Evaluasi penilaian E-goverment

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Lukito Edi Nugroho Program S2 Magister Teknologi Informasi
Advertisements

Anggota kelompok: - Iduar geraldy - Muhammad ali - Muhammad mirza jatnika - Pandu teguh - Syarif - Arifurqon Abdillah.
STANDAR 7.
Analisis E.goverment Badan Pengawasan Obat & Makanan (
NAMA : ANDI PUTRI NATAYA NPM : MSDM.
E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
INFRASTRUCTURE FRAMEWORK REGULATORY FRAMEWORK ORGANIZATIONAL FRAMEWORK
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
ANALISIS PROSES BISNIS 11
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
E-GOVERMENT FARADIBA QADAAR ( ).
STANDAR PENYELENGGARAAN PELATIHAN
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
WEBOMETRICS WEB UNIVERSITY RANKING Sunaryo Kartadinata Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 8-19 Agustus 2011.
Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PENGERTIAN-PENGERTIAN
Analisis E.goverment kesehatan (
PEMANFAATAN WEB POSISI UPI PADA WEBOMETRICS DAN 4ICU WEBOMETRICS Periode Januari 2010: Posisi di Asia Tenggara: 67 Posisi di Indonesia: 14.
PEMANFAATAN WEB UPI 1 DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI2010 TIM LAYANAN OPERASIONAL TIK.
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Fase Perkembangan e-Gov & Inovasi Layanan Masyarakat (G2C)
POKOK BAHASAN SEKILAS TENTANG PENERAPAN TIK
Pengumpulan data awal Pertemuan 4 Matakuliah: O0084/Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Tahun: 2007.
E-Government E-Governance
PENGELOLAAN WEBSITE PEMDA KENDAL
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 & USULAN KEGIATAN 2016
PETUNJUK TEKNIS PEMERINGKATAN WEBSITE SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV JATIM DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa.
KOMPUTER DI PEMERINTAHAN
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
PENYUSUNAN MODEL PENGUKURAN INDEKS INOVASI DAERAH
KOMPUTER DI PEMERINTAHAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK HASIL AKREDITASI SMP/MTs
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK HASIL AKREDITASI SD/MI
INFRASTRUKTUR E-BUSINESS
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
KRITERIA PENILAIAN AIPT
Strategi & Pengukuran Manajemen Pengetahuan
PENILAIAN KINERJA.
Manfaat dan Ruang Lingkup e-Government
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK HASIL AKREDITASI SD/MI
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
E-government Pertemuan I
Pengelolaan Website Pusat Studi Biofarmaka LPPM-IPB
Website Unit Kerja.
Komputer dalam Pemerintahan
Implementi E-Government di Indonesia
Metodologi Assessment GCG
LAPORAN INDIVIDU DAN KELOMPOK HASIL AKREDITASI SMP/MTs
Interaksi Manusia dan Komputer
Strategi & Pengukuran Manajemen Pengetahuan
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK Batu, 23 November 2017.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
SKIP.
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
KELOMPOK 2 : ERNI PRATAMI CITRA A. SONI RIO RIFQI ARYA S.
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
SURVEI Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat KEPUASAN MASYARAKAT.
SOSIALISASI KEPWAL NOMOR 421/229/HK-KS/V/2018 TTG PENETAPAN PENGUKURAN SKM BIDANG PENDIDIKAN TK , SD DAN SMP NEGERI SE KOTA SAMARINDA Samarinda , 3 Juli.
Transcript presentasi:

Evaluasi penilaian E-goverment

Penilaian dilakukan dua tahap yakni a.Tahap penilaian front office. Pada tahap ini, penilaian dilakukan secara langsung tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada SKPD dan Kabupaten/Kota yang dinilai, dengan obyek penilaian dokumen-dokumen pendukung dan media online yang dapat diakses oleh Tim Penilai yang meliputi: website, dokumen evaluasi, tes responsibilitas interaksi dan lainnya.     b.Tahap penilaian back office pada tahap ini, penilaian difokuskan pada pencermatan terhadap dukungan dan peran dari hardware, software, kebijakan dan SDM yang dimiliki oleh SKPD dan Kabupaten/Kota dalam menunjang berkembangnya e-government. Untuk keperluan ini, Tim Penilai melakukan checking ke lokasi dan berwawancara dengan instansi terkait yang dipandang perlu keterangannya.</p>

Untuk memberikan kesempatan berkompetisi secara seimbang, daerah dikelompokan menjadi tiga kategori berdasarkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki yakni Daerah dengan sumberdaya besar, dengan sumberdaya sedang dan dengan sumberdaya kecil;

Penilaian didasarkan pada 7 kriteria yang meliputi: (1).Pengelolaan website, (2).Manajemen kepemimpinan dalam mengembangkan e-gov, (3).Inovasi yang dikembangkan dalam menerapkan e-Gov, (4).Perubahan dalam jajaran pemerintahan yang didorong oleh penerapan e-Gov, (5).Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan Publik, (6).Keterhubungan antar unit atau antar instansi dalam pengelolaan data/informasi, (7).Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Daerah atau SKPD dalam upaya pengembangan e-gov;

Model pengukuran e-government beserta sistem pemeringkatannya terdiri dari empat varibel penelitian utama yaitu (1) Internet Finansial Disclosure Index; (2) E-Government Webmetrics Index; (2) E-Government Readiness Index, dan (3) E-Government Satisfaction Index.

Internet Financial Disclosure Index (IFDI) Transparasi keuangannya lebih mengarah ke evaluasi web conternt yang meliputi data keuangan dan data non-keuangan. Data keuangan meliputi laporan keuangan pemerintah daerah, laporan periodik, berita penting atau kejadian tentang keuangan daerah, informasi dari pemerintah tentang keuangan, sedangkan data non-keuangan meliputi e-procurement, struktur/kelembagaan, promosi daerah, dan informasi lainnya.

E-Government Satisfaction Index/Website Service Quality (EGSI) EGSI menggunakan beberapa parameter dan indicator yang mengacu ke E-Government Satisfaction Index dari American Customer Satisfaction Index yang dikembangkan oleh Univeristy of Michigan, American Society for Quality, dan CFI Group. Rujukan lainnya adalah metode WebQual yang digunakan untuk mengukur persepsi pengunjung website terhadap mutu layanan website. Penelitian ini akan merancang model pengukuran berdasarkan dua rujukan utama tersebut. Skala respon untuk setiap indikator (pertanyaan) berkisar antara 0 (sangat tidak puas) ke 10 (sangat puas).

E-Government Readiness Index (EGRI) EGRI diukur berdasarkan kuesioner yang dirancang khusus sesuai dengan parameter yang ada dalam E-Government Readiness Ranking yang disusun oleh Economist Intellegent Unit. Dua parameter yang digunakan dalam pemeringkatan ini adalah connectivity and infrastructure dan government policy and vision. Hasil pegukuran untuk setiap indikator dikonversi ke bentuk logaritmik dimana angka 1 menunjukkan skor tertinggi untuk masing-masing indikator. Bobot untuk masing-masing indikator dalam parameter yang sama adalah sama,, dengan demikian skor untuk parameternya dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmetika dari skor indikator. Skor akhir atau nilai EGRI dihitung berdasarkan bobot 70% untuk parameter connectivity & infrastructure dan 30% untuk government policy & vision.

E-Government Webmetrics Index (EGWI) EGWI menggunakan parameter atau indikator yang mengacu kepada webmetrics yang diilhami oleh pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga Pemeringkatan Webometrics dan University Website Popularity Index dari 4ICU. Parameter yang digunakan terdiri dari tiga parameter yaitu Information Richness, Document Richness, dan Website Popularity. Hasil pengukuran indikator tersebut menggunakan web crawler yang dirancang dan dikembangkan khusus. Setiap indikator tesebut lalu dikonversi ke logaritmik yaitu angka 1 untuk nilai tertinggi untuk masing-masing indikator, dengan demikian setiap situs mmempunyai nilai indikator yang berkisar antara 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi). Bobot untuk masing-masing indikator dalam parameter yang sama adalah sama, dengan demikian skor untuk parameternya dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmetika dari skor indikator. Pemeringkatan dilakukan dengan mempertimbangkan bobot parameternya sebagai berikut: 50% information richness, 30% document richness, dan 20% popularity.

Evaluasi Website URL : www.jakarta.go.id E-Government Index Nilai Rank E-Government Readiness Index (EGRI) 0.8 5 E-Government Satisfaction Index (EGSI) 0.7 8 E-Government Webmetrics Index (EGWI) 0.6 3 Internet Financial Disclosure Index (IFDI) 0.7 9 Size 869 12 Rich File 20 21 Visibility 11 19