TARGET DAN REALISASI INVESTASI

115% naik 15.1% 1 63.2 % rata-rata 36.8 % rata-rata Target Investasi Rp. 3,589 triliun Renstra 2015-2019 Target Investasi Total target investasi pada tahun 2015-2019 115% naik Dari periode tahun 2010-2014 (Rp. 1,632.8 triliun) 2015 2016 2017 2018 2019 Total FDI 343.7 386.4 429.0 538.5 569.9 2,267.5 DDI 175.8 208.4 249.8 324.5 363.0 1,321.5 519.5 594.8 678.8 863.0 932.9 3,589.0 Growth 12.2% 14.5% 14.1% 27.1% 8.1% 1 15.1% Rata-rata pertumbuhan Ditargetkan pada periode 2015-2019 63.2 % rata-rata PMA 2015-2019 Dari total target investasi pada 2015-2019 36.8 % rata-rata (IDR triliun) tidak termasuk sektor keuangan dan hulu migas PMDN 2015-2019 Dari total target investasi pada 2015-2019 Sumber: BKPM, 2016

Investasi di Indonesia Realisasi PMA Berdasarkan Negara Berdasarkan Capex, tidak termasuk sektor finansial, minyak dan gas (US$ Juta) No Negara 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total S1-2017 1 Singapore 5,565 5,123 4,856 4,671 5,832 5,901 9,178 41,128 3,661 2 Japan 713 1,516 2,457 4,713 2,705 2,877 5,400 20,381 2,845 3 USA 931 1,488 1,238 2,436 1,300 893 1,161 9,447 986 4 South Korea 329 1,219 1,950 2,205 1,127 1,213 1,065 9,108 901 5 Netherland 608 1,354 967 928 1,726 1,308 1,475 8,366 490 6 Malaysia 472 618 530 711 1,776 3,077 1,115 8,300 559 7 British Virgin Islands 1,616 517 856 786 624 731 1,157 6,286 362 8 Hong Kong 566 135 310 376 657 937 2,248 5,229 1,019 9 UK 276 419 934 1,076 1,588 503 306 5,103 446 10 China 173 128 140 298 800 628 2,665 4,833 1,955 Total 10 Negara 11,249 12,517 14,283 18,199 18,135 18,068 25,775 118,184 13,224 Total Seluruh Negara 16,215 19,475 24,565 28,618 28,530 29,276 28,964 175,641 15,553 Source: BKPM, 2017.

336.7 +5.8% Realisasi Investasi Januari – Juni 2017 + 26.5% +12.9% Rp. Triliun (US$ 25.9 Miliar) Realisasi Investasi +12.9% Pertumbuhan Investasi (y/y) + 26.5% Pertumbuhan PMDN (y-o-y) +5.8% Pertumbuhan PMA (y-o-y) Investasi di Indonesia Realisasi Investasi Januari – Juni 2017

Realisasi Januari – Juni 2017: Berdasarkan Sektor Januari – Juni 2017: Sektor, Lokasi, Negara Asal, dan Wilayah Realisasi Januari – Juni 2017: Berdasarkan Sektor PMDN PMA NO BIDANG USAHA INVESTASI (Rp Miliar) PROYEK 1 Industri Makanan 21.638,7 887 2 Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 20.548,9 257 3 Pertambangan 15.544,5 104 4 Listrik, Gas dan Air 13.124,1 373 5 Konstruksi 11.013,4 196 6 Tanaman Pangan dan Perkebunan 7.473,8 351 7 Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik 6.518,9 377 8 Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan 6.178,2 140 9 Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi 6.118,6 343 10 Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 5.972,8 342 11 Industri Tekstil 5.028,6 156 12 Industri Mineral Non Logam 3.003,4 13 Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik 1.845,1 284 14 Hotel dan Restoran 1.685,7 248 15 Perdagangan dan Reparasi 1.442,5 748 16 Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya 708,9 73 17 Industri Kayu 515,8 18 Jasa Lainnya 512,0 237 19 Industri Lainnya 462,7 87 20 Peternakan 298,7 21 Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu 99,7 22 Perikanan 24,3 23 Kehutanan 10,9 TOTAL 129.770,2 5.559 NO BIDANG USAHA INVESTASI (US$ Juta) PROYEK 1 Pertambangan 2.171,7 585 2 Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik 1.969,5 1231 3 Listrik, Gas dan Air 1.696,3 543 4 Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi 1.283,6 738 5 Industri Makanan 1.181,6 1203 6 Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 1.173,6 719 7 Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya 941,6 570 8 Tanaman Pangan dan Perkebunan 852,0 501 9 Hotel dan Restoran 696,3 1500 10 Jasa Lainnya 669,4 2490 11 Perdagangan dan Reparasi 603,6 4318 12 Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik 432,5 445 13 Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 416,1 481 14 Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan 399,9 183 15 Industri Mineral Non Logam 294,7 233 16 Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu 187,0 163 17 Industri Tekstil 184,3 494 18 Industri Kayu 112,5 164 19 Peternakan 83,7 127 20 Konstruksi 81,6 293 21 Industri Lainnya 76,1 370 22 Kehutanan 35,9 60 23 Perikanan 7,9 83 24 Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam 1,9 TOTAL 15.553,4 17.510

Realisasi Januari – Juni 2017: Berdasarkan Lokasi Januari – Juni 2017: Sektor, Lokasi, Negara Asal, dan Wilayah Realisasi Januari – Juni 2017: Berdasarkan Lokasi PMDN PMA NO LOKASI INVESTASI (Rp Miliar) PROYEK 1 Jawa Timur 24.952,0 1.023 2 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 21.989,3 487 3 Jawa Barat 20.899,7 658 4 Jawa Tengah 7.790,2 768 5 Banten 7.524,1 393 6 Kalimantan Timur 6.490,0 162 7 Sumatera Utara 5.751,8 209 8 Sumatera Selatan 4.366,2 158 9 Riau 4.228,7 191 10 Kalimantan Barat 3.563,5 187 11 Nusa Tenggara Barat 3.444,2 48 12 Lampung 3.390,3 34 13 Sulawesi Tenggara 2.469,3 63 14 Kalimantan Selatan 2.130,0 105 15 Kalimantan Tengah 1.779,0 83 16 Kepulauan Bangka Belitung 1.514,0 44 17 Sulawesi Tengah 1.239,7 60 18 Sulawesi Selatan 1.056,8 151 19 Sumatera Barat 808,3 169 20 Jambi 612,1 61 21 Aceh 564,5 54 22 Nusa Tenggara Timur 531,3 40 23 Gorontalo 441,1 24 Papua 384,9 29 25 Sulawesi Barat 375,8 26 Maluku Utara 344,1 27 Sulawesi Utara 319,1 46 28 Kepulauan Riau 286,7 98 Daerah Istimewa Yogyakarta 203,5 71 30 Kalimantan Utara 145,0 55 31 Bali 133,9 58 32 Bengkulu 22,7 33 Maluku 18,6 Papua Barat - TOTAL 129.770,2 5.558 NO LOKASI INVESTASI (US$ Juta) PROYEK 1 Jawa Barat 2.497,4 2924 2 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2.033,6 6022 3 Banten 1.224,0 1525 4 Sulawesi Tengah 979,1 146 5 Jawa Tengah 950,9 667 6 Sumatera Selatan 867,8 182 7 Papua 863,8 122 8 Kalimantan Timur 747,8 275 9 Jawa Timur 674,1 1128 10 Bali 602,9 964 11 Sumatera Utara 592,6 465 12 Kepulauan Riau 493,1 470 13 Sulawesi Selatan 490,9 177 14 Sulawesi Tenggara 439,6 88 15 Kalimantan Barat 358,3 332 16 Kalimantan Tengah 337,1 197 17 Riau 306,7 244 18 Sulawesi Utara 191,1 106 19 Kalimantan Selatan 146,5 84 20 Maluku 121,0 27 21 Maluku Utara 115,0 35 22 Bengkulu 76,6 30 23 Kalimantan Utara 69,9 63 24 Nusa Tenggara Timur 63,2 136 25 Kepulauan Bangka Belitung 53,4 65 26 Nusa Tenggara Barat 51,2 486 Papua Barat 49,7 55 28 Lampung 46,6 85 29 Gorontalo 35,0 38 Jambi 31,8 54 31 Daerah Istimewa Yogyakarta 14,6 139 32 Sumatera Barat 12,7 98 33 Sulawesi Barat 8,8 34 Aceh 6,5 62 TOTAL 15.553,4 17.510

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT

Reformasi Layanan Investasi PERIZINAN SECARA ONLINE 11 Licenses di BKPM telah dapat diurus secara online sejak 15 Desember 2014 SPIPISE/NSWi online adalah aplikasi untuk melayani investor dalam mengurus perizinan secara online dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia. No Jenis Perizinan SOP 1 Izin Prinsip 3 hari 2 Izin Prinsip Perluasan 3 Izin Prinsip Perubahan 4 Izin Usaha Perubahan 5 hari 5 Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) 6 Izin Usaha 7 Izin Usaha Perluasan 8 Izin Usaha Penggabungan 9 Fasilitas Impor Mesin 10 Fasilitas Impor Barang Modal 11 Izin Prinsip Penggabungan 7 hari Kemudahan: Aksesibilitas: dengan menggunakan layanan berbasis web, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengakses aplikasi secara online. Hemat waktu: dengan penggunaan aplikasi online SPIPISE, perusahaan dapat melakukan aplikasi kapan saja.   Manajemen dokumen yang lebih mudah: Perusahaan dapat menambahkan data hanya dengan mengupload informasi yang diperlukan. Perusahaan juga dapat mengubah, mendownload maupun mengupload ulang data-data perusahaan. Transparansi: dengan layanan secara online, perusahaan dapat memantau perkembangan perizinan kapanpun dan dimanapun.

Peningkatan Kualitas Pelayanan 9 produk (8+1) Izin Investasi Akta Pendirian + SK KumHAM NPWP TDP APIP NIK RPTKA IMTA Informasi Blocking Tanah KRITERIA Minimum investasi Rp. 100 M (+/- USD 8 million) dan/atau mempekerjakan 1,000 orang tenaga kerja Layanan 3 Jam Sampai September 2017, 405 perusahaan telah memanfaatkan fasilitas ini dengan total investasi Rp. 190.279 Trilliun BKPM Tiba di BKPM langsung dari Bandara Soeta/Halim P. Konsultasi dengan Direktur Pelayanan BKPM. Menyampaikan data diri dan rencana kegiatan usaha Menunggu di Lounge pada saat semua produk di proses oleh BKPM, Notaris, pejabat K/L di PTSP Menerima 8 produk perizinan dan 1 produk informasi blocking tanah dalam waktu 3 jam dan investor siap melakukan usaha di Indonesia

dapat diterbitkan melalui Kebijakan terkini - PTSP PUSAT BKPM transparansi dan inovasi Cepat, tepat dan akuntable ESDM3J – Izin Sektor ESDM 3 Jam (launching 30.01.2017) 9 Jenis Perizinan dapat diterbitkan melalui Layanan ESDM3J JENIS PERIZINAN LAYANAN REGULER 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara 20 Hari Kerja 2. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG 32 Hari Kerja 3. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Hasil Olahan/CNG 32 Hari Kerja u/ Hasil Olahan 40 Hari Kerja u/ CNG 4. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG 5. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi 6. Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan 7. Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi 8. Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM 40 Hari Kerja 9. Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan TANPA KRITERIA PERSYARATAN Layanan ESDM3J diberikan bila telah memenuhi daftar persyaratan (checklist) meliputi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No.15/2016

Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) Tanpa Persyaratan Kebijakan Ekonomi Paket III Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) Tanpa Persyaratan Tidak ada minimal besar investasi dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Berlaku untuk 14 kawasan industri tertentu. IMB dapat diperoleh bersamaan dengan proses konstruksi Investor dapat langsung melakukan konstruksi proyek sambil secara paralel mengurus izin mendirikan bangunan untuk kawasan industri. Layanan ini merupakan kerjasama dan koordinast antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Memperoleh izin investasi dari PTSP Pusat maupun Daerah Survei ketersediaan lahan pada kawasan industri tertentu Memesan dan Memperoleh lahan di kawasan industri. Memulai konstruksi proyek. Tidak terdapat perizinan yang dibutuhkan. Mengajukan IMB serta UKL/UPL, secara paralel dengan proses konstruksi. Sampai September 2017, 91 perusahaan telah memanfaatkan KLIK dengan nilai investasi Rp. 124, 83 Trilliun

Digital signature Terhitung sejak tanggal 3 Juli 2017, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM akan mulai melaksanakan penerbitan IPPM dengan sertifikat dan tanda tangan digital dalam bentuk Portable Document Format (PDF), dilengkapi dengan Lembar Pengesahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IPPM. IPPM yang diterbitkan akan langsung diunggah ke dalam folder perusahaan dan kepada perusahaan akan dikirim notifikasi melalui surat elektronik atas penerbitan IPPM tersebut.