MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
Pajak Bumi & Bangunan.
HANA OKTAVIANI, Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.
“Analisis Efektivitas atas Pemungutan Pajak Hotel Sebagai Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Daerah Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta.
HUKUM PAJAK PERPAJAKAN KELAS A KELOMPOK 4
Seminar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
TAX PRINCIPLE (DASAR-DASAR PERPAJAKAN).
PERADILAN PAJAK Rika Lidyah, S.E.,M.Si.
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
NANA MASYHURI SAIFUL, Pelaksanaan Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pertemuan 4
PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Iswahyudi Panji Utomo, ST Kasi TI dan Penetapan,
SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2016 SEMARANG, 28 JULI 2016.
PERANAN BAURAN PEMASARAN PADA PROSES PENGAJUAN
Kusdriati Dwi Kusumawati Maika Samantha
Oleh Suryarama FISIP - UT
PT.ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) CABANG BANDAR LAMPUNG
Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDARLAMPUNG
PELUNASAN PAJAK Pertemuan 13.
JIWASRAYA (PERSERO) CABANG BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK KEPUASAN NASABAH TERHADAP PELAYANAN KREDIT PENSIUN PADA
PADA PT. BUKIT ASAM (PERSERO) TBK DI BANDAR LAMPUNG
Pertemuan 05 Pembagian jenis pajak, obyek pajak dan subyek pajak
SISTEM PENYALURAN DANA SANTUNAN BAGI KORBAN
TEORI DAN ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENAGIHAN PAJAK BUMI Gustian Suroso
STRATEGI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI YANG
PERTEMUAN 2 M PAJAK Asas dan Sistem Pemungutan Pajak Aristanti.
KEBIJAKAN FISKAL PENGERTIAN
HUKUM PAJAK Hukum pajak yang juga disebut sebagai hukum fiskal merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil.
UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN
Syarat & Asas Pemungutan Pajak
Sistem Pemungutan Pajak
PAJAK PENAMBAHAN NILAI
Mendaftarkan diri ke DJP, WP peroleh NPWP
ABSTRAK PROSES PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG Oleh Elizabeth.
PRINSIP-PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK
ABSTRAK TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai.
PAJAK.
Pajak atas Properti Maria R.U.D. Tambunan, S.I.A, MGE
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
Berbagai Pajak dan Contoh Menghitungnya
Niken Rahajeng Lestari A
MULTIJASA PADA PT BPRS (BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH) BANDAR LAMPUNG
Hak dan Kewajiban Pajak
i ABSTRAK SISTEM PENERIMAAN JAMINAN SEWA KIOS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2003
PERATURAN DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKULU UTARA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KEDATON
PEMBELIAN BARANG INVENTARIS OLEH PT JASA RAHARJA (Persero) CAB LAMPUNG
TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG Disusun Oleh : Siti Aisah
IT NETWORK SYSTEM ADMINISTRATION LKS TINGKAT KOTA BANDAR LAMPUNG 1-2 FEBRUARI 2018.
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN (PBBP2) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA)
PAJAK PAJAK UJUNG TOMBAK PEMBANGUNAN. PENGERTIAN PAJAK  Iuran wajib yang dibayar oleh warga negara untuk membiayai pengeluaran negara demi meningkatkan.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERKEBUNAN PER DIRJEN SEDIRJEN UU PBB.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PAJA3233) UNIVERSITAS TERBUKA SESI-2 PENGADMINSITRASIAN PBB.
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PAJA3233) UNIVERSITAS TERBUKA SESI-2 PENGADMINSITRASIAN PBB.