Sejarah Dan Perkembangan Kekuatan Politik di Indonesia K2

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Advertisements

DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
NASIONALISME: PENGALAMAN INDONESIA
Pendidikan Pancasila.
PENGENALAN MATA KULIAH
IDEOLOGI.
BAB V. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
Aktivis Hari Ini Pemimpin Masa Depan
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Selamat Datang Calon Abdi Negara
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
120 menit Sejarah / program: IPA 1.
Oleh : WATA KEPALA SMP NEGERI 1 TAMBAK
OLEH: ULYA FUHAIDAH, S.HUM, MSI
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
DEMOKRASI & HAK ASASI MANUSIA
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
GLOBALISASI Kelompok 4 :
Mata Kuliah: Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Kekuatan Sosial Politik Indonesia IPEM4437/3SKS
PERTEMUAN 14 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
assalamu’alaikum wr.wb
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
PENGANTAR Perkembangan budaya Politik masyarakat bergantung pada pendidikan kewargaan dalam sistem politik Ini karena dalam budaya politik terdapat norma,
Apa dan Mengapa Demokrasi?
Pertemuan 6 Kesetaraan dan hak budaya dalam masyarakat majemuk
SISTEM POLITIK SEBAGAI ARENA KEKUATAN POLITIK
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
POLITIK INTERNASIONAL.
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 4
Berkelas.
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
SISTEM POLITIK ISLAM.
GLOBALISASI, APA ITU ? Fakta dan proses, bukan produk akhir
Selamat Datang Calon Abdi Negara
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
Negara, Demokrasi Dan Dinamika Kekuatan Politik Masa Reformasi
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK
Kisi-kisi soal USNN PPKN SMA
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK (K9 & K10)
SILABUS CIVIC DAN PANCASILA
TRANSFORMASI PENDIDIKAN PANCASILA DLM KEWARGANEGARAAN
KELOMPOK 2 Resita Sri Wahyuni Hardillah Nurrahmahdini Yulia Kurniasih
Teori Kekuasaan dan Kewenangan
Dinamika Demokratisasi di Indonesia
Militer dan Budaya Politik Indonesia
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTEMUAN KEDUA
CIVIL SOCIETY DAN INTEGRASI DALAM KONTEKS DEMOKRASI
Pendidikan Kewarganegaraan BAB 4
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
pancasila PANCASILA SEBAGAI KERANGKA BERPIKIR
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Pertemuan 6 Kesetaraan dan hak budaya dalam masyarakat majemuk
HAK ASASI MANUSIA SL. Harjanta, S.IP. M.SI.
GIANT TEMPLATE FREE POWERPOINT TEMPLATE DEMOKRASI DI INDONESIA.
KEWARGANEGARAAN Ary Handayani 1. Menggali sumber sosiologis & politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia Membangun argumen tentang dinamika.
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
Transcript presentasi:

Sejarah Dan Perkembangan Kekuatan Politik di Indonesia K2

Bagaimana sejarah kekuatan politik di Indonesia? Kekuatan politik di Indonesia sudah ada sejak zaman pergerakan kemerdekaan baik yang terlembaga maupun yang tidak. Misalnya, Boedi Oetomo, SI, etc. Kemunculan kekuatan politik ini jelas untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kekuatan politik juga memiliki kepentingannya sendiri, terutama untuk mempengaruhi massa

Setelah kemerdekaan keberadaan kekuatan politik semakin nyata, terutama dalam mempengaruhi jalannya pemerintahan. Faktor yang mendorong munculnya kekuatan politik tersebut adalah: (i) pemerintah/negara; (ii) dinamika individu/masyarakat. Dari aspek: (i) negara/pemerintah ini dapat dilihat dengan munculnya maklumat No. X/1945 untuk membentuk partai politik Januari 1946 rencana diadakannya Pemilu

Selain itu untuk menguatkan kedudukan negara dan menjaga wilayah RI, dibentuk BKRTKRMiliter, Birokrasi, Dari aspek: (ii) masyarakat; muncul gerakan spontan bersifat masif untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Misalnya, kelompok cendekia, organisasi profesi, jurnalis independen, pemuda, dan sebagainya. Dari kecenderungan di atas dapat dijelaskan bahwa kekuatan politik memiliki dua aspek penting: (1) struktur dan (2) fungsi

Aspek struktur kekuatan politik tersebut mencakupi perkembangan: ideologi dan perkembangan struktur sosiobudaya dan sosioekonomi masyarakatnya. Aspek fungsi kekuatan politik tersebut mencakupi: tujuan pembentukan kekuatan politik, peran yang dimainkan dan kepentingan yang ingin diwujudkan. Struktur dan fungsi tersebut tidak berada di ruang vacum, namun berinteraksi dengan masalah-masalah di lingkungan domestik maupun internasional

Inilah yang melahirkan isu dan kepentingan kekuatan politik sehingga menjadi lebih dinamis. Ini dapat dilihat dari isu yang berkembang seperti demokrasi, HAM, keadilan sosial, good governance, dsb. Negara/pemerintah mengatur agenda kekuatan politik tersebut untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sebaliknya, kekuatan politik berusaha pula mempengaruhi agenda pemerintah untuk kepentingannya

Setelah kemerdekaan kekuatan politik di Indonesia muncul dengan pelbagai bentuk. Kemunculannya bergantung pada sifat rezim yang berkuasa, perubahan agenda politik pemerintah, perkembangan sosioekonomi dan budaya masyarakat, dan interdependensi dan globalisasi. ORLA & ORBA Otoritarian ORDE REFORMASI Demokratis, Liberal

Birokrasi, Militer, Parpol LSM, Media massa, Sektor swasta, Organisasi profesi, Pemuda, Mahasiswa,

Sifat rezim yang berkuasa Perubahan agenda politik pemerintah Interdependensi dan globalisasi Sistem sosioekonomi dan budaya masyarakat

Semakin demokratis sistem politik, maka semakin berperan kekuatan politik dalam mempengaruhi agenda politik pemerintah. Persoalannya: Apakah kekuatan politik tersebut dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan kepentingan masyarakat? Bagaimana caranya? Apakah bertentangan dengan agenda pemerintah/negara? Inilah yang akan menjadi fokus dalam perkuliahan selanjutnya