Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL Lokakarya

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Advertisements

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc
Merumuskan Visi dan Misi
HOTEL GRAND ANGKASA MEDAN JUMAT, 5 JULI 2013
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Agenda Riset Nasional 2010 – 2014
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
TEMU SILATURAHMI DRD DENGAN MITRA
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
GRAND DESIGN KONSORSIUM ANGGREK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Perencanaan Pembangunan
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nama Proposal :Desain dan Rancang Bangun Bangunan Hemat Energi
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
Pendekatan Perencanaan Pembangunan
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
RAPAT KOORDINASI POKJA KKIP
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Tanggapan terhadap Renstra DPR-RI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PELAKSANAAN KEGIATAN DRD BENGKULU
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
Integrasi gender dalam sistim PERENCANAAN di DAERAH
Merumuskan Visi dan Misi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PELAKSANAAN KEGIATAN DRD BENGKULU
STRATEGI KEBIJAKAN.
Merumuskan Visi dan Misi
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
RPJMN Bidang Tata Ruang
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
(KREATIVITAS DAN INOVASI) KABUPATEN KARANGANYAR
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
Agenda Riset Nasional & Laporan Pelaksanaan Fokus Tugas DRN
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
Kebijakan Umum RKAT UPI 2019
INTEGRASI LEMBAGA PENELITIAN K/L TERKAIT RUU SINAS IPTEK
TEORI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

AGENDA RISET NASIONAL 2010-2014 Arah dan Kebijakan AGENDA RISET NASIONAL 2010-2014 Lokakarya Dewan Riset Nasional Jakarta, 6 Januari 2010 SP I DRN - 010408

DRN  Lembaga non struktural, untuk menggali pemikiran dan pandangan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia (UU No 18/2002).  Lembaga yang mendukung Menteri (Menegristek) merumuskan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek (UU No 18/2002).  Merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya (Perpres No. 16/2005 Pasal 2) dan bukan lembaga pelaku iptek. SP I DRN - 010408

Struktural/Administratif Struktur Organisasi SESMENRISTEK KETUA WK. KETUA dum KA BIRO UMUM KNRT SEKRETARIS KEPALA SEKRETARIAT Ka. Sub Bag Persidangan dan Hub. Antar Lembaga Ka Sub Bag TU KOMISI KOMISI KOMISI KOMISI KOMISI KOMISI KOMISI KOMISI Non Struktural Struktural/Administratif SP I DRN - 010408

Tugas DRN (Perpres No. 16/2005 Pasal 4)‏ Membantu Menteri dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan iptek; Memberikan berbagai pertimbangan kepada Menteri dalam menyusun kebijakan strategis pembangunan nasional iptek. Agenda Riset Nasional (ARN): Menjabarkan prioritas kegiatan, target capaian dan indikator keberhasilan pembangunan iptek (2010-2014), diletakkan dalam proyeksi capaian jangka panjang (sasaran tahun 2025) Menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan riset (dalam Program Riset Insentif, kesesuaian proposal dengan ARN merupakan kriteria utama). SP I DRN - 010408

Penyelarasan ARN 2010-2014 diselaraskan dengan: Visi Misi Presiden (11 Prioritas Nasional)‏ Platform Menegristek** RPJPN 2000-2025 RPJMN 2010-2014* Jakstranas Iptek 2010-2014* Hasil rapat, lokakarya dan kajian DRN. * dalam penyelesaian ** dirujuk dalam Jakstranas. SP I DRN - 010408

Bidang-bidang Fokus Riset Berdasarkan: RPJPN 2005-2025, (draft) RPJMN 2010-2014, (draft) Jakstranas 2010-2014: Ketahanan Pangan Energi Teknologi Informasi dan Komunikasi Teknologi dan Manajemen Transportasi Teknologi Pertahanan dan Keamanan Teknologi Kesehatan dan Obat 7. Material Maju SP I DRN - 010408

Keterkaitan antar Bidang Material Maju SP I DRN - 010408

Kondisi dan Tantangan Saat Ini Bagian dari visi RPJPN 2000-2025: “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, Perkembangan perubahan dinamis: globalisasi, perubahan iklim, bencana alam, dsb, Riset dan pengembangan di Indonesia: kemampuan terbatas (anggaran sangat kecil), hubungan dengan pengguna / industri masih lemah, Daya saing Indonesia: peringkat ke 55 dari 134 negara (2008), Sinkronisasi dan koordinasi masih lemah, Dari pemetaan kegiatan riset oleh DRN (2006-2007): Perbandingan riset hilir : riset hulu Keseluruhan 1 : 4 Perguruan Tinggi 1 : 8 . SP I DRN - 010408

Peran dan Fungsi ARN Instrumen koordinasi pelaku iptek untuk mewujudkan kinerja kolektif; Sebagai wahana produksi, distribusi dan adopsi iptek untuk menjawab masalah pembangunan; Instrumen koordinasi untuk aktualisasi aksi kreatif manusia dalam hubungan/relasi antar aktor-aktor yang heterogen. SP I DRN - 010408

Program Riset Insentif – KNRT / DIKNAS Implementasi ARN Program Riset Insentif – KNRT / DIKNAS Program Riset Daerah Jenis-jenis Riset: Riset Dasar Riset Terapan Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek SP I DRN - 010408

ARN 2010-2014 Mempunyai peran penting sebagai instrumen koordinasi; Memberikan arah kebijakan dan penterjemahan arah kebijakan riset; Sebagai acuan untuk memberikan solusi permasalahan dalam pembangunan Iptek Menguraikan prioritas kegiatan, tonggak dan indikator capaian pembangunan iptek, yang diletakkan dalam proyeksi capaian jangka panjang (sasaran tahun 2025); Acuan dalam implementasi riset, antara lain melalui Pogram Riset Insentif. SP I DRN - 010408

Terima Kasih SP I DRN - 010408