PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & PITA LEBAR DI INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Verifikasi Dan Validasi Data (Cakupan, Batas dan Ibukota) Pemekaran Daerah Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 2 Juli 2012.
Advertisements

SEKOLAH RinTIK PENINGKATAN MUTU LULUSAN PENINGKATAN MUTU PBM
Ringkasan Lampiran PP 05 th 2010 ttg RPJMN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
E VALUASI ANGGARAN 2013 DAN PENYUSUNAN PROGRAM 2015 Jayapura 2 Desember 2013.
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
SISTEM TATARUANG NASIONAL
Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka.
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
Tahun Anggaran NO KEMITRAAN LEMBAGA DENGAN KAB – KOTA KET TAHUN ANGGARAN NAMA KAB / KOTABIDANG KEGIATAN Kab. Mamberamo Raya.
PEMANFAATAN TIK MELALUI PENYEDIAAN KPU/USO
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
KEBIJAKAN Program akses internet kpu/uso di sekolah
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
PERANAN KOMINFO DALAM PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENUJU KE PEMERINTAHAN ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT/E-GOV) DI PROVINSI PAPUA Oleh : Kansiana.
Rapat Koordinasi Dana Dekon dan Tugas Pembantuan
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPTSP) J A K A R T A 10110
RPJMN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
SURVEI PENGUPAHAN NASIONAL
PROFILE KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG & KOMITMEN PELAKSANAAN LAYANAN TAHUN 2015.
Membangun Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.
PNPM – MPd. PERTANIAN (RESPEK - PERTANIAN)
PROGRAM DITJEN PDASHL DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN TERKAIT PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Pusat KPMAK FK UGM | Rabu, 11 Januari 2017
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lokakarya Peran Provinsi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
INFORMASI PELATIHAN SMP
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
APBN-P T.A
Implementasi Penataan
PENCAPAIAN PESERTA KB BARU BKKBN PROVINSI PAPUA BARAT
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI PAPUA
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ICT Region Maluku & Papua
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
DISKUSI DRAFT LAPORAN ANTARA ADVISORY KELEMBAGAAN SPAM
LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENDAMPINGAN MAHASISWA DALAM RANGKA PENCAPAIAN SWASEMBADA PANGAN DI STPP MANOKWARI TAHUN 2016.
KLIPING TENTANG WILAYAH PAPUA
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
RANCANGAN RENAKSI INPRES 9/2017 PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT DALAM TA 2018 & RKP TAHUN 2019 BIDANG ENERGI LISTRIK.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PILKADA SERENTAK 2018 DI PAPUA
Laksmi Yustika Devi Muhammad Iqbal Taftazani
SUMARTONO Kepala Bagian Penatausahaan BMN Jakarta, 15 Maret 2019
UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI PROVINSI PAPUA BARAT
E-RKAS VERSI 1.15 PENGENALAN APLIKASI
LAYANAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN
UPAYA PENINGKATAN CAKUPAN IMUNISASI PROVINSI PAPUA BARAT
KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT, PENGUATAN INTEGRASI DI INSTITUSI M ELALUI BANTUAN OPERASIONAL KESE HATAN (BOK) DAN KEBIJAKAN PERENC ANAAN KESMAS 2019 KUWAT.
Transcript presentasi:

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI & PITA LEBAR DI INDONESIA Dadang Irawanto, Kasubdit Tatakelola Pitalebar, Direktorat Pengembangan Pitalebar

PEMBANGUNAN USO BTS 2016 (USULAN PEMDA) NO Prov. Kabupaten / Kota Jumlah Usulan 1 Papua Barat Teluk Wondama 9 2 Tambrauw 10 3 Manokwari 4 Raja Ampat 14 5 Maybrat 6 Papua Biak Numfor 7 Puncak Jaya 8 Keerom Pegunungan Bintang Yapen 11 Boven Digoel 21 TOTAL 99

AKSES INTERNET (USULAN PUSTEKOM) NO PROV KAB. LOKASI 1 Papua Barat Kab. Manokwari SMKN 2 MANOKWARI 2 Kab. Maybrat SMP NEGERI 1 AIFAT 3 Kab. Raja Ampat SD INPRES 16 KALOBO 4 Kab. Sorong SD INPRES 41 KABUPATEN SORONG 5 Kab. Sorong Selatan SMAN 1 TEMINAMBUAN 6 SMP NEGERI 1 INANWATAN 7 SMP NEGERI 1 MOSWAREN 8 Kab. Tambrauw SMP SATU ATAP INAM 9 SD INPRES 9 SAUSAPOR 10 Kab. Teluk Bintuni SD INPRES SP I MANIMERI 11 SMP PERINTIS STENGKOL III 12 SD INPRES VARITA DUA SP.I 13 SMAN 1 BINTUNI 14 SMPN TAROI 15 Kab. Teluk Wondama SD NEGERI WASIOR 16 SMP NEGERI WASIOR 17 SD YPK WARMARE 18 SD INPRES 22 PRAFI 19 SMPN SATAP WASEGI 20 SD INPRES 57 MENIY 21 SD INPRES 68 PRAFI 22 SD INPRES 25 PRAFI 23 SMP NEGERI 13 PRAFI 24 SMAS BINA TARUNA PAPUA MASNI 25 SMP NEGERI 16 MASNI 26 SMP NEGERI 18 SIDEY 27 SMK NEGERI 1 KABUPATEN SORONG

NO PROV KAB. LOKASI 1 Papua Kab. Asmat SD INPRES SYURU 2 Kab. Biak Numfor SMAN SAMBER 3 Kab. Boven Digoel SMKN 1 JAIR 4 SMP SATU ATAP TANAH MERAH 5 Kab. Deiyai SMA YPPGI Waghete 6 Kab. Jaya Wijaya SD INPRES MEGAPURA 7 SD INPRES YIWIKA 8 Kab. Keerom SD NEGERI INPRES 1 ARSO III 9 SMP NEGERI 5 ARSO 10 Kab. Lanny Jaya SD NEGERI LONGGI 11 SD INPRES WONOME 12 Kab. Mappi SMPN 1 NAMBIOMAN BAPAI 13 SMP NEGERI 1 CITAK MITAK 14 SMKN 1 OBAA 15 Kab. Merauke SMA NEGERI 1 TANAH MIRING 16 SMP NEGERI ERAMBU 17 Kab. Mimika SMKN 3 MIMIKA 18 Kab. Nabire SMK Negeri 4 Nabire 19 SMA Negeri 6 Nabire 20 Kab. Paniai SMAN 1 PANIAI 21 Kab. Sarmi SD INPRES BIRI II 22 SMP NEGERI 1 PANTAI TIMUR 23 SMPN SATAP SEWAN 24 Kab. Supiori SMK NEGERI 1 SUPIORI 25 SD NEGERI WAKRE 26 SMP NEGERI 3 SOWEK 27 Kab. Waropen SMP NEGERI WAREN 28 SMK NEGERI UREI FAISEI 29 SD NEGERI INPRES I AWASO 30 Kab. Yahukimo SMP DEKAI 31 SMAN NINIA 32 Kab. Yalimo SMAN ELELIM 33 SMP NEGERI ELELIM 34 Kota Jayapura SMKN KESEHATAN JAYAPURA 35 SD NEGERI INPRES WAENA PERMAI 36 SD NEGERI INPRES 2 KOYA TIMUR

AKSES INTERNET (USULAN PEMDA & LAINNYA) NO PROV KAB. LOKASI 1 Papua Puncak Jaya Kantor Bappeda Kab. Puncak Jaya 2 Kantor Distrik Fawi 3 Kantor Distrik Tingginambut 4 SMPN 1 Mulia 5 Yapen SMA PGRI 6 Mappi SMA YPPK Yohans Paulus Kepi 7 SMPN 1 Bade 8 SMAN 1 Serui 9 SMAN 2 Serui 10 SMAN1 Eci 11 SMK YPK Serui 12 SMKN 1 Kepi 13 Papua Barat Tambrauw Kantor Kecamatan 14 SMAN 1 Sausapor 15 Maybrat SMP N 2 AIFAT 16 SMP N 1 AIFAT 17 SMP N 1 AIFAT TIMUR 18 SMPN 9 Kebar 19 SMPN 1 Sausapor 20 Sorong KSPN Raja Ampat

DESA BROADBAND TERPADU (SUDAH TERBANGUN) Papua Merauke Sota Rawa Biru Naukenjerai Kuler Boven Digoel Mindiptana Mandobo Persatuan Jair Getentiri Desa broadband terpadu adalah desa yang akan dilengkapi dengan fasilitas jaringan atau  akses internet, perangkat akhir pengguna dan aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk setempat Dalam rangka pengembangan potensi desa melalui pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan meresmikan Program Pembangunan Desa Broadband Terpadu pada beberapa kabupaten/kota Lokasi Prioritas (LOKPRI) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015.

ITTS PHASE 2 Cakupan sinyal TVRI yang seharusnya mencakup 42% dari wilayah dan lebih dari 80% populasi dalam kenyataannya jauh lebih sedikit dikarenakan perangkat transmisi yang sudah tidak layak karena telah berumur lebih dari 25 tahun. Berdasarkan hal ini, sarana dan prasarana (sistim transmisi TV) yang tersedia sekarang mutlak memerlukan rehabilitasi, perbaikan dan penggantian dengan perangkat transmisi yang baru. Pelaksanaan proyek ITTS-2, digabungkan dengan proyek sebelumnya, ITTS fase 1, akan meningkatkan cakupan layanan kembali menjadi 42% wilayah dan 88% populasi. ITTS phase 2 rencananya akan selesai di akhir tahun 2016 NO PROV TVRI 1 Papua barat Manokwari 2 Papua Sorong 3 Merauke 4 Jayapura* * Digitalisasi non ITTS

PALAPA RING Jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi. Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya.

EMERGENCY CALL 112 Provinsi * Kota/ Kabupaten Papua Barat Kominfo membantu penyediaan Call Center untuk menerima laporan masyarakat terkait layanan darurat seperti: kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans dan rumah sakit. Nomor panggilan yang digunakan adalah 112, bebas biaya panggilan baik dari telepon rumah maupun telepon seluler Tahun 2015 implementasi di 10 kota pilot project: Kota Batam, Tangerang, Bogor, Depok, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Denpasar, Mataram dan Makassar. Juga uji coba layanan ini di Pemprov DKI Jakarta Selanjutnya implementasi akan dilakukan di seluruh pemerintah Kabupaten/ Kota di Indonesia secara bertahap. Di tahun 2016 akan ada 100 Pemda yang menjadi sasaran implementasi. Tahun 2017 akan ditargetkan 100 kota selanjutnya atas rekomendasi Kemendagri. Dalam Penyediaan, Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti: Ruangan Call Center. Untuk komponen lainnya, akan dibantu disediakan oleh Kominfo secara hibah atau disewakan, tergantung kesiapan Pemda yang dilihat dari kuesioner dan hasil survey Provinsi * Kota/ Kabupaten Papua Barat Kota Manokwari Kota Sorong Kota Raja Ampat Papua Kota Jayapura * Rencana di tahun 2016

TERIMA KASIH