Akuntansi Badan Layanan Umum

Akuntansi Anggaran Sistem Pencatatan Menggunakan sistem Kameral, mencatat penerimaan dan pengeluaran dengan basis Kas, menggunakan sistem tata buku tunggal. Sistem Kameral, hanya mencatat anggaran dan realisasinya, tidak mencatat aset, utang dan ekuitas dana (diluar kas), hanya cukup untuk memenuhi pertanggungjawaban, bukan untuk manajerial Basis Akuntansi : menggunakan Basis Kas, sesuai Keppres 42/2002 pasal 1 (2)

Pengawasan Keuangan Negara Pengawasan Ekstern : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),..>UUD.45 pasal 23 ayat (5) Pengawasan Intern : Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (AFPP) AFPP berada dibawah Menko Ekuin dan Wasbang

Pengawasan Intern pelaksanaannya dilakukan oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Inspektorat Jendral Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga pemerintah non Departemen/Instansi lainnya Inspektorat Wilayah Propinsi Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya Inspektorat Jendral pembangunan, melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan sektoral

ANGGARAN NEGARA Pengertian Anggaran State Budget menurut buku John F.Due,“Government Finance and Economics Analysis” “A budget, in the general sense of term, is a financial plan for a specific period of time. A government budget therefore, is a statement of proposed expenditures and expected revenues for coming period, together with data of actual expenditures and revenues for current and past period”

Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA) “ A Budget is a plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them

Dari definisi diatas, dapat diartikan bahwa: Anggaran Negara, meliputi: Rencana Pengeluaran / Belanja Rencana Penerimaan / Pembiayaan Belanja Mencakup Jangka waktu tertentu

Anggaran Negara dalam arti sempit: Meliputi rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun anggaran Anggaran Negara dalam arti luas: Meliputi jangka waktu (proses) Anggaran: direncanakan,  dilaksanakan,  dipertanggung jawabkan

Lingkungan Anggaran Sistem anggaran negara, terdiri dari unsur-unsur: Unsur Pertama: Kebutuhan dan kepentingan Rakyat banyak, sesuai tujuan perjuangan bangsa Unsur Kedua: Sistem pemerintahan negara yang erat berkaitan dengan Anggaran Negara: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Presiden Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabinet / Menteri Negara Badan pemeriksa Keuangan (BPK)

Unsur Ketiga: Sistem Administrasi negara yang sangat erat kaitanya dengan sistem pemerintahan MPR menetukan GBHN Presiden/Mandataris MPRn menyusun PELITA dan APBN tahunan DPR terima rancangan APBN, 11 minggu sebelumnya BEPEKA memeriksa pelaksanaan APBN oleh Pemerintah

Fungsi Anggaran adalah sebagai berikut: Sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam mengelola negara untuk periode yad. Alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah Alat pengawas terhadap kemampuan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah

Klasifikasi Anggaran OBYEK ORGANISASI FUNGSI SIFAT/KARAKTER APBN

Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran Keterbukaan Perioditas Pembebanan anggaran Pengeluaran dan menguntungkan anggaran Penerimaan

Ancangan Penyusunan Anggaran Beberapa ancangan dalam penyusunan anggaran : Lines-item Budgeting atau Pendekatan Tradisional Program Budgeting Performance Budgeting Planning,Programming and Budgeting System (PPBS)

Siklus / Daur Anggaran 5 tahap Penyusunan dan pengajuan RUU-APBN oleh Pemerintah kepada DPR Pembahasan dan pengesyahan RUU-APBN dan penetapan UU-APBN oleh DPR Pelaksanaan anggaran,akuntansi dan pelaporan keuangan negara oleh Pemerintah Pemeriksaan pelaksanaan anggaran,akuntansi dan laporan oleh Pengawas AFPP Pembahasan dan persetujuan PAN dan penetapan UU-PAN oleh DPR.