ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK “PROPERTY RIGHT AND FORESTS”

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SMA NEGERI 1 PAMULANG, KAB. TANGERANG
Advertisements

Administrasi Pelayanan Publik
Kukuh Eka Kusuma Wardana Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) PERAN AMERIKA SERIKAT DI PBB Penyebab dominasinya di PBB.
HUKUM LINGKUNGAN (3 SKS)
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
KEKUASAAN KEPRESIDENAN AMERIKA SERIKAT Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) DHITSAHANINGRUM G.P
KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGROFORESTRI
 Dua strategi utama namun sangat kontras telah dikembangkan berbagai negara untuk membangun wacana multikultur 1. Pendekatan Interkulturalism  interaksi.
Ideologi dan Prediksi Perkembangan SJSN
BAB 13 CIVIL SOCIETY.
Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
KONSERVASI, DEPLISI DAN PERSEDIAAN
MANAJEMEN KREDIT PERTEMUAN 6.
Rahmat PamujiRoma IrawanSlametUzizatun Maslika. Spesialis PR pemerintah biasanya disebut pejabat public affairs atau pejabat humas. Pejabat humas adalah.
Birokrasi Negara Maju (Singapura) dan Negara Berkembang (Indonesia)
Prof.Dr.SYAMSIAR SYAMSUDIN Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi
Tipe Pembangunan Ekonomi
Universitas Bina Nusantara
POKOK BAHASAN DEFINISI PROPERTY RIGHTS TEORI PROPERTY RIGHTS
MANUSIA,KERAGAMAN, KESEDARAJATAN,DAN KEMARTABATAN
Nama anggota: Intan Widya Lestari ( ) Widyah Khoirunnisa ( ) Yustika Sri Sujarwati ( ) PROPERTY RIGHTS AND FOREST.
Reboisasi dan Penghijauan
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Perekonomian Indonesia
Dampak Penguatasaan Bidang-Bidang Strategis Terhadap Masyarakat Adat
Modul 1 BISNIS DAN LINGKUNGAN BISNIS Dra. Hj. Popon Herawati, MSi
SISTEM SILVIKULTUR DAN METODE REPRODUKSI
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM.
JENIS-JENIS SISTEM EKONOMI DI DUNIA
Sistem Ekonomi.
Warga Negara 1 Hak asasi pribadi (personal rights) 2 Hak asasi ekonomi (property rights atau harta milik) 3 dan perlakuan yang sama dalam keadilan.
Sistem Bisnis Ideologi Arti penting ideologi bisnis:
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
3. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keagamaan
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
Hak Kepemilikan Hutan Nama kelompok: Masruri ( )
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK “PROPERTY RIGHTS AND FOREST”
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSTITUSI
UANG DAN SISTEM PEMBAYARAN
$I$TEM EKONOMI Kelas X Semester 1. $I$TEM EKONOMI Kelas X Semester 1.
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA
MANAJEMEN BIROKRASI DITA DONNA BALANTIKA ( )
PROPERTY RIGHTS AND FORESTS
Lingkungan dalam Prinsip Ekonomi Berkelanjutan
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
II. SEJARAH KOPERASI DAN TIMBULNYA IDE KOPERASI
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
Lingkungan Pemasaran Global
POKOK BAHASAN TIPE PROPERTY RIGHTS HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI
Perekonomian Indonesia
Sejarah dan Definisi Civics
Manajemen Risiko Politik
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM.
Nama anggota 1. Lusiana Karina Gina Puspitasari 015
Bab X LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Kerugian kerugian dalam k3 BAB 09
Dimensi Akuntansi Internasional
DOSEN PEMBIMBING : SITI UMI KALSUMI ST. M,Eng
OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM.
Perkembangan Perencanaan
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
Oleh : Iyang Yustika Asep Supriatna Restu Indra Permana Siti Aisyah
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM.
ASPEK LINGKUNGAN & AMDAL
FOREIGN AID SAN YUAN SIRAIT BP BANTUAN LUAR NEGERI Magister PPn Angkatan XV Universitas Andalas Buku Development Planning by W Arthur Lewis.
Oleh Paulus Wirutomo Sistem Sosial Indonesia (2015)
TANGGAPAN ATAS (Draft) RENSTRA DISHANPAN
OLEH : LISNA YOELIANI POELOENGAN A L I M DEDDY
Transcript presentasi:

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK “PROPERTY RIGHT AND FORESTS” Oleh : Intan Widya Lestari 145020101111033 Widyah Khoirun Nisa 145020101111029 Yustika Sri Sujarwati 145020101111051

Latar Belakang Topik “Dunia Menyusut Sekitar 1 Persen Per Tahun” Kerugian Hutan Karena Sektor Swasta Kerusakan Hutan Dunia Kebijakan Pemerintah

Peran Property Right di Dunia Robert Deacon dari Universitas California, Santa Barbara dalam penelitian peran keamanan property right dalam mencegah kerusakan hutan dunia. Memeriksa catatan sejarah jangka panjang dan jangka pendek, Deacon telah menemukan bahwa keamanan property rights biasanya hasilnya stabil. Sistem politik yang demokratis memainkan peran penting dalam memperlambat tingkat penebangan hutan. Ini berarti bahwa property rights merupakan unsur penting dalam melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan global.

Definisi dalam Property Right Diartikan sebagai hak kepemilikan yang harus ditegakkan/dihormati oleh pihak lain serta merupakan institusi/lembaga/aturan main yang dalam penegakannya memerlukan badan/lembaga yang berwenang untuk menjaminnya.

Masalah dalam Property Right Kegagalan Pemerintah Mendefinisikan dan Menegakkan Property Right Ketidakamanan property right sehingga muncul penebangan ilegal Kesalahpahaman masyarakat tentang property right sehingga muncul perebutan eksploitasi pribadi terhadap hasil hutan

Contoh Masalah Property Right and Forest Hutan Perancis mengalami kerusakan luas yang mengikuti Revolusi Perancis, seperti hutan Yunani setelah Perang Kemerdekaan pada tahun 1821. Pada abad ini, hutan Eropa yang dihancurkan selama Perang Dunia II, tidak hanya karena kerusakan perang, tetapi juga oleh pemotongan ilegal dan kurangnya penghijauan. Kerusakan serupa terjadi untuk hutan di Jawa selama gejolak yang mengikuti akhir pemerintahan kolonial Belanda setelah Perang Dunia II.

Contoh Masalah Property Right and Forest Negara-negara seperti Lebanon, Haiti, dan El Savador, rusak oleh perubahan besar konstitusi, perang gerilya, atau seringnya perubahan rezim, cenderung menderita kerugian hutan lebih berat. Sebaliknya, negara-negara dengan legislatif yang terpilih secara demokratis dan stabil, pemerintahan sipil, seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, cenderung memiliki tingkat panen yang lebih rendah dan tingkat reboisasi yang lebih tinggi.

Manfaat Property Right Merangsang investasi pertanian, sehingga meningkatkan hasil pertanian, yang selanjutnya mengurangi penebangan hutan Manfaat ekonomi dan lingkungan dari hutan

Penelitian Hutan yang Dioperasikan Pemerintah AS Don Leal dari Political Economy Research Center (PERC), membandingkan kinerja praktek pengelolaan hutan pada hutan yang dimiliki oleh pemerintah negara bagian dengan yang dioperasikan oleh US Forest Service (Pemerintah Federal) Kesimpulan : 1. Hutan yang dikelola oleh pemerintah negara bagian menghasilkan kinerja ekonomi yang unggul dibandingkan dengan hutan yang dikelola oleh pemerintah federal Kinerja ekonomi unggul ini dicapai dengan kualitas lingkungan yang lebih tinggi di tanah negara yang dikelola. Secara umum, kinerja kedua pihak relatif. Ini adalah bukti peran Property Right.

Pengalokasian Pendapatan dari Hutan Negara Pengalokasian Montana Untuk menyediakan dana bagi sekolah umum Minnesota Pendapatan dari hutan negara masuk ke kas pemerintah daerah Berdasarkan perintah Kongres Diarahkan pada karyawan US Forest Service

Solusi Kebijakan Mendefinisikan dan menegakkan secara jelas Property Right Meningkatkan keamanan property rights mencegah penebangan hutan Peran produktif pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan produktivitas hutan

Terima Kasih…