Wardah Syadza Firdausi/

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

Tata Kelola Pembangunan Mewujudkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Semarang, 9 Februari.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pemahaman Struktur Pengendalian Intern
KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
Dr. Agung Firman Sampurna Anggota V BPK RI
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pemahaman atas Struktur Pengendalian Internal
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
STANDAR UMUM PEMERIKSAAN
Modul I GAMBARAN UMUM.
PENGENDALIAN INTERNAL DAN RESIKO KENDALI
KELOMPOK 5 Jendrik Pah ( ) Fransiska Butarbutar ( )
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
PEMAHAMAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan.
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Modul I GAMBARAN UMUM.
Langkah-Langkah Audit Manajemen
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
Peran GCG untuk Firm Value di Indonesia
kompetisi inovasi pelayanan publik
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN OLEH : SURACHMIN, SH
Performance Audit.
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage dan Kinerja Keuangan Terhadap Intan Komala Sari for further detail, please visit
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Keuangan Sekolah/Madrasah
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pemahaman Struktur pengendalian intern
PENGARUH AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Survey Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat) SKRIPSI.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENGENDALIAN INTERN Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personalia lain, yang dirancang untuk memberikan jaminan tentang.
PENGARUH PENGIMPLEMENTASIAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Iga Surya Pradipta 14.G
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
GAMBARAN UMUM PMK NO. 17/PMK
Peraturan Menteri Keuangan
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

Wardah Syadza Firdausi/ 20140420304 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi empiris pada kabupaten/kota di Bangka Belitung) Oleh Woro Tiyas Pradipta/20140420283 Wahyu Hapsari/ 20140420285 Inggit Viaradita/ 20140420297 Wardah Syadza Firdausi/ 20140420304

Latar Belakang Masalah Adanya perubahan prinsip sentralisasi menjadi desentralisasi pada era otonomi daerah di Indonesia mengakibatkan perubahan yang cukup mendasar dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan konsep otonomi dareah yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 1999 Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan keuangannya untuk mewujudkan trasnsparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Q.S An-Nisa ayat 58

Lasmara,dkk (2016) menyatakan bahwa kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan Pratolo dalam Lestiawan dan Jatmiko (2015) menjelaskan bahwa dalam penerapan good governance dikenal dengan adanya lima prinsip utama, kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indepedensi, dan keadilan.

Data perkembangan opini audit BPK terhadap LKPD Kab/Kota di Indonesia Tahun Provinsi/Kabupaten/Kota Jumlah WTP WDP TW TMP 2011 67 349 8 100 524 2012 120 319 6 79 2013 156 311 11 46 2014 252 247 35 5 539 2015 313 194 31 4 542

Data perkembangan audit BPK terhadap LKPD Kab/Kota Bangka Belitung 2011 2012 2013 2014 2015 Prov. Bangka belitung WDP Kab. Bangka WTP WTPDPP Kab. Bangka barat Kab. Bangka selatan TMP Kab. Bangka tengah Kab. Belitung Kab. Belitung timur TW Kota Pangkalpinang

Mahaputra dan Putra (2014) yang menyatakan bahwa kapasitas SDM, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sisitem pengendalian internal dan implementasi standar akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi laporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

Rumusan Masalah Apakah good governance berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD kabupaten/kota di Bangka Belitung? Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD kabupaten/kota di Bangka Belitung? Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD kabupaten/kota di Bangka Belitung? Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD kabupaten/kota di Bangka Belitung ?

Tujuan Penelitian Mengetahui pengaruh good governance terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD kabupaten/kota di Bangka Belitung Mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD kabupaten/kota di Bangka Belitung Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD kabupaten/kota di Bangka Belitung Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan SKPD kabupaten/kota di Bangka Belitung

Landasan Teori AGENCY THEORY Agency theory (teori keagenan) merupakan teori yang menggambarkan adanya konflik antara manajemen yang bertindak sebagai agen dan pemilik yang bertindak sebagai prinsipal. Agency theory pertama kali dikemukakan oleh Jensen and Meckling (1976)

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Semakin besar tingkat pengungkapan yang diinformasikan semakin baik juga tingkat pemahaman akan kinerja dari laporan keuangan Karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Undang-Undang No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan diantaranya sebagai berikut: Relvan Andal Dapat dibandingkan Dapat dipahami

GOOD GOVERNANCE Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggunjawab (accountable) pada publiknya. Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan good governace menurut Osborne and Geabler, 1992 (2000; 6). adalah sebagai berikut: Transparansi Partisipasi Akuntabilitas

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) Dalam PP No 71 tahun 2010 dinyatakan bahwa : “Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.”

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Hutapea dan Thoha (2008:4). Ada pun beberapa karateristik dari kompetensi sumber daya manusia menurut Hutapea dan Thoha (2008:4), diantaranya sebagai berikut : Pengetahuan (knowledge) Keterampilan (Skill) Sikap (attitude)

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta melihat ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dan berperan penting untuk mencegah dan mendekteksi adanya kecurangan

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang didesain untuk dapat mengenali apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Oleh BPK kelemahan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dikelompokan menjadi tiga katagori yaitu: Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada atau tidaknya struktur pengendalian intern atau entitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

RISET TERDAHULU Penelitian yang dilakukan ( Tuti Herawati, 2014 ) pada judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadapa Kualitas Laporan Keuangan ( Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah Cianjur ). Menunjukan bahwa pengaruh system pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalia, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif. Tetapi, hanya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan informasi kamunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

RISET TERDAHULU Penelitian yang dilakukan ( Freddie Lasmara & Sri Rahayu, 2016 ) pada judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung dan peran auditor internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kerinci, dan faktor yang palin mendominasi yaitu kompetensi sumberdaya manusia yang disebabkan oleh penyusunan laporan keuangan dibutuhkan sumberdaya manusia yang mengerti tata cara pengelolaan keuangan.

RISET TERDAHULU Penelitian yang dilakukan ( I Gusti Ngurah Siwambudi,dkk tahun 2017 ) pada judul Komitmen Organisasi Sebagai Moderasi Pengaruh Kompetensi SDM Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, system pengendalian intern yang berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah interaksi komitmen organisasi dengan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan interaksi komitmen organisasi dengan system pengendalian intern tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

RISET TERDAHULU Penelitian yang dilakukan ( Azlim,dkk tahun 2012 ) pada judul Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukan bahw avariabel penerapan Good Governance dan standar akuntansi pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Banda Aceh, hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa penerapan Good Governance dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadapa kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh

RISET TERDAHULU Penelitian yang dilakukan oleh (Udiyanti,Atmadja,dan Darmawan,2015) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa a) standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, b) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, c) kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, d) standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi secara simultan berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

RISET TERDAHULU Penelitian yang dilakukan oleh (Mahaputra dan Putra,2014) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

RISET TERDAHULU Penelitian yang dilakukan oleh (Siwambudi, I., Yasa, G. W., & Badera, I. 2016) dengan judul Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pemgendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, interaksi komitmen organisasi dengan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan interaksi komitmen organisasi dengan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

PEMBAHASAN Pengaruh Good Governance Hasil penelitian terdahulu menurut Azlim,dkk (2012) berdasarkan rumusan hipoteis dan pengujian secara parsial bahwa   0 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa pengaruh good governance berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, karna terdapat pengaruh prinsip transparansi value for money dan akuntabilitas yang sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil penelitian yang dilakukan Mahaputra (2015) menyebutkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kab Ginayar. SAP perlu dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan, dengan berdasarkan aturan dan kaidah yang telah ditetapkan maka akan mengahasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih berkualitas dan SAP menjadi pedoman yang wajib diterapkan oleh pemerintah agar berkualitas

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil penelitian yang dilakukan Pradono dan Basukianto (2015) menunjukan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia makan semakin baik kualitas keuangan SKPD. Sumber daya manusia merupakan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan jabatan nya,jika kerincian tersebut dilaksanakan dengan baik akan menunjuang kualitas laporan keuangan

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2015) menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan dengan adanya sistem penegndalian internal dikatakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karna dengan diterapkan nya sistem pengendalian internal maka pemerintah daerah memiliki otorisasi pemisah tugas yang jelas dan memiliki tujuan untuk menyajikan data yang di percaya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja PNS

Kesimpulan Penerapan good governance pada pemerintahan daerah yang memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Standar akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas

Kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena apabila pegawai pemerintah memiliki keahlian dan potensi akan dapat menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. 5.Penerapan sistem pengendalian internal akan berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah karena dengan diterapkannya sistem pengendalian internal maka pemerintah daerah akan memiliki otorisasi pemisahan tugas yang jelas.  

Value for money dan money follow fuction (kinerja) Faktor yang paling dominan dalam penelitian kulaitas laporan keuangan