MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI Oleh: Hariyanto M. Adhi Ikhsanto

KONTEKS KEMUNCULAN KONSEP MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI Defisit fiskal yang dialami oleh pemerintahan federal dan negara bagian AS di tahun 1980-an. Organ pemerintah yang gemuk dan lamban, sehingga cenderung bersifat spending daripada mendatangkan profit dalam wilayah fiskal. Pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintah dalam menyelrnggarakan pelayanan publik.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI Pemerintahan Katalis: Mengarahkan daripada mengayuh: Kata pemerintahan berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti mengarahkan. Dengan demikian, tugas pemerintah adalah mengarahkan dan bukan mengayuh perahu, sehingga pelayanan dianggap sebagai mengayuh dan pemerintah tentunya tidak pandai mengayuh.

GINEOLOGI KONSEPSI MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI William Hudnut menyatakan: “Pemerintahan wirausaha bersedia meninggalkan program lama. Ia bersifat inovatif, imajinatif dan kreatif, serta berani mengambil resiko. Ia juga mengubah beberapa fungsi kota menjadi sarana penghasil uang daripada menguras anggaran, menjauhkan diri dari alternatif tradisional yang hanya memberikan sistem penopang hidup. Ia bekerja-sama dengan sektor swasta, menggunakan pengertian bisnis yang mendalam, menswastakan diri, mendirikan berbagai perusahaan yang menghasilkan laba. Ia berorientasi pasar, memusatkan pada ukuran kinerja, memberi penghargaan pada jasa. Ia pun harus mengatakan: mari kita selesaikan pekerjaan ini dan tidak takut untuk memimpikan hal-hal besar.”

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 2. Pemerintah milik masyarakat: memberi wewenang daripada melayani: Pemerintah harus mempercayai warga negaranya untuk merumuskan sejumlah program kebijakan. Mendesain pelayanan publik berbasiskan kebutuhan dan kemampuan komunitas, sehingga kewenangan tidak menjadi monopoli bagi pemerintah.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 3. Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan: Merubah perspektif, bahwa persoalannya bukanlah provider publik versus provider swasta, namun yang menjadi problem krusial adalah wacana tentang monopoli versus kompetisi. Membangun partisipasi aktif private sector dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi:mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan: Pemerintah harus mempunyai capaian/target yang menggerakkan aktivitasnya. Organisasi yang digerakkan oleh misi punya keunggulan: Lebih efisien. Lebih efektif. Lebih inovatif. Lebih fleksibel. Etos kerja lebih tinggi

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 5. Pemerintahan yang berorientasi hasil: membiayai hasil: Logika aktivitas pemerintahan tidak hanya bersifat spending saja. Lebih dari itu, aktivitas pemerintahan bisa dipandang sebagai investasi, sehingga pembiayaannya bisa dipandang pembiayaan kepada hasil.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 6. Pemerintahan berorientasi pada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Fokus pelayanan ditujukan pada warga negara dengan melekatkan predikat costumer kepada warga negara. Birokrasi tidak berorientasi ke dalam, tetapi ke luar, sehingga menempatkan mereka sebagai pelayan dari para pelanggan.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 7. Pemerintah wirausaha: menghasilkan daripada membelanjakan: Aktivitas pemerintah didesain untuk mengurangi beban pembiayaan dan menghasilkan profit. Fungsi usaha publik dibagi menjadi: Aktifitas yang dirancang untuk menghasilkan laba. Aktifitas yang dibentuk untuk mendapatkan modal kembali, tetapi tidak menghasilkan laba. Aktifitas yang secara parsial dapat mendukung mereka sendiri.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 8. Pemerintah antisipasif: mencegah daripada mengobati: Kebijakan diarahkan untuk melakukan manajemen krisis dengan mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan demikian, setiap kebijakan harus mempunyai nuansa yang bersifat antisiapsif.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 9. Pemerintah desentralisasi: Kewenangan pembuatan kebijakan tidak tersentralisasi. Desentralisasi diarahakan untuk mendekatkan pelayanan publik serta membangun demokrasi melalui peningkatan partisipasi.

PRINSIP DASAR MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI 10. Pemerintah yang berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar: Pemerintah, selaku badan publik, cenderung mengambil peranan sebagai fasilitator bagi para investor yang sudah berkembang atupun yang baru tumbuh. Sebagai konsekuensi, pemerintah harus membatasi peranannya dalam penyediaan barang dan jasa. Pada titik ini, pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan bukan sebagai pemasok barang dan jasa tertentu.