Peradaban Islam Indonesia Dr. Aidul Fitriciada Azhari Program Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

Materi Pendekatan Islam dan Dekolonisasi di Indonesia Islam dan Modernisasi di Indonesia Islam dan Demokratisasi di Indonesia Islam dan Globalisasi di Indonesia

Islam dan Dekolonisasi Pembentukan Identitas Nasional Pembentukan Negara Republik Indonesia Pertarungan Ideologi Dekolonisasi Sosial-Ekonomi

Islam dan Modernisasi Modernisasi ummat Islam Represi terhadap politik Islam Mobilitas Sosial Ummat Islam Perubahan basis politik Islam Akomodasi politik ummat Islam

Islam dan Demokratisasi Islam sebagai kekuatan demokrasi Kebangkitan politik Islam Diaspora politik Islam Akomodasi konstitusional

Islam dan Globalisasi Lompatan teknologi informasi dan telekomunikasi Perubahan geo-politik global Kebangkitan Islam global / transnasional

Literatur Syed Muhammad Naquib Al-Attas, ISLAM DALAM SEJARAH DAN KEBUDAYAAN MELAYU (Mizan, 1990) Kuntowijoyo, DINAMIKA SEJARAH UMAT ISLAM INDONESIA (Shalahudin Press,1994) Kuntowijoyo, PARADIGMA ISLAM: INTERPRETASI UNTUK AKSI (2008) Herbert Feith & Lance Castles, PEMIKIRAN POLITIK INDONESIA 1945- 1965 (LP3ES, 1988) Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (LP3ES, 1982) Dennys Lombard, NUSA JAWA Jilid 1-3 (Gramedia, 2008) Kusuma, RM. A.B., LAHIRNYA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (2004) Ahmad Mansur Suryanegara, API SEJARAH 1-2 (2009) Syamsudin Arif, ISLAM DI NUSANTARA: HISTORIOGRAFI DAN METODOLOGI (2011)

Pendekatan Teori otochtoni yang digunakan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas Teori tahap kesadaran ummat Islam Indonesia dari Kuntowijojo

Teori Otoktoni Teori otoktoni menyatakan bahwa dalam suatu kebudayaan terdapat unsur asli yang bersifat tetap sekalipun datang pengaruh kebudayaan lain. Di Eropa teori ini melahirkan gerakan Rennaisance yang peradaban Eropa kepada warisan Yunani Romawi. Sementara agama Kristen dipandang sebagai kebudayaan asing yang menyebabkan terjadinya zaman kegelapan di Eropa

Teori Otoktoni Menurut teori otoktoni, kebudayaan asli Indonesia tidak berubah sekalipun Islam menjadi agama mayoritas. Kebudayaan Islam adalah kebudayaan asing yang menempel tipis pada permukaan kebudayaan asli Indonesia Analog dengan otoktoni di Eropa, agar peradaban Indonesia maju maka bangsa Indonesia harus kembali kepada kebudayaan asli yang dipandang pernah melahirkan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit

Teori Otoktoni Teori ini digunakan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk melahirkan lapisan Indonesia baru yang terbaratkan melalui pendidikan bagi para priyayi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Tujuan strategisnya adalah untuk menciptakan kelompok sosial baru yang mampu melawan kekuatan subversif para ulama dan penguasa Islam

Teori Otoktoni Teori otoktoni ini berhasil mengkonstruksi pengetahuan baru tentang Indonesia yang berwatak nasionalistik dan anti-Islam Tetapi secara politis tidak sepenuhnya berhasil untuk menciptakan para loyalis kolonial karena dari kalangan para priyayi terbaratkan itupun muncul gerakan nasionalis yang anti-kolonial

Tahap Kesadaran Ummat Islam Berdasarkan basis pengetahuan, ummat Islam mengalami perkembangan tahap kesadaran : Tahap mitos –didasarkan pada kepercayaan mistis-relijius  kerajaan utopia (Ratu Adil) Tahap ideologi – didasarkan pada formulasi normatif-rasionalistik  negara Islam Tahap ide – didasarkan pada basis ilmu- pengetahuan dan teknologi  peradaban Islam

Tahap Kesadaran Ummat Islam Berdasarkan tahap kesadaran itu, ummat Islam Indonesia mengalami perkembangan kesadaran : Sebagai kawula (abdi) dalam sistem patrimonialisme kerajaan Islam Sebagai wong cilik (rakyat kecil) dalam masyarakat kolonial yang terindustrialisasi Sebagai ummat dalam pergerakan nasional kemerdekaan Indonesia Sebagai warga negara dalam negara RI

Tahap Kesadaran Ummat Islam Basis Pengetahuan Tahap Kesadaran MITOS Kawula IDEOLOGI Wong Cilik Ummat IDE Warga Negara

Islam dan Dekolonisasi Pembentukan Identitas Nasional Pembentukan Negara Republik Indonesia Pertarungan Ideologi Dekolonisasi Sosial-Ekonomi

Pembentukan Identitas Nasional Secara umum identitas nasional terbentuk sebagai reaksi dan perlawanan atas warisan dan nilai- nilai kolonialisme Barat Identitas nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga paham utama, yakni Islam, nasionalisme, dan marxisme

Aliran Pemikiran Politik Indonesia (Feith & Castle)

Pembentukan Identitas Nasional Islam mengacu pada nilai-nilai Islam tradisional maupun modern Nasionalisme mengacu pada nilai-nilai tradisi dan sekularisme politik. Nasionalisme adalah perwujudan teori otoktoni Marxisme mengacu pada kesadaran kelas dan nilai-nilai keadilan sosial.

Pembentukan Identitas Nasional Islam merupakan faham pertama yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional melalui peran para ulama yang diperkuat dengan organisasi Islam Kemunculan nasionalisme dan marxisme tetap dipengaruhi secara dialektis oleh ajaran Islam yang merupakan ideologi tempatan, sehingga muncul konflik dan akomodasi dalam kedua ideologi tersebut

Pembentukan Identitas Nasional Pembentukan identitas nasional adalah bagian dari proses dekolonisasi dengan tujuan untuk mengubah struktur kolonial menjadi struktur nasional Tetapi, bagi ummat Islam pembentukan identitas nasional juga merupakan proses dekolonisasi pengetahuan dari struktur pengetahuan sekuler menjadi struktur pengetahuan islami

Pembentukan Negara Indonesia Pembentukan negara Indonesia secara formal melibatkan dua kekuatan utama, yakni Islam dan nasionalis baik di BPUPK dan PPKI Sementara kekuatan sosialis pimpinan St Sjahrir berperan dalam mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan RI tgl 17 Agustus 1945

Pembentukan Negara Indonesia Setelah kemerdekaan, kelompok sosialis mengambil alih kekuasaan dari kaum nasionalis dan Islam pada KNIP (parlemen) dan menggeser kedudukan Presiden Soekarno hanya sbg Kepala Negara Sementara itu kekuatan tentara tetap dikuasai oleh kaum nasionalis dan Islam yang melancarkan perlawanan bersenjata thd Belanda

Pembentukan Negara Indonesia Pada awal kemerdekaan terjadi perbedaan strategi antara kaum nasionalis dan Islam vis-à-vis kaum sosialis Kaum nasionalis dan Islam yang sudah terlatih secara militer oleh Jepang memilih jalan perjuangan bersenjata, selain perjuangan politik di pemerintahan Kaum sosialis yang anti-fasisme Jepang memilih jalan diplomasi

Pembentukan Negara Indonesia Jalan diplomasi kaum sosialis melalui Perjanjian Linggarjati dan Renville gagal mempertahankan integritas negara Indonesia. Kegagalan tsb dipulihkan oleh perjuangan bersenjata yang banyak melibatkan ummat Islam, tetapi kegagalan itu juga mendorong pembentukan DI / NII di wilayah yang berdasarkan Perjanjian Renville dikuasai oleh pemerintah Belanda

Pembentukan Negara Indonesia Keberhasilan perjuangan bersenjata mendorong persetujuan KMB yang menghasilkan penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kpd Republik Indonesia Serikat Berdasarkan KMB, Kerajaan Belanda menyerahkan seluruh wilayah Hindia-Belanda dengan kompensasi ekonomi dan keuangan (pelunasan utang Belanda, perlindungan perusahaan2 swasta Belanda, dan kewajiban tunduk pada aturan IMF dan Bank Dunia)

Pembentukan Negara Indonesia Pembentukan negara Republik Indonesia akhirnya ditentukan oleh peran pemimpin Islam, Mohammad Natsir, yang mengajukan mosi integral dan berhasil mengembalikan mempersatukan negara Indonesia dalam wadah NKRI Mosi integral menutup perjuangan revolusi kemerdekaan dalam rangka membentuk negara NKRI yang berdaulat sepenuhnya

Pembentukan Negara Islam Keterlibatan secara formal dalam penyusunan UUD di BPUPK dan PPKI membuat ummat Islam berperan besar dalam pembentukan konsepsi dasar dan sistem ketatanegaraan Indonesia Keterlibatan ummat Islam dalam perjuangan bersenjata dan pemerintahan awal kemerdekaan memberikan legitimasi historis yang utuh bagi peran ummat Islam dalam pembentukan negara RI

Pertarungan Ideologi Keterlibatan pemimpin Islam dalam penyusunan UUD di BPUPK dan PPKI memungkinkan ummat Islam mengungkapkan konsepsi ideologi dan negara secara formal Secara umum konsepsi ideologi dan negara disusun sebagai bentuk dekolonisasi terhadap konsepsi negara kolonial Hindia-Belanda, sekalipun tetap mempertahankan struktur dasar pemerintahan Hindia- Belanda

Pertarungan Ideologi Berkenaan dengan konsepsi dan struktur formal negara terjadi kesepakatan antara Islam dan nasionalis, tetapi dalam hal ideologi negara terjadi perbedaan diametral menyangkut peran agama dalam kehidupan negara. Kaum nasionalis menghendaki negara bersikap netral thd agama, sementara pemimpin Islam menghendaki negara RI merepresentasikan mayoritas penduduk yang beragama Islam

Pertarungan Ideologi Pada BPKUK terjadi kesepakatan ideologis berupa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang dirancang sebagai disain bagi pernyataan kemerdekaan RI dan preambule UUD. Tetapi, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 terjadi perubahan konstelasi yg mengakibatkan kaum nasionalis melakukan manuver politik yang memanfaatkan ‘kegentingan situasi’ yang membuat para pemimpin Islam gagal mempertahankan kesepakatan awal dan terpaksa menerima kesepakatan baru

Pertarungan Ideologi Selama masa revolusi kemerdekaan, pertarungan ideologi antara Islam dan nasionalis tidak mencuat, tetapi mulai muncul konflik keras antara Islam dan nasionalis vis-à-vis komunis yang memberontak di Madiun Pertarungan ideologi muncul kembali setelah revolusi kemerdekaan, terutama di dalam Konstituante

Pertarungan Ideologi Sama halnya pada waktu BPUPK dan PPKI, secara umum terdapat kesepakatan di antara annggota Konstituante soal konsep negara Indonesia, tetapi terjadi perbedaan mendasar tentang ideologi negara; antara ideologi Islam dan Pancasila Konflik ideologi itu ditengahi oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1945 yang di dalamnya secara formal mengakui eksistensi Piagam Jakarta 22 Juni 1945

Dekolonisasi Sosial-Ekonomi Para pemimpin Indonesia (Islam, nasionalis, sosialis) sepakat bahwa dekolonisasi sosial-ekonomi harus dilakukan setelah dekolonisasi politik selesai. Karena itu selama revolusi kemerdekaan 1945-1949 revolusi sosial-ekonomi tidak dapat dilaksanakan Dekolonisasi sosial-ekonomi bertujuan untuk mengubah struktur sosial-ekonomi kolonial menjadi struktur sosial-ekonomi nasional, termasuk yang terdapat dalam kesepakatan KMB

Dekolonisasi Sosial-Ekonomi Upaya dekolonisasi sosial-ekonomi sudah dimulai sejak Kabinet Hatta yang membentuk Komisi Ahli Siasat Ekonomi. Tetapi, secara formal dan terencana, dekolonisasi mulai disusun pada Kabinet NKRI pertama, yaitu Kabinet Natsir, yang menyusun Rencana Urgensi Ekonomi yang kemudian disusul dengan penyusunan Repelita, sekalipun baru diselesaikan pada tahun 1958

Dekolonisasi Sosial-Ekonomi Pada masa Orde Lama, ummat Islam tidak dilibatkan secara formal dalam dekolonisasi sosial-ekonomi. Arah dekolonisasi sosial-ekonomi dikendalikan oleh PKI yang terbukti gagal. Tetapi, tanpa disadari hasil dekolonisasi sosial-ekonomi yang dilakukan sejak kabinet Natsir telah melahirkan lapisan ummat Islam baru yang terdidik.

Dekolonisasi Sosial-Ekonomi Lapisan ummat Islam terdidik itu merupakan hasil dari program pendidikan dasar pada 1950- an melalui pembentukan Sekolah Rakyat dan integrasi pelajaran agama ke dalam pendidikan umum (desekulerisasi) Program ini mengakibatkan terjadi mobilitas sosial ummat Islam ke dalam sektor modern yang mengubah formasi sosial masyarakat Indonesia pada tahun 1970-an

Dekolonisasi Sosial-Ekonomi Mobilitas sosial ummat Islam hasil pendidikan nasional membuat perubahan penting dalam tahap kesadaran ummat Islam dari tahap ideologis menjadi tahap ilmu. Ummat Islam terdidik itu merupakan modal sosial penting bagi proses modernisasi yang dilakukan oleh Orde Baru

Dekolonisasi Sosial-Ekonomi Dekolonisasi sosial-ekonomi membentuk kesadaran baru ummat Islam sebagai warga negara yang aktif Kesadaran sebagai warga negara ini secara perlahan mendorong integrasi ke dalam struktur negara RI sehingga pada penghujung Orde Baru mulai menggeser kedudukan politik kaum elit lama yang terdidik Belanda