Baru Penting Kalau Sudah Mati   PEKAN lalu saya menerima tamu dari Kepco, “PLN”-nya Korea Selatan. Banyak hal bisa didiskusikan. Mulai dari tenaga nuklir sampai ke soal tarif listrik di sana. Di Korsel, Kepco ternyata juga diminta pemerintahnya agar tetap melayani listrik untuk golongan tertentu dengan tarif yang amat murah. Bedanya, tarif listrik paling murah di Korsel ternyata bukan untuk rumah tangga golongan bawah. Tarif listrik paling murah itu diberikan kepada sektor pertanian. Kebijakan itu mengandung dua tujuan sekaligus: menolong petani dan mendorong peningkatan produksi pertanian. Di Indonesia, tarif termurah dikenakan pada rumah tangga golongan bawah. Yakni rumah tangga yang langganan listriknya hanya 450 kva. Golongan ini membayar listrik hanya Rp35.000 sampai Rp60.000 sebulan. Jumlah pelanggan golongan ini 19 juta rumah. Banyak di antara mereka yang pengeluaran untuk pulsa teleponnya lebih tinggi daripada itu. Di Korsel, listrik untuk rumah tangga dianggap konsumtif. Tidak produktif. Karena itu, di Korsel tarif listrik untuk rumah tangga dibuat menjadi yang paling mahal. Ini sekalian bermaksud untuk mengerem agar semua orang melakukan penghematan listrik secara paksa. Di rumah tangga, orang biasa menyalakan lampu tanpa jelas tujuannya. Bahkan, kamar mandi yang sedang tidak dipergunakan pun tidak jarang tidak dimatikan lampunya. Maklum, murah! Di Korsel, biarpun petani, untuk rumah tangga mereka tetap dikenakan tarif termahal. Tapi, sawah/ladang/kebun mereka mendapat tarif termurah. Beda antara tarif termurah dan termahal di Korsel kurang lebih juga sama dengan di Indonesia. Yang termahal sekitar Rp 1.200/kva. Yang termurah juga sekitar Rp 450/kva. Maka di Korsel, tarif untuk pertanian hanya Rp 450/kva, sedang tarif rumah tangga sampai Rp 1.200/kva, termasuk rumah tangga petani. Saya tidak tahu bagaimana riwayatnya dulu sehingga sistem tarif listrik di Indonesia bertolak belakang dengan usaha untuk menciptakan tingkat produktivitas bangsa yang tinggi. Yang saya tahu, Kadin Indonesia sudah lama menginginkan perubahan sistem penarifan listrik ke arah yang lebih bisa memajukan perekonomian nasional seperti di Korsel itu. Mungkinkah suatu saat kelak Indonesia juga lebih berorientasi kepada produktivitas dan menekan penggunaan listrik yang konsumtif? Sampai sekarang, sistem penarifan listrik, termasuk besarannya, sepenuhnya di tangan pemerintah dan DPR. PLN tinggal menerima apa yang diputuskan dua lembaga tinggi negara tersebut. Di Korsel pun juga demikian. PLN-nya Korsel juga tidak punya wewenang menentukan tarif. Maka, sebagaimana juga di Indonesia, PLN-nya Korsel setiap tahun mengusulkan agar tarif terendah itu dinaikkan. Hanya, usul tersebut sepenuhnya tergantung pemerintah untuk mengabulkan atau menolaknya. Bedanya, di Korsel, PLN-nya tidak perlu disubsidi. Sebab, pelanggan golongan terendah (pertanian) tersebut hanya 10 persen dari keseluruhan pemakaian listrik di sana. Pemakaian rumah tangga yang tarifnya tertinggi jauh lebih besar. Tarif untuk industri adalah tarif yang tidak termahal, tapi juga tidak perlu disubsidi. Di Indonesia, pelanggan rumah tangga yang tarifnya termurah tersebut memakai listrik paling banyak. Maklum, jumlahnya sampai 19 juta rumah tangga. Dengan demikian, golongan industri yang tarifnya mahal belum bisa memikul kerugian dari pelanggan rumah tangga yang sangat besar. Itulah sebabnya pemerintah harus menyubsidi pelanggan rumah tangga yang tahun ini nilainya bisa mencapai Rp60 triliun. Termasuk untuk membayar listrik di kamar mandi yang tidak digunakan itu. Korsel memang sangat serius memikirkan sistem kelistrikannya. Itu tidak berarti di sana tidak ada tantangan. Demo juga sering terjadi. Tapi, untuk keperluan listrik yang begitu penting, kebijakan di bidang listrik tidak boleh kalah oleh demo. Termasuk di bidang nuklir. Meski daratannya begitu kecil, tidak sampai sebesar Pulau Jawa, Korsel sekarang sudah memiliki 18 buah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Sebentar lagi sudah menjadi 20 buah. Luas Korsel hanya 100.000 km2, sedangkan Jawa 130.000 km2). Maka, sepanjang pantai timur Korsel (menghadap ke Jepang) kini sudah penuh dengan jejeran pembangkit listrik nuklir. Demikian juga di pantai selatannya. Untuk pembangunan PLTN yang baru-baru, tidak ada tempat lagi kecuali dipasang berderet di pantai barat yang menghadap ke Tiongkok. Kini Korsel sudah menghasilkan 30.000 MW listrik yang berasal dari PLTN. Jumlah itu sudah sama dengan listrik yang ada di seluruh Indonesia. Mengingat produksi listrik di Korsel tahun lalu 70.000 MW (dua kali lipatnya Indonesia), berarti 50 persen listrik di Korsel sudah berasal dari tenaga nuklir. Ke depan tenaga nuklir di Korsel akan terus ditingkatkan sampai mencapai 80 persen dari keperluan nasional. PLN-nya Korsel itu mampu melakukan investasi besar. Sebab, meski dimiliki oleh negara, statusnya sudah menjadi perusahaan publik yang listing di bursa Seoul dan New York. Begitu banyaknya PLTN di Korsel sampai-sampai negeri itu kini bisa membuat PLTN-nya sendiri. Separo dari 18 PLTN yang sudah beroperasi di Korsel adalah buatan mereka sendiri. Bahkan, kini Korsel memenangkan tender membangun PLTN di Dubai sebanyak 4 buah yang masing-masing berkapasitas 1.400 MW yang harus sudah selesai tahun 2015 nanti. Apakah tidak ada problem dengan penduduk? Bukankah daratan Korsel sangat kecil dengan jumlah penduduk yang besar? Demo memang sering terjadi. Tapi, listrik dianggap sebagai kunci dari seluruh kunci pembangunan nasional. Karena itu, pembangunan listrik tidak boleh diganggu. Padahal, banyak juga pembangkit bertenaga nuklir itu yang letaknya di pinggir kota. Jarak antara kota dana PLTN itu hanya 8 km. Untuk “berdamai” dengan warga kota, pemerintah memberikan fasilitas khusus pada kota terdekat. Misalnya, pembangunan jalan, sekolah, dan sarana kesehatan kota tersebut ditingkatkan secara khusus. Listrik memang belum dianggap barang penting di Indonesia. Pengeluaran masyarakat untuk membeli pulsa telepon kini sudah lebih besar daripada untuk membayar listrik. Listrik baru dianggap penting justru kalau sudah mati! Dahlan Iskan CEO PLN