MANAJEMEN POLMAS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
POLITIK ANGGARAN ZIAULHAQ.
Audit Mutu Internal Oleh ; Ir. Masruki Kabib, MT
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
STANDAR 2.
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
Baleg, 29 November Proses Penyusunan Bahwa berdasarkan Prolegnas 2010, diamanatkan untuk disusun Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen. Untuk.
Good Corporate Governance PT XXXXXXX (Persero)
RENSTRA MPW Sulsel Tugas & Wewenang MPP Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; Melaksanakan.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pedoman bagi petugas Polmas.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERENCANAAN.
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
SOP dan Audit Keamanan Keamanan Jaringan Pertemuan 12
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PEDOMAN PROGRAM KERJASAMA LPMP DENGAN STAKEHOLDERS PENDIDIKAN Oleh:
PENGUATAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
Kawasan Permukiman Kumuh
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
A. Kedudukan Evaluasi dalam Manajemen
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
PROSES MANAJEMEN OLEH : ADEK KURNIA ROZA, S.Kom.
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PAPARAN KABAG RBP DLM RANGKA RAKERNIS BIRORENA POLDA JATIM
AUDIT MANAJEMEN FUNGSI KEUANGAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
MEMAHAMI KERJA SAMA TIM
EVALUASI DIRI SEKOLAH UNTUK PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
S T A N D A R D O P E R A T I O N A L P R O C E D U R E (S O P)
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Dokumen SPMI Universitas Brawijaya 2017
Langkah persiapan akreditasi puskesmas
HASIL RAPAT FORUM PERPUSTAKAAN DIGITAL INDONESIA (fpdi)
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
OPTIMALISASI KINERJA SATLANTAS POLRES METRO GUNA MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI JALAN IMAM BONJOL KOTA METRO METRO, JULI AKP PADIL A ROHIM,
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
MANAJEMEN BUMD/BUMN.
BENTENG 2 MEI 2018 Oleh: KASAT BINMAS POLRES KEP.SELAYAR AKP H. ISMAIL SAMAD.
PAPARAN QUICK WINS POLRI, ROAD MAP RBP GEL III SOSIALISASI KIPP 2018
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KOPERTIS WILAYAH VI SEPTEMBER 2012 PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KOPERTIS WILAYAH VI SEPTEMBER 2012.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Peraturan Menteri Keuangan
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

MANAJEMEN POLMAS

I. PENDAHULUAN 1.1 UMUM 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3 DASAR 1.4 RUANG LINGKUP KETENTUAN UMUM 2.1 KONSEP DASAR POLMAS 2.2 PENGERTIAN-PENGERTIAN IMPLEMENTASI POLMAS 3.1 KONSEP UMUM 3.2 MANAJEMEN POLMAS 3.2.1 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN 3.2.2 PENGORGANISASIAN/ KELEMBAGAAN 3.2.3 PELAKSANAAN KEGIATAN

3.2.4 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 3.2.4.1 MENENTUKAN SATNDAR KEBERHASILAN 3.2.4.2 MENENTUKAN SISTEM PENILAIAN KINERJA 3.2.4.3 MENENTUKAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL 3.2.4.4 MENENTUKAN SISTEM PENGAWASAN EKSTERNAL 3.2.4.5 MEMBERIKAN PENGHARGAAN DAN PENGHUKUMAN 3.2.4.6 MEMBUAT ETIKA KERJA 3.3 IMPLEMENTASI POLMAS DALAM PENYELENGGARAN TUGAS POLRI 3.3.1 PADA TINGKAT MABES 3.3.2 PADA TINGKAT POLDA 3.3.3 PADA TINGKAT POLWIL/ POLWILTABES 3.3.4 PADA TINGKAT POLTABES/POLRESTA/ POLRES 3.3.5 PADA TINGKAT POLSEK 3.3.6 PADA TINGKAT POLPOS 3.3.7 BABINKAMTIBMAS

IV. DUKUNGAN ANGGARAN 4.1 UMUM 4.2 PENGGUNAAN ANGGARAN KEAUNGAN NEGARA DALAM OPERASIONALISASI POLMAS UNTUK KEMITRAAN DENGAN STAKEHOLDERS 4.3 PENGGUNAAN ANGGARAN KEAUNGAN NEGARA DALAM OPERASIONALISASI POLMAS UNTUK PEMBERDAYAAN PENGAMANAN SWAKARSA 4.4 PENGGUNAAN ANGGARAN KEAUNGAN NEGARA DALAM OPERASIONALISASI POLMAS UNTUK PENYULUHAN MASYARAKAT DESA V. PENUTUP LAMPIRAN

Tim Manajemen Tingkat Poltabes/ Polres Diketuai oleh WakaPoltabes/ Wakapolres, sekertaris adalah kabag Binmas, anggotanya dari para Kabag, Kasat. Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen tingkat Poltabes / Polres adalah : Bertanggung jawab atas terselenggaranya Polmas sebagaimana seharusnya pada tingkat Poltabes/Polres. Menjabarkan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kapolri maupun Tim Manajemen Mabes dan Polda Membuat pedoman-pedoman/ petunjuk-petunjuk Implementasi Polmas sesuai bidang/ fungsinya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan Poltabes/ Polres Melakukan monitoring pemantauaan dan penilaiaan (dapat mengacu dari Sippop Polmas/ lmpiran) dan melakukan back up/ bantuan/ dukungan baik tingkat Poltabes/ Polres maupun kewilayahan di bawahnya yang belum mampu mengimplementasikan Polmas sebagaimana yang seharusnya Membuat program-program pelatihan/ pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan Polmas pada tingkat Poltabes/Polres