KEBIJAKAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) BERIMBANG DAN DINAMIS Nama Kelompok: Hesti Rahmadhani 115030100111025 Aisyah Nurrul Jannah 115030101111106 Andry Kurniawati 115030100111018 Ajeng Rohanies 115030101111024 Krisna Anggun Pratiwi 115030100111150 Ayunita Meylinda 115030107111028 Rizka Nur Aida 115030107111031

APBN Berimbang Dan Dinamis Dalam Sejarah APBN berimbang dan dinamis diperkenalkan oleh kabinet Ampera (Kabinet Orba) yang pertama di bawah pimpinan Presoden Soekarno dan Panglima Keamanan Nasional Jenderal Soeharto APBN berimbang dan dinamis menggantikan anggaran moneter APBN berimbang dan dinamis dibuat dalam rangka penertiban keuangan negara dan usaha memupuk dana negara secara sehat guna membiayai pembangunan

Pada pertengahan 1966, APBN berimbang mempunyai tugas menghilangkan defisit anggaran APBN berimbang dan dinamis bukanlah sekedar suatu kebijakan dalam penyusunan APBN, melainkan merupakan suatu sistem yang tertib dan tertuju pada sasaran, yakni pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat dengan suatu sistem pengolahan secara terpusat (single management)

Bagaimana Sistem Kerjanya? Struktur APBN terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja. Pada sisi penerimaan dicatat penerimaan dari dalam negeri untuk belanja rutin dan penerimaan dari luar negeri (pinjaman) untuk belanja pembangunan. Sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin hanya disediakan jika ada dana dari penerimaan dalam negeri. Sedangkan belanja pembangunan dapat dilakukan jika terdapat penerimaan bantuan/pinjaman/utang luar negeri

Dasar hukum dalam menyusun APBN adalah Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Indische Comptabiliteits Wet) atau Undang-Undang Komptabilitas Hindia Belanda dari tahun 1926. APBN berimbang ala ICW adalah pendapatan pajak= belanja rutin+belanja modal. Ideologi dari penyusunan ICW adalah ideologi liberal yang meminimalikan kegiatan peran pemerintah/negara dalam ekonomi dan masyarakat

APBN Berimbang dan Dinamis Penerimaan Negara Pengeluaran Negara Pendapatan dan pajak Belanja rutin Pendapatan non-pajak Belanja transfer (belanja untuk subsidi dan transaksi sosial lain) Penerimaan pembangunan (pendapatan dari bantuan/pinjaman/utang luar negeri) Belanja pembangunan

APBN berimbang dan dinamis bukanlah sekedar kebijakan, tetapi juga suatu institusi/lembaga Institusi/lembaga ekonomi berencana Institusi/lembaga demokrasi Institusi/lembaga kontrol sosial Institusi/lembaga dimana para donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional menilai kinerja pemerintah dalam bidang fiskal, moneter, dan pembangunan Institusi/lembaga yang menjadi parameter bagi kepercayaan pasar dan para investor.

Dunia internasional menerima dan menganggap sistem APBN berimbang dan dinamis itu valid, baik sebagai ilmu maupun sebagai alat policy APBN berimbang dan dinamis telah meletakkan dasar-dasar pemikiran terbentuknya good governance dan transparansi baru melalui perubahan manajemen

FISCAL POLICY & MONETARY POLICY Fiscal policy : ilmu ekonomi mencakup semua kebijakan yang menyangkut APBN Monetary policy : menyangkut masalah uang, jumlah uang, peredaran uang, nilai mata uang, harga-harga barang Fiscal policy Moneter policy Saling berkaitan dan mempengaruhi

HUBUNGAN FISCAL POLICY DAN MONETARY POLICY Hyper inflation Fiscal policy yang berdefisit besar dan terus menerus dapat mempengaruhi monetary policy melalui dorongan defisit inflasi Nilai mata uang yang terus menerus merosot karena monetary policy yang keliru akan mempengaruhi besaran dan efektivitas dari fiscal policy JIKA FISCAL POLICY KETAT, MAKA MONETARY POLICY LONGGAR JIKA MONETARY POLICY HARUS KETAT MAKA FISCAL POLICY HARUS LONGGAR

Dalam hal monetary policy, APBN berimbang dan dinamis telah melakukan perubahan : Penggantian UU Bank Indonesia dengan UU No.13/197 tentang Bank Indonesia. Untuk dapat mengadakan koordinasi antara fiscal policy dan monetary policy dibentuk sebuah dewan moneter yang diketuai oleh menkeu dan beranggotakan Bank Indonesia/ bank sentral dan para menteri di bidang ekonomi keuangan dan industry Pembentukan direktorat jenderal moneter di departemen keuangan

APBN berimbang dan dinamis dimaksudkan sebagai APBN peralihan yaitu untuk penertiban defisit anggaran Pemberian peluang awal bagi negara untuk melakukan fungsi pembangunan berlaku selama masa penertiban (inflasi) sebelum Pelita I mulai Peran Bappenas adalah dalam proses dan prosedur pengambilan keputusan dan dalam hal alokasi dana belanja pembangunan

APBN Berimbang dan Dinamis : Peranannya dalam Penyelesaian Hutang Luar Negeri Pada awal Orde Baru kita berhadapan dengan tiga kesulitan dalam hal utang LN negara : Berapa besar utang kita sebenarnya? Bagaimana menyelesaikannya? Bagaimana memperoleh pinjaman baru/investasi baru?

Besar hutang sebenarnya adalah USD 2,3 miliar (masa orde baru) Indonesia melakukan pendekatan-pendekatan terhadap negara-negara barat mengenai utang-utang LN. maka di bentuklah IGGI (International Group For the Government of Indonesia) pada februari 1967

Setiap urusan utang-utang luar negeri, di perlukan “confidence building”/membangun kepercayaan pada pihak luar negeri dengan prinsip-prinsip : Menyelesaikan utang lama untuk memperoleh pinjaman baru dalam kerjasama internasional Mengutamakan “confidence building” dengan nasionalisme yang terbuka, bukan nasionalisme yang sempit dan mau menang sendiri Menunjukkan pada mitra kerja internasional bahwa indonesia yang bertanggung jawab terhadap keuangan dan kepentingan bangsa dan negara

SEKIAN TERIMA KASIH