Pembiayaan Pembangunan

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Advertisements

PERENCANAAN UNTUK PEMBIAYAAN KONSTRUKSI SEKOLAH

KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA

RIVAL NON-RIVAL.

PENGELLUARAN PEMERINTAH

INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN/KERUSAKAN

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Sumber Penerimaan Negara.

UTANG LUAR NEGERI DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Pajak Daerah & Retribusi Daerah

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA

JENIS BARANG (GOODS) SAPTANINGSIH SUMARMI.

A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PENGERTIAN PAJAK DAN HUKUM PAJAK

SUMBER DANA BANK & MODAL SEBAGAI SUMBER DANA BANK

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Marina Malian,SE,Ak.  Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro Marina.

Sumber Daya Kesehatan Arif Kurniawan.

 Dengan mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami garis besar tentang pajak dan latar belakang, ruang lingkup, struktur serta permasalahan.

Perencanaan Bisnis Perikanan dan Kelautan SUMBER DANA BISNIS PERIKANAN

ILMU EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA

PELAKU EKONOMI PERTEMUAN 10.

1 Materi kelas VIII 2 3 Pak Zaki mempunyai tanah seluas 800 m 2 dengan harga jual Rp ,00/m 2 di atas tanah berdiri bangunan seluas 400 m 2 dengan.

DESENTRALISASI FISKAL

DESENTRALISASI FISKAL

Pembiayaan Pembangunan

Laporan Laba Rugi Neraca Perhitungan Pajak Penghasilan

Public Goods Barang publik

TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA

Pertemuan 01 Pengertian Pajak Dan Fungsinya

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi

BENTUK BADAN USAHA DAN PERKEMBANGAN BADAN USAHA

Materi Pertemuan 1 DEFINISI PAJAK.

BANK DAN KEUANGAN LAINNYA

Sarana dan Prasarana Perumahan Pertemuan 3

RETRIBUSI DAERAH Pertemuan 12

RETRIBUSI DAERAH.

Lecture Note: Marina Malian,SE,Ak

Materi EKONOMI bab 4 tentang pelaku ekonomi dan interaksinya

department of public administration

Pengantar Pendapatan Daerah

SUKU BUNGA DAN SISTEM PERBANKAN

PERAN PERILAKU KEGIATAN EKONOMI

HUKUM PAJAK Hukum pajak yang juga disebut sebagai hukum fiskal merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil.

Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.

PERAN PELAKU EKONOMI DALAM KEGIATAN EKONOMI

PERPAJAKAN DAN KEUANGAN KOTA

LAPORAN KEUANGAN KOPERASI

“ KOPERASI “ Pertemuan keduabelas Pengelolaan Koperasi Sekolah.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka perhitungan pajak Penghasilan akhir tahun Mengidentifikasi cakupan anggota keluarga yang memperoleh penghasilan.

PERTEMUAN KE-13 NERACA PEMBAYARAN NTERNATIONAL

SISTEM KEUANGAN AGRIBISNIS

Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Proyeksi Potensi dan Penentuan Tarif Retribusi Daerah

Sistem Informasi Dan Organisasi Publik

PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL

PERBEDAAN PERUSAHAAN, FIRMA, CV, PT, BUMN DAN KOPERASI

department of public administration

PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai.

General Affair (Izin Usaha)

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA

Latihan Soal Pemrograman Visual.

Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH

Lembaga Keuangan Non Bank dan Pasar Modal

Sistem Informasi Dan Organisasi Publik

Sistem Informasi Dan Organisasi Publik

Transcript presentasi:

Pembiayaan Pembangunan Sumber-sumber pembiayaan konvensional

Pengantar Modal bagi pembiayaan pembangunan secara umum dapat diperoleh dari 3 (tiga) sumber dasar yaitu: pemerintah (public), swasta (private), dan gabungan antara pemerintah dengan swasta

Pengantar Sedangkan jenis Instrumen Keuangan untuk Modal pembiayaan pembangunan ada 3 (tiga) macam, yaitu : Pembiayaan Melalui Pendapatan (revenue financing) yang dapat bersifat konvensional maupun non-konvensional Pembiayaan Melalui Hutang, yang dapat bersifat konvensional maupun non-konvensional Pembiayaan Melalui Kekayaan yang dapat bersifat non-konvensional

Sumber-sumber pembiayaan konvensional

1. Pembiayaan Melalui Pendapatan Pajak Retribusi Biaya sambungan

1. Pembiayaan Melalui Pendapatan Pajak Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum (public goods).

1. Pembiayaan Melalui Pendapatan B. Retribusi Retribusi mempunyai 2 fungsi: Sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan pemanfaatan prasarana dan jasa yang tersedia Merupakan pembayaran atas penggunaan prasarana dan jasa, misalnya air bersih, persampahan dan sebagainya.

1. Pembiayaan Melalui Pendapatan C. Biaya sambungan (Connection fees ) Connection fees merupakan pungutan yang dikenakan oleh perusahaan jasa pelayanan kepada individu, misalnya air bersih, saluran pembuangan kotoran, dan telepon.

2. Pembiayaan Melalui Hutang Pinjaman Pemerintah atau perusahaan daerah dapat melakukan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan, baik yang bersumber dari dalam negeri (bank/lembaga keuangan) atau dari luar negeri (melalui pemerintah pusat).