ISLAM (AGAMA) DALAM KONTEKS POLITIK KEBANGSAAN; PILKADA DKI JAKARTA 2017 Oleh Kelompok 3

Mengapa penting membahas islam dalam konteks politik kebangsaan ? Apasih politik itu ? Apasih Kebangsaan itu ? Bagaimana hubungan agama (islam) dan politik ? Bagaimana hubungannya dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu ? Politisasi Agama ??? Pertanyaan Penting

Mengapa Harus Membahas Islam dalam Konteks Politik Kebangsaan ? Konsep Islam dan politik kerap dipertentangan oleh sejumlah kelompok muslim, akan tetapi di Indonesia hadir secara sinergis dan berkait- kaitan satu sama lain. Artinya  agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Sebagai negara-bangsa yang berdiri dari sebuah konsensus di atas fakta kemajemukan, persoalan pengelolaan keragaman menjadi satu hal paling penting bagi bangsa ini. Mengapa Harus Membahas Islam dalam Konteks Politik Kebangsaan ?

Pengantar Permasalahan Fenomena terbaru yang mengindikasikan menguatnya politik identitas atau politisasi agama dapat dilihat di momen Pilkada Jakarta lalu. Memprihatinkan  sulam kebangsaan akan kembali dikoyak oleh sektarianisme dan fanatisme golongan yang beroperasi lewat ruang-ruang suksesi politik kekuasaan. Mengkhawatirkan  merebaknya sektarianisme di momen Pilkada DKI bisa saja berefek ke wilayah lain dengan segregasi sosial yang heterogen, khusunya segregasi agama (dalam hal ini antara muslim dan non-muslim) yang rentan menimbulkan konflik komunal dan kebangsaan. Pengantar Permasalahan

Harold D. Laswell berkata bahwa politik adalah persoalan “who gets what, when and how” (Persoalan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana). Paul Valéry seorang penyair, kritikus dan sastrawan Perancis mengatakan bahwa: La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde. Politik adalah seni dari seseorang untuk mencegah ambil bagian dari perkara sebagaimana berkaitan dengan orang-orang tersebut. Devinisi Politik

Kebangsaan atau nasionalisme  sifat atau keadaan tertentu yang menyatukan sejumlah manusia, seperti suku, bahasa, budaya, adat istiadat, pengalaman sejarah, persamaan nasib, dan cita-cita, agar tercipta sebuah kehidupan yang rukun, damai, tenteram, dan tolong menolong. Selain muatan anthropologis dan sosiologis, kebangsaan juga bermuatan politis.  politik untuk mewujudkan cita-cita terwujudnya sebuah kehidupan aman, damai, tenteram, tolong menolong, sejarahtera lahir dan batin. Pilar-pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang- undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Devinisi Kebangsaan

Hubungan Islam dan Politik (Kebangsaan) Dalam memahami islam dan politik yang konteksnya indonesia, corak ideologi politik tidaklah tunggal. Setidaknya ada dua corak besar ideologi politik ummat Islam yang mewarnai perjalanan sejarah perpolitikan di negara ini. Hubungan Islam dan Politik (Kebangsaan)

1. Politik Islam itu sendiri (islamisme) 1. Politik Islam itu sendiri (islamisme). Berusaha memperjuangkan sebuah tatanan bernegara di bawah panji Islam, hal ini selain berangkat dari pandangan akan kenyataan bahwa ummat Islam adalah mayoritas dalam tubuh bangsa Indonesia, juga akibat adanya pemahaman -bahkan keyakinan- di sebagian ummat Islam, bahwa mendirikan negara Islam (Islamic state/khilafah Islamiyah) adalah kewajiban ummat Islam, menurut kelompok ini, Islam sebagai ajaran yang sempurna hanya akan bisa diterapkan secara total (kaffah), jika hadir sebagai agama (din) sekaligus negara (daulah) yang terwujud melalui pemerintahan, sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki itu, “Islam” dapat mengatur segala aspek kehidupan. Lanjutan...

2.Politik kebangsaan (nasionalisme), Corak politik ini kerapkali dianggap tidak memiliki pijakan dalam agama (Islam). Hal ini diakibatkan oleh cara pandang formalistik, karena melihat nasionalisme secara terminologis tidak terdapat dalam ensiklopedia dunia Islam. Syaikh Hasyim Asy’ary,  “Agama dan Nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan, nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan”. Lanjutan...

Ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah (Aswaja/Sunni) adalah faham yang mayoritas anut oleh masyarakat muslim di Dunia dan di Indonesia. Aswaja  di kalangan NU, didudukkan sebagai manhaj al-fikr (metodologi berfikir) memiliki platform politik, yaitu syura (musyawarah), al-adl (adil) al- hurriyah (kebebasan) dan al-musawa (kesetaraan). Dalam konteks NU dan Muhammadiyah platform politik itu diwujudkan dalam politik kebangsaan, yaitu visi politik yang menempatkan ke-Indonesia-an di atas kepentingan golongan, baik yang berorientasi agama, suku dan sejenisnya. Lanjutan...

Ummat Islam sebagai mayoritas di bangsa ini, memiliki modal sosial sekaligus modal politik yang strategis.  tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan antara kepentingan agama (Islam) dan bangsa Indonesia. Lanjutan...

Islam; Politik Kebangsaan ( Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017) Berawal dari kasus surat Al-Maidah salah satu pasangan calon (AHOK). Bertepatan dengan suasana Pilkada DKI Jakarta 2017.  maraknya kampanye isu agama. Implisit;spanduk,baliho, dll. Selain itu juga viral di media sosial. Diikuti beberapa aksi bela islam. Pertanyaannya; Apakah telah terjadi Politisasi Agama ? Islam; Politik Kebangsaan ( Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017)

Akan tetapi apakah faktor identitas (etnis dan agama) berpengaruh di Jakarta ? Mengingat salah satu calon memiliki etnis dan agama yg berbeda dengan mayoritas pemilih. Asumsi Umum; Pengaruh identitas tidak terlalu berperan. Alasannya: Pemilih DKI jakarta rasional, terdidik dan kritis (40-50% SLTA dan 20- 25% PT)

Terima Kasih

Tanya Jawab ???