Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Advertisements

Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
Kegiatan Statistik Kehutanan
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
Aplikasi Pemetaan Mutu
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Badan Ketahanan Pangan
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
Badan Ketahanan Pangan
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
OLEH Zuraidah Nasution, Dr. Ir. MKes
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
Lesson Learned 2015.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN INDONESIA
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
KEDAULATAN & KEMANDIRIAN PANGAN
KEBIJAKAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TA 2018
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 Palembang, 17.
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat :
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) KOTA PROBOLINGGO SEMESTER I TAHUN 2019 KOTA PROBOLINGGO,
Transcript presentasi:

Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan

Dewan Ketahanan Pangan Revisi Keppres No. 132 Tahun 2001 Dewan Ketahanan Pangan Perpes Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Membantu Gubernur dan Bupati/Walikota dalam: Merumuskan kebijakan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Bagaimana Tugas Dinas Yg Menangani Urusan PANGAN selaku Ex Officio Sekretariat DKP

Pentingnya Koordinasi melalui Forum Dewan Ketahanan Pangan Pembangunan Pangan Lintas Pelaku Lintas Wilayah Cakupan Kerja Masyarakat Pusat Nasional HULU Petani Pengolah/ Pedagang Konsumen Provinsi Daerah HILIR Kab/ Kota Rumah Tangga Pemerintah

Landasan Kebijakan Pembangunan Pangan Dewan Ketahanan Pangan

PP No 17/2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi UU No 18/2012 Tentang Pangan PP No 17/2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Kebijakan/Program Pangan dan Gizi

Kebijakan strategis pangan dan gizi (KSPG) Meliputi : Ketersediaan Pangan Keterjangkauan Pangan Pemanfaatan Pangan Perbaikan Gizi Masyarakat Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi 6 6

2. Keterjangkauan Pangan 1. Ketersediaan Pangan Produksi Pangan Domestik Cadangan Pangan Perdagangan Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal 2. Keterjangkauan Pangan Efisiensi Pemasaran Pangan Sistem Logistik Pangan Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan Pokok Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat 7 7

4. Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Pemanfaatan Pangan Pengembangan Pola Konsumsi B2SA Pengembangan Jejaring dan Informasi Pangan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan 4. Perbaikan Gizi Masyarakat Perbaikan Pola Konsumsi Perseorangan dan Masyarakat Perbaikan atau Pengayaan Gizi Pangan Tertentu Penegakan Regulasi Persyaratan Khusus Komposisi Pangan Pemenuhan Kebutuhan Gizi: Remaja, Balita, Ibu Hamil Penguatan Sistem Surveilan Pangan dan Gizi Penguatan Program Gizi Lintas Sektor 8

5. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi Penguatan Fungsi Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Pengefektifan Gugus Tugas Gerakan Nasional perbaikan Gizi Pengembangan Kemitraan ABGC (academics, bussines, government, civil society) 9 9

KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PANGAN dan GIZI: 10 10

Dinas Yang Menangani Urusan Pangan APBN dan APBD KEGIATAN PRIORITAS Selaku Dinas Teknis : Utama Penguatan LUPM, TTI dan TTIC Pengembangan KRPL Operasi Pangan NSPK Panel Harga, Lumbung, Keamanan Pangan, Penanganan Rawan Pangan (SKPG, FSVA), Penghitungan PPH, NBM, Gerakan Diversifikasi Konsumsi Pangan Selaku Sekretariat DKP: Utama : Merumuskan rekomendasi untuk Keputusan/ketetapan Ketua DKP Prov/Kab/Kota (Implementasi KSPG) Penetapan angka PPH, NBM, Konsumsi beras Prov/Kab/Kota TPID Satgas Pangan

SATGAS PANGAN (Pusat) Dibentuk pada tgl 3 Mei 2017. Anggota (lintas sektor) : Kepolisian, KPPU, Kemendag, Kemendagri, Kementan dll. Ketua : Kadiv Humas Polri Tugas : Mengevaluasi stabilitas pasokan dan harga pangan setiap dua minggu. Ditingkat Polda juga bentuk satgas pangan dipimpin para Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda, bekerjasama dengan dinas perdagangan, pertanian Dinasdagri, dll untuk melakukan langkah preventif, pendampingan dan pengumpulan data. Fokus pada komoditas beras dulu (5 Juli 2017) HAP beras medium Rp 9000/kg, Satgas akan berkoordinasi dengan seluruh Polda untuk pencegahan, pengawasan stabilitas pasokan, harga dan keamanan pangan (7 Juli 2017)

PROGRAM PRIORITAS PANGAN 13 13

14 14

HASIL FSVA 2015 Penjelasan: Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA 2015 menggambarkan tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan pada tingkat wilayah kabupaten. Analisis FSVA 2015 mencakup 398 kabupeten diseluruh Indonesia, wilayah perkotaan tidak diikutsertakan dalam analisis ini. Kabupaten yang termasuk Prioritas 1 (warna hijau tua), merupakan wilayah yang paling rentan terhadap kerawanan pangan, sebaliknya kabupaten yang termasuk Prioritas 6 (warna merah tua) merupakan wilayah yang paling tahan.

Distribusi Kabupaten Prioritas 4 (84 kabupaten) No Provinsi Jumlah 1 Aceh 3 12 Maluku 2 Banten 13 Maluku Utara 4 Bengkulu 9 14 Nusa Tenggara Timur Gorontalo 15 Papua 5 Jambi 6 16 Riau Jawa Barat 17 Sulawesi Barat 7 Jawa Timur 18 Sulawesi Tengah 8 Kalimantan Barat 19 Sumatera Barat Kalimantan Selatan 20 Sumatera Selatan 10 Kalimantan Tengah 11 21 Sumatera Utara Lampung

17 17

18 18

MENGURANGI RANTAI PASOK PANGAN KONSUMEN GAPOKTAN Pedagang Pemerintah merubah struktur pasar untuk memotong rantai pasok pangan menjadi lebih pendek sehingga disparitas harga antara produsen dan konsumen menjadi lebih kecil TTI Sebagai Salah Satu Pemutus Rantai Pasok KONSUMEN PETANI 19 19

MENCEGAH ALIH FUNGSI LAHAN UU No 41 Thn 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Turunan : PP No 25 Thn 2012. Aturan ini menyebutkan alih kepemilikan lahan pertanian boleh tetapi tak bisa alih fungsi. Alih fungsi lahan sawah 50.000-60.000 Ha/thn (Deputi Pencegahan KPK). Angka ini, setara Indonesia kehilangan pasokan beras 300.000 ton/thn. Padahal, membangun sawah yang memiliki irigasi dengan produktivitas sama sebelumnya, memerlukan 10 tahun. 20 20

Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian : Bertumpu pada partisipasi masyarakat. Melibatkan peran serta aktif pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai entry point perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis) perundang-undangan dan peraturan yang ada melalui pendekatan sosialisasi dan advokasi.  Di Pulau Jawa : fokus pada penegakan (enforcement) perundang-undangan dan peraturan alih fungsi lahan secara konsekuen Luar Pulau Jawa : masyarakatnya relatif memiliki lahan lebih luas, perlu dibenahi sumberdaya manusianya seiring penegakan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih fungsi lahan 21 21

RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 Bappenas 22 22

PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN 24 24