pejabat Pengeluaran Anggaran Belanja untuk melaksanakan pemilihan dan mengusulkan penyedia barang/jasa

Pengadaan Barang/Jasa Adalah kegiatan untuk memenuhi barang/jasa yg sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat dilakskanakan baik secara swakelola maupun kontraktual oleh penyedia barang/jasa

Penyedia Barang/Jasa Adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

SWAKELOLA Adalah pelaksakanaan pekerjaan yg direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri.