PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAHAN PRESENTASI KELEMBAGAAN BNP2TKI
Advertisements

Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
Tata cara Penanaman Modal
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU
Invest in remarkable indonesia
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
15 Mei 2012 invest in Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesiaindonesia Invest in remarkable indonesia indonesia Invest in Invest in.
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY
LAMPUNG SANG BUMI RUWA JURAI
{PROFIL SDMK PROVINSI}
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Peraturan Kepala BKPM No. 11 Tahun 2009 tentang
Penerapan SAKIP Menuju PACITAN SEBAGAI TUJUAN INVESTASI DAN TERCIPTANYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN.
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
PELAYANAN ONLINE PERIZINAN PENGGUNAAN TKA (tka-online.kemnaker.go.id)
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
TATA LAKSANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN UN SMA/MA/SMK
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
SUBSISTEM MANAJEMEN KESEHATAN
PRINSIP DASAR PENGATURAN PERKA BKPM NO. 13 TAHUN 2009
oleh Kasubdit Perizinan Sektor Primer & Tersier
Program dan kegiatan pada bidang PSNP tahun 2015
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
PERIZINAN INVESTASI invest in BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
PERKA BKPM NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL Disampaikan.
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL © 2017 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved Perpres 91 Tahun 2017 Single Submission.
DASAR HUKUM PENANAMAN/ INVESTASI 1. UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL 2. PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU.
PAPARAN DISPMPPTSP PROVSU
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
PERTEMUAN TAHUNAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
KEMEN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DPMPTSP PROVINSI JAWA BARAT BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM.
Transcript presentasi:

PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) PEMERINTAH ACEH REALISASI INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TRIWULAN I-2014 Oleh Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh Ir. Iskandar, M.Sc

REALISASI PMA DAN PMDN TRIWULAN I-2014 Perusahaan Jumlah Proyek Triwulan I-2014 (Rp) PMA 21 42,272,201,580.00 PMDN 29 1,399,602,513,607.25 50 1,441,874,715,187.25 Perusahaan Triwulan IV-2013 (Rp) Triwulan I-2014 % Peningkatan PMA 263,578,039,617 42,146,201,580.00 32,77 PMDN 705,775,243,891 1,399,602,513,607.25 Jumlah 969,353,283,508 1,441,874,715,187.25

Sumber: BKPM RI, April 2014

GRAFIK REALISASI PMA DAN PMDN PER SEKTOR USAHA 5 Besar Realisasi PMDN (RP) 5 BESAR REALISASI PMA (USD)

GRAFIK REALISASI PMA DAN PMDN PER LOKASI

TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TENAGA KERJA ASING (TKA) III. IV.1 REALISASI PMA DAN PMDN MENURUT PENGGUNAAN TENAGA KERJA TRIWULAN I-2014 PERUSAHAAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TENAGA KERJA ASING (TKA) TOTAL PMA 121 35 156 PMDN 471 3 474 592 38 630

GRAFIK REALISASI PMA MENURUT NEGARA ASAL TRIWULAN I-2014 (USD) IV.

INISIATIF DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI Pemanfaatan e-planning dalam proses perencanaan Pemanfaatan IT untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran data/informasi investasi Penyiapan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Perhatian Investasi sebagai tindaklanjut MP3EI agar perencanaan program/kegiatan SKPA dari berbagai sektor dapat mendukung suatu kawasan investasi secara terpadu Penyelesaian Rencana Umum Penanaman Modal di seluruh kab/kota di Aceh Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Kabupaten/Kota (1) Perencanaan Investasi Optimalisasi Kerjasama Sub-Regional (KESR) IMT-GT dan Penyelenggaraan serangkaian Event IMT-GT skala Internasional Kerjasama Ekonomi Kawasan Andaman (Andaman Cluster) Peningkatan Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Invest in Penang Berhard, Malaysia Kerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan PDKPM Penyusunan Profil Peluang Investasi di Aceh (Detailed Plan of Investment Project Profiles) Pengadaan Baliho, Penerbitan Media Cetak Tabloid Info Investasi dan Publikasi melalui Media Elektronik Melakukan Misi Investasi Indonesia (MII) bersama dengan BKPM Melaksanakan Aceh Investment Promotion (AIP) dan Pameran bersama dengan Kab/Kota dalam rangka Rebranding Aceh Melakukan Pameran di Dalam maupun Luar Negeri Pembentukan Tim Percepatan Investasi (2) Promosi Investasi

(5) PeningkatanSDM Penanaman Modal (3) Peningkatan Pelayanan Perizinan Investasi Memfasilitasi Perizinan Penanaman Modal untuk Diproses ke BKPM/BP2T/BPKS dan PTSP Kabupaten/Kota Meningkatkan Koordinasi dengan BKPM, BPKS, BP2T dan PTSP Kabupaten/ Kota untuk Data Rencana Investasi Menggagas Penyederhanaan Pelayanan Perizinan Penyusunan Pergub Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (4) Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Investasi Penyelenggaran Koordinasi dengan BKPM, PDKPM, Instansi Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Peningkatan Realisasi Investasi Pembinaan terhadap Ketentuan Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal kepada PDKPM dan Perusahaan Memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perusahaan (Tim Taskforce) Mewajibkan perusahaan membuka kantor pusat/perwakilan di Aceh Melakukan pemantauan dan pengawasan ke lokasi proyek Meningkatkan komunikasi dengan perusahaan (5) PeningkatanSDM Penanaman Modal Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan PTSP, Promosi, dan Kebijakan Penanaman Modal Mengikuti Diklat Teknis dan Non-Teknis Lainnya

To Invest In Amazing Aceh Welcome You To Invest In Amazing Aceh Jl. Ahmad Yani, No. 39, Banda Aceh, 23122 Telp. 0651 23170, Fax. 0651 23171 Investasi@acehprov.go.id Investasi.acehprov.go.id acehinvestment.com Aceh Investment Coordinating Board