JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FIA-UB TEORI GOVERNANCE JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FIA-UB

DEFINISI TEORI : Theory is a networking of ideas about how or more variables are related (Darwin, 1993 : 2) Teori merupakan sebuah jaringan dari sejumlah ide yang menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih Teori umumnya bersifat value ladden (sarat nilai)

FUNGSI TEORI : Menyederhakan realitas yang sesungguhnya amat kompleks dapat menjadi lebih sederhana sehingga relatif mudah dipahami. Teori merupakan cara terpendek untuk menjelaskan sesuatu yang penting (the shortest way of saying something important, Gerald Ceiden,1982 dalam Darwin, 1993 : 1)

FUNGSI TEORI (Zauhar,1990) : Pedoman untuk bertindak Mengumpulkan fakta Memperoleh pengetahuan baru Menjelaskan sifat-sifat administrasi

FUNGSI TEORI (ALI MUFIZ,1990) Dapat menyatakan sesuatu yang bermakna yang dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata Dapat menyajikan suatu perspektif Dapat merangsang lahirnya cara-cara baru Dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teori administrasi Dapat membantu menjelaskan dan meramalkan fenomena yang dihadapinya

3 SIFAT UTAMA TEORI : Praktis ( memiliki unsur-unsur diagnostik yang menjelaskan kenapa suatu situasi problematis tertentu terjadi ) Moral ( apakah sesuatu tujuan tertentu dapat dikatakan bermanfaat ) Instrumental ( bagaimana tujuan itu sebaiknya dicapai )

RINGKASNYA : Teori yang baik mensyaratkan adanya kemampuan untuk dapat digunakan sebagai alat yang handal untuk : Memberikan penjelasan (explanation) Peramalan (prediction) Pemecahan masalah (problem solving) secara akurat atas realitas (masalah) yang menjadi obyek studinya

2 TUNTUTAN FUNDAMENTAL TEORI : Scientific validity (validitas keilmuan) meliputi : generabilitas, universalitas, rasionalitas, replikabilitas 2. Policy relevan (relevansi kebijakan) mencakup : pemenuhan tuntutan agar ilmu administrasi publik secara kontekstual menjadi lebih bermakna, karena merupakan respon dari konfigurasi baru yang tengah berkembang

MOELJARTO TJOKROWINOTO (2003) : Perkembangan ilmu2 eksakta lebih bersifat cumulative, artinya : temuan teori yang satu cenderung menjadi tumpuan bagi temuan teori yang lain yang lebih mutakhir. Sedangkan perkembangan ilmu administrasi publik, sebagai cabang ilmu sosial, justru bersifat iconoclastic, artinya : teori lama seringkali mendapat kritik, mengalami demistifikasi dan invalidasi yang pada akhirnya akan membawa kelahiran teori teori baru yang merupakan kritik teori lama dst.

Dinamika Konsep Dasar AP OPA NPA NPM NPS Dinamika Konsep Dasar AP Konsep dasar AP: Managemen atas segala permasalahan publik (managing of all public affair) ILMU AP (PA is everything but is nothing) Sifat Masalah Public Perlu pendekatan yang Multidisiplin dan Interdisiplin 1. Kompleks 2. Multi aspek 3. Dinamis dan Kontekstual (sesuai persoalan yang berkembang)

Sekilas tentang Good Governance

LATAR BELAKANG DEMOKRASI VERSUS MEKANISME PASAR. PERLUNYA ORIENTASI BARU DLM REFORMASI SEKTOR PUBLIK GIDDENS (1998) : REFORMASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN LEBIH DIARAHKAN PADA UPAYA MEMBANGUN GOVERNANCE DARIPADA GOVERNMENT.

PERTAMA DIKENALKAN : THN 1991 : RESOLUSI OLEH THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITY RESOLUSI MEMBAHAS : HUMAN RIGHT, DEMOCRACY AND DEVELOPMENT. MENURUT RESOLUSI INI ADA 4 SYARAT MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT : PENGHORMATAN HAK AZASI MANUSIA, PROMOSI NILAI2 DEMOKRASI, MEREDUKSI BUDGET PENGELUARAN MILITER DAN GOOD GOVERNANCE.

PROBLEM DAN TANTANGAN : KEKUASAAN YANG SENTRALISTIS OTOKRASI DGN BIROKRASI YANG TIDAK EFISIEN INSTITUSI HUKUM, BIROKRASI DAN LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK YANG DISUBORDINASI OLEH KEPENTINGAN ELITE DAN PENGUASA SEHINGGA MUNCUL KORUPSI LEMAHNYA AKUNTABILITAS PUBLIK RENDAHNYA KOMPETENSI PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN PEJABAT PUBLIK DAN POLITIK PARTISIPASI YANG LEMAH DARI MASYARAKAT SIPIL.

INDIKATOR PEMBANGUNAN : WORLD BANK 1990 : SALAH SATU PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN PEMBANGUNAN ADALAH “CRISIS OF GOVERNANCE” GG SALAH SATU INSTRUMEN KONDISIONAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN OLEH LEMBAGA MULTILATERAL DAN BILATERAL.

MAKNA GOVERNANCE (RHODES, 1996) CHANGE IN THE MEANING OF GOVERNMENT (perubahan dlm makna pemerintahan) REFERRING A NEW PROCESS OF GOVERNING ( mengacu pada sebuah proses baru dlm memerintah) A CHANGE CONDITION OF ORDERED RULE (perubahan kondisi dlm tata pengaturan) THE NEW METHOD BY WHICH SOCIETY IS GOVERNED (metode baru bagaimana masyarakat diperintah).

MAKNA GOVERNMENT (STOKER, 1998) : THE FORMAL INSTITUTIONS OF THE STATE (institusi negara yang resmi) MONOPOLY OF LEGITIMATE COERSIVE POWER (monopoli kekuasaan yang sah) IS ABILITY TO MAKE DECISIONS AND ITS CAPACITY TO ENFORCE THEM (kemampuan untuk membuat keputusan dan kapasitas menegakkan pemberlakuannya) THE FORMAL AND INSTITUTIONAL PROCESSES WHICH OPERATE AT THE LEVEL OF NATION STATE TO MAINTAIN PUBLIC ORDER AND FACILITATE COLLECTIVE ACTION (proses2 formal dan instituasional yang berlangsung pada level nasional untuk menjaga ketertiban masyarakat dan memfasilitasi tindakan bersama)

Perbedaan dasar Government dan Governance : Terletak pada aspek prosesnya (styles of governing) bukan pada outputnya. Seperti ditegaskan oleh Summy Finer (1970) yang mendefinisikan governance sbg : 1 Aktivitas atau proses memerintah 2 Suatu kondisi dari aturan yang dijalankan 3 Orang-orang yang diberi tugas memerintah (pemerintah). 4 Cara, metode atau sistem dimana masyarakat tertentu diperintah.

Perbandingan Istilah Government dgn Governance (Wasistiono, 2002) UNSUR PERBANDINGAN GOVERNMENT GOVERNANCE 1 PENGERTIAN Berarti badan/lembaga/fungsi yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi dalam suatu negara Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan 2 SIFAT HUBUNGAN Hierarkhis, dalam arti yang memerintah berada di atas, sedang WN yang diperintah ada di bawah Herarkhis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi 3 KOMPONEN YANG TERLIBAT Sebagai subyek hanya ada satu institusi yaitu pemerintahan Ada tiga komponen yang terlibat : state, privat dan society 4 PEMEGANG PERAN DOMINAN Sektor Pemerintah Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing 5 EFEK YANG DIHARAPKAN Kepatuhan warganegara Partisipasi warganegara 6 HASIL AKHIR YANG DIHARAPKAN Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warganegara Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai WN maupun sebagai masyarakat

Esensi Fokus Governance : Terletak pada mekanisme atau proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Bukan dimaksudkan menggantikan konsep New Public Management, namun lebih menekankan pada kesadaran pemerintahan yang baik. New Public Management lebih merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dari governance itu sendiri (Islam, 2003).

Perbedaan Model Manajemen Sektor Swasta dan Manajemen Sektor Publik NO MODEL SEKTOR SWASTA MODEL SEKTOR PUBLIK 1 Pilihan individu pada pasar Pilihan kolektif pada negara/pemerintahan 2 Atas dasar permintaan dan harga Atas dasar kebutuhan akan sumber 3 Terbatas bagi tindakan privat Terbuka bagi tindakan publik 4 Berdasar keadilan pasar Berdasar keadilan kebutuhan publik yang beragam jumlah dan mutunya 5 Mencari kepuasan pasar Mencari keadilan bagi masy 6 Kekuasaan ada pada konsumen Kekuasaan ada pada negara 7 Kompetisi sbg instrumen pasar Tindakan politik kolektif sbg instrumen negara/pemerintahn 8 Merespon protes dgn keluar (exit) dari kegiatan pasar Merespon protes sbg hak dan suara (voice) publik yang harus didengar dan diperhatikan

SYARAT PEMERINTAHAN YANG BAIK : MEMILIKI LEGITIMASI YANG KUAT AKUNTABEL KOMPETEN RESPEK TERHADAP HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

Proposisi dlm mewujudkan GG : 1. Gov merujuk pada seperangkat institusi dan aktor yang berasal dari dalam dan luar birokrasi pemerintah. 2. Gov mengakui batas dan tanggungjawab yang kabur dalam menangani masalah sosial dan ekonomi. 3. Gov mengenal adanya saling ketergantungan diantara institusi yang terlibat dalam tindakan bersama. 4. Gov memahami kapasitas untuk menyelesaikan semua masalah tidak sepenuhnya tergantung pada kewenangannya, tetapi gov percaya bahwa pemerintah mampu menggunakan cara dan tehnik baru untuk mengarahkan dan membimbing.

Governance (World Bank ,1992) Suatu tata cara penggunaan kekuasaan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat.

Governance (UNDP, 1997) Pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah- masalah nasional pada keseluruhan jenjang pemerintahan.

GOOD GOVERNANCE : UPAYA PERBAIKAN KINERJA SEKTOR PUBLIK YANG DILAKUKAN MELALUI PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA KETIGA SEKTOR YANG DIDUKUNG OLEH ADANYA PENATAAN KEMBALI KESEIMBANGAN KEKUASAAN DAN PERAN SENTRAL KETIGANYA.

Makna GG : 1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara yang berorientasi pada nilai2 yang menjunjung tinggi kehendak rakyat ( nilai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, demokratisasi yang meliputi legitimasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, otonomi, devolusi kekuasaan dan pemberdayaan masyarakat). 2. Aspek2 fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan nasional yang tergantung pada kompetensi pemerintahan serta struktur dan mekanisme politik dan administratif mampu berfungsi efektif dan efisien.

GG : Upaya perbaikan sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan penguatan hubungan yang harmonis (adanya sinergi) antara kekuatan negara (state), swasta (private or market) dan masyarakat sipil ( civil society) yang didukung oleh adanya penataan kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan aneka sumber daya ekonomi dan sosial pembangunan.

Good Governance : Upaya perbaikan kinerja sektor publik yang dilakukan melalui pengembangan dan penataan hubungan yang harmonis (adanya sinergi) antara kekuatan state, private or market, civil society yang didukung adanya penataan kembali keseimbangan kekuasaan dan peran ketiga kekuatan sentral dalam pendayagunaan aneka sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan.

THREE LEG / THREE DOMAIN : KETIGA KAKI : POLITICAL GOVERNANCE ( mengacu pada proses pembuatan kebijakan) ECONOMIC GOVERNANCE ( mengacu pada proses pembuatan kebijakan ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup) ADMINISTRATIVE GOVERNANCE (sistem implementasi kebijakan)

TIGA DOMAIN GOVERNANCE : NEGARA (STATE) SWASTA (PRIVATE SECTOR) MASYARAKAT SIPIL (CIVIL SOCIETY)

Negara (state ) Tugasnya: a. mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dengan mendefinisikan kembali peran pemerintahan dalam mengintegrasikan kehidupan sosial, ekonomi dan perlindungan lingkungan, b. melindungi masyarakat dari kerentanan, menciptakan komitmen politik, menyediakan infrastruktur , melakukan desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan, memperkuat finansial dan kapasitas administratif lokal yakni kota dan metropolitan, c. memberdayakan masyarakat dengan mampu memberikan layanan untuk semua dan menjamin kesempatan yang sama baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.

Swasta (Private Sektor ) Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi yang kondusif sehingga produksi barang dan jasa berjalan dengan baik. Kondisi ini membutuhkan adanya dukungan lingkungan yang mapan untuk melakukan aktivitas swasta dalam bingkai berfungsinya intensif dan reward ekonomi, baik bagi individu maupun organisasi yang memiliki kinerja baik.

Masyarakat (Civil Society) Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak hanya tergantung kepada berfungsinya negara dan sektor swasta dengan baik, namun juga pada kondisi masyarakat sipil yang mampu memfasilitasi interaksi sosial politik dan mampu memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Melakukan check and balance dan memberikan kontribusi memperkuat kedua unsur lainnya.

Membantu melakukan monitoring lingkungan, menipisnya sumberdaya, polusi, kekerasan sosial, membantu mendistribusi hasil2 pembangunan ekonomi secara lebih merata dan menawarkan pada individu untuk memperbaiki standart hidup. Menyalurkan partisipasi publik dalam aktivitas sosial, politik dan ekonomi serta mengorganisasi publik untuk mempengaruhi proses kebijakan publik. Dll………

Ketiga komponen tsb harus berhubungan secara harmonis untuk mencapai sinergi. Hubungan yang harmonis dan sinergi antara ketiga komponen akan tercapai bila ketiganya memiliki kesamaan derajat dan peran serta mampu melakukan saling kontrol yang efektif satu sama lain.

Keseimbangan Hubungan Tiga Komponen Governance State Civil Society Private Sector

Good Governance (World Bank, 1992) Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

CIRI2 DAN PRINSIP UTAMA GG : PARTICIPATION RULE OF LAW TRANSPARANCY RESPONSIVENESS CONSENSUS ORIENTATION EQUITY EFFICIENCY AND EFFECTICTIVENESS ACCOUNTABILITY STRATEGY VISION

Istilah yang sinonim Governance : Good Governance (Minogue,1998) Negara dalam keadaan minimal Cara menjalankan perusahaan Manajemen Public Baru Cara memerintah yang baik Sistem sosio sibernetik Jaringan pengorganisasian diri ( 2-7, Rodhes, 1996, dalam Winarso, 2004)

Demensi penting Governance dalam study Administrasi Publik : 1. Kelembagaan, governance adalah sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (multi stakeholders) dalam lingkungan pemerintah dan non pemerintah. 2. Nilai, governance melibatkan nilai yang jauh lebih kompleks daripada sekedar efisiensi dan efektivitas (partisipasi, rule of law, tranparansi, responsif, konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, strategi visi). Jadi tidak sekedar Three E (efisien, efektif dan ekonomis) dan Three R ( responsivitas, representatif dan responsibilitas/akuntabilitas).

Lanjutan…….. 3. Demensi Proses, governance berkaitan dengan sebuah proses yang menjelaskan bagaimana berbagai unsur dan lembaga memberikan respon terhadap berbagai masalah publik yang muncul dalam lingkungannya. Kesimpulan : Adm Publik dalam konteks governance lebih sebagai sebuah proses penggunaan kekuasaan administratif, politik dan ekonomi untuk menyelesaikan masalah2 publik.

PRINSIP PENTING MANAJEMEN PUBLIK : THE LEARNING PROCESS RESPONSE AND DIRECTION IN STRATEGY THE BUDGETERY PROCESS DECISION MAKING MAGEMENT CONTROL AND THE MANAGEMENT OF ACTION THE MANAGEMENT OF INTERACTION PERFORMANCE MONITORING STAFFING POLICIES REVOLUTIONS WITH CUSTOMER AND CITIZENS PUBLIC ACCOUNTABILITY

Adm.Publik dlm konteks Governance (Dwiyanto, 2004) : Proses penggunaan kekuasaan administratif, politik dan ekonomi dalam menyelesaikan masalah2 publik. Bukan lagi sekedar sebuah kegiatan bersama dalam lingkungan pemerintahan yang mencakup cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Yang Perlu dicatat dlm GG : Terjadinya pergeseran peran birokrasi pemerintah untuk lebih banyak memberikan pengarahan daripada memproduksi layanan (steering than rowing) bukan berarti peran birokrasi menjadi tidak penting. Akan tetapi, peran dan posisi birokrasi justru semakin strategis. Pada satu sisi, birokrasi dituntut mampu untuk menjembatani negara (state) dan swasta/pasar (market), disisi lain birokrasi dituntut mampu menjembatani state dan society.

Jembatan state dan market/private, birokrasi harus : Sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan baru yang timbul di dalam pasar. Tidak terpaku pada kegiatan rutin yang terkait dengan fungsi instrumental birokrasi, akan tetapi harus mampu melakukan terobosan melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif. Mempunyai wawasan futuristis dan sistemis. Mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi, memperhitungkan dan meminimalkan resiko.

Lanjutan ……. Mempunyai kemampuan mengombinasikan sumber menjadi resources mix yang mempunyai produktivitas tinggi. Mempunyai kemampuan mengoptimalkan sumber yang tersedia dengan menggeser sumber kegiatan yang berproduktivitas rendah menuju kegiatan yang produktivitasnya tinggi. Dan harus memiliki kemampuan kualitas entrepreneur yang secara sengaja seringkali melakukan destabilization destruction force dalam rangka menimbulkan creative detruction equilibrium yang satu menuju yang lebih tinggi.Disini birokrat harus rasional, impartial dan personal dan profesional. (Tjokrowinoto, 2001).

Jembatan State dan Society : Birokrasi harus mampu memberikan pelayanan publik yang adil dan inklusif sebaik-baiknya. Hal ini birokrasi dituntut mampu memahami dan mengartikulasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan merumuskannya dalam kebijakan, perencanaan dan implementasinya. Birokrasi harus kompeten untuk memberdayakan masyarakat sipil dengan menciptakan enabling social setting. Pendekatan top down harus berubah menjadi hubungan horizontal (levelling off).

UPAYA BIROKRASI/STATE : Role Modeling, sikap keteladanan. Rekruitmen yang obyektif agar profesional. Pendekatan proses pembelajaran (learning process approach) bagi birokrat agar profesional. Menguatkan organisasi (organizational strengthening), yang memfokuskan diri pada sistem manajemen untuk meningkatkan kinerja pada level mikro dan reformasi kelembagaan (institusional reform) pada level makro kelembagaan.

Lanjutan……. Melakukan empowering masyarakat sipil melalui pembentukan enabling social setting, agar masyarakat mampu melakukan fungsi kontrol. Disini perlu pengembangan mutual learning process antara birokrat dan masyarakat. (Tjokrowinoto, 2001).