Prerequisites for Decentralization

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

MANAJEMEN & ADMINISTRASI
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
LESSON 8 PLOT GRAPH 3D Azalya Rahmatika Fathul Fithrah JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SYIAH KUALA DARUSSALAM,
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
REFRESHER COURSE BAGI PEJABAT ESELON III TIM DIKLAT PIDANA KHUSUS MEDAN, 9 AGUSTUS 2008.
KEMENTRIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL SEMESTER GENAP
BAB 7 Otonomi Daerah.
1.Desentralisasi 2. Federasi
PERENCANAAN STRATEGIS DAN OPERASIONAL PROYEK
FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK dalam Konteks The Administration of Development Irfan Ridwan Maksum.
OTONOMI DAERAH. Definisi  Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan.
DESENTRALISASI KESEHATAN
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KEWIRAUSAHAAN MEMBUAT RENCANA USAHA (Business Plan)
KONSEP STRATEGI BISNIS DAN IMPLIKASINYA PADA STRATEGI IS/IT
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
Aplikasi Psikologi Sosial untuk Mengatasi Masalah Sosial
Perencanaan Pengujian (Test Plan) Pertemuan 4
BAB VI PENGORGANISASIAN
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
ADPU 4440 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS
TEORI DESENTRALISASI I
PENGANTAR ILMU POLITIK
OTONOMI DAERAH.
TEORI DESENTRALISASI II
Tipe dan Argumen Desentralisasi
GREEN BUSINESS IN WASTE MANAGEMENT SECTOR
Advokasi Sosial & Advokasi Penanggulangan Kemiskinan (Edi Suharto, 2007) Heru Susetyo.
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KONSEP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN – KELAS H
Oleh : Bambang Supriyono
KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Konsep Pemerintahan Daerah
Sistem Informasi Manajemen dan E-government
OTONOMI, DESENTRALISASI, DAN FEDERASI
POLITIK LOKAL DAN OTONOMI DAERAH
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
Materi Kuliah Pengertian jabatan profesional guru, dasar, fungsi, tujuan pendidikan nasional, dan tu­gas, hak, serta kewajiban tenaga kependidik­an. Tahapan.
Aplikasi Psikologi Sosial untuk Mengatasi Masalah Sosial
HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT - DAERAH
KURVA INDIFFERENCE II.
ASAS PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
PEMERINTAH DAERAH.
KOMPETENSI DASAR 1 MELAKSANAKAN TATA PERSURATAN DAN KEARSIPAN
ADVOKASI SOSIAL Heru Susetyo.
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dengan Daerah
Pengelolaan Pemerintahan Daerah
Fungsi manajemen umum Oleh : Syamsul Rizal Sinulingga.
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
OTONOMI DAERAH Pengertian
Pertemuan 2 Konsep Otonomi Daerah.
Peran Serta Masyarakat Menurut UU No 1/2009 Tentang Penerbangan
Konsep dan Teori Pajak Daerah
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat.
Pelatihan Audit Internal Mutu Akademik
Etika Politik.
Algoritma & Pemrograman 1 Achmad Fitro The Power of PowerPoint – thepopp.com Chapter 3.
Pengertian Implementasi Strategi : Implementasi Strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMDA
Dosen : Achmad Sholihin,ST.,MM.
Transcript presentasi:

Prerequisites for Decentralization Pertemuan V Prerequisites for Decentralization Heru Syah Putra, SE,. MA Banda Aceh, 6 April 2017

Review Pertimbangan Perlunya Kebijakan Desentralisasi Menjadi sarana utk mengatasi berbagai keterbatasan pengendalian terpusat perencanaan nasional dengan cara delegasikan kewenangan yg lbh besar utk perencanaan pembangunan dan manajemen kepada pejabat-pejabat yang bekerja di lapangan, dekat dengan masalah. Memotong berbagai prosedur yang menghambat, ciri dari perencanaan dan manajemen terpusat. Dengan mendesentralisasikan fungsi-fungsi dan tugas pejabat pemerintah pada aras lokal, pemahaman dan kepekaan kpd masalah dan kebutuhan lokal akan dapat ditingkatkan.

Prerequisites for Decentralization Recent analyses that studied decentralization reforms suggest that decentralization requires a significant set of prerequisites that are often lacking in developing countries (Bardhan and Mookherjee, 2006). Prerequisites: Educated and politically aware voters The prevalence of law and order, Fair election and effective political competition, A capable local administration, and The prevalence of effective oversight mechanisms. Loayza, N. V., Rigolini, J., & Calvo-González, O. (2014). More than you can handle: Decentralization and spending ability of peruvian municipalities. Economics and Politics, 26(1), 56–78. http://doi.org/10.1111/ecpo.12026