Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP

UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 38 (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk pendidikan menengah.

PERMENDIKNAS Nomor 6 Tahun 2007, Pasal 5 (b) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Pemberlakuan dokumen KTSP pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan tingkat provinsi untuk SMP dan SMK Panduan penyusunan KTSP – BSNP

PERMENDIKNAS Nomor 25 Tahun 2006 tentang RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, pasal 46 butir f dan g Rincian tugas Subdirektorat Pembelajaran pada Direktorat Pembinaan SMP adalah sebagai berikut: f. melaksanakan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pembelajaran g. melaksanakan supervisi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran

PERMENDIKNAS No. 25/2006 tentang RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, pasal 47 butir f dan g Rincian Tugas Seksi Pelaksanaan Kurikulum adalah sebagai berikut: f. melakukan penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kurikulum; g. melakukan penyusunan bahan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum

PERMASALAHAN Kondisi riil di lapangan: Belum semua warga sekolah memahami esensi KTSP Masih banyak kendala dalam penyusunan sampai dengan proses pelaksanaan : SDM Terbatas Bimtek belum intensif Warga belum yakin apakah dokumen KTSP yang disusun telah memenuhi syarat

PERMASALAHAN Kondisi riil di lapangan: 3. Dalam pelaksanaannya diakui bahwa Implementasi KTSP belum optimal karena faktor pendukung yang belum memadai, terutama : a. SDM b. Sarana dan Prasarana Pendukung c. Manajemen d. Biaya Bimtek KTSP 2009 7

TUJUAN Memberikan pemahaman tentang: Peran dan fungsi pusat (Dit. PSMP), provinsi (Dinas Pendidikan Provinsi), kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) dan sekolah tentang implementasi KTSP; Mekanisme implementasi KTSP di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat sekolah; Pengelolaan/pengorganisasian waktu dalam implementasi KTSP di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat sekolah

SASARAN 1. TINGKAT PROVINSI Penentu kebijakan, pejabat struktural dan staf lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan dan Tim Pengembang Kurikulum yang menangani SMP. 2. TINGKAT KABUPATEN/KOTA Penentu kebijakan, pejabat struktural dan staf lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan dan Tim Pengembang Kurikulum yang menangani SMP. 3. TINGKAT SEKOLAH Seluruh warga sekolah, khususnya Tim Pengembang KTSP yang terdiri atas: guru, komite sekolah, pengurus yayasan, konselor, dan narasumber lainnya.

dan STAKEHOLDERS LAINNYA LPMP, PT, P4TK, Dewan Pendidikan, POLA & STRATEGI PEMBINAAN Membentuk Tim Pengembang Kurikulum Membuat Jadwal Validasi, Verifikasi, Supervisi, dsb. Mengatur Penugasan Tim Menyusun Laporan Melakukan Pemetaan Mutu Keterlaksanaan KTSP Validasi Penyusunan (konten, administrasi, prosedur) Verifikasi hasil validasi. Rekomendasi/Pengantar untuk pengesahan Prov. Monitoring secara reguler Supervisi & Bimtek proses pembelajaran Layanan Profesional Peta Mutu Keterlaksanaan KTSP Kab/Kota. (konten, administrasi, prosedur) berdasarkan rekomendasi Kab./Kota. Penandatangan dokumen KTSP yang telah disempurnakan Peta Mutu Keterlaksanaan KTSP Provinsi SEKOLAH PENYUSUNAN PENGESAHAN EVALUASI PELAKSANAAN KAB/KOTA PROVINSI Kebijakan Teknis Pembelajaran Pedoman-Pedoman Bimtek Pembelajaran Supervisi dan Evaluasi Pemetaan mutu pembelajaran DIT. PSMP dan STAKEHOLDERS LAINNYA LPMP, PT, P4TK, Dewan Pendidikan,