ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (Association of Indonesian School Superintendent) APSI.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
Advertisements

DRAFT ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATEMATIKA SMA KABUPATEN TANAH DATAR PEMBUKAAN Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana.
Bimbingan dan Konseling
Pasal 54. Penyelesai mempunyai hak,wewenang,dan kewajiban sebagai berikut: a.melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama”koperasi dalam penyelesaian”
MASYARAKAT CINTA BOGOR (MCB)
Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
Sosialisasi Ikatan Mahasiswa Program Kakak Asuh [IMPKA-STSN]
BANK CENTRAL OLEH ENDANI NARO S.H.
KELOMPOK 3 Azizatul Mar’ati( ) Dian Pertiwi( ) Kurnia Widyastanti( ) Maria Yuni Artha( ) Nurul Hasanah( )
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
AD – ART PGRI YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KONCAB
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
MODUL XIII UPAH HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMELIHARAANNYA
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
TELAAH KURIKULUM FISIKA 1
BAHAN KULIAH HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH FAKULTAS HUKUM UII 2016
By : Koperasi By :
PENGERTIAN KOPERASI.
PANDUAN PEMBENTUKAN MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH (MKPS) DAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS SEKOLAH (KKPS) DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL.
FORUM ANGGOTA MUDA PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
EMPOWERING MADRASAH TROUGH Madrasah Base Management
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
KOPERASI & kewirausahaan
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
Oleh: Kudianta dan Nur Komarudin
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
AKUNTANSI KOPERASI PENGERTIAN KOPERASI
VISI MISI & PROGRAM KERJA
Jati Diri Koperasi Definisi Nilai-Nilai koperasi
Organisasi Profesi  By: IWAN SAIN.
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
STRUKTUR, FUNGSI DAN TUGAS PENGURUS OSIS
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
Fungsi dan peranan koperasi
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
Organisasi Profesi KELOMPOK X ATIQAH CINDY ARDYANTIKA FITRI RAHMADIAH
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
Sosialisasi Ikatan Mahasiswa Program Kakak Asuh [IMPKA-STSN]
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
Permenkes Tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan (Midwifery) OLEH : ERWANI SKM.M.Kes.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK
S E L A M A T D A T A N G.
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
JATI DIRI KOPERASI PENGERTIAN? LANDASAN,ASAS,TUJUAN KOPERASI?
Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran
Assalammualaikum wr.wb
ILMU KEDOKTERAN TROPIS
TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
HAKEKAT USAHA KOPERASI
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Profesi & Organisasi Profesi BAHAN 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019
MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.
Draft RUU Kebidanan (Midwifery)
Leadership & Teknis Persidangan Organisasi
MENAKAR PERAN RUU PESANTREN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk Peningkatan Akses Informasi.
Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung.
Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru
KORPRI Tjahjanulin.
Transcript presentasi:

ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (Association of Indonesian School Superintendent) APSI

DIDIRIKAN: 12 Oktober 2002 Di Denpasar - Bali

VISI DAN MISI Bab II Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Terwujudnya profesionalisme pengawas sekolah sebagai wahana perjuangan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. MISI Meningkatkan profesionalisme para pengawas sekolah; Meningkatkan taraf kehidupan para pengawas sekolah; Mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

TUJUAN Bab II Pasal 5 APSI bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan anggota dalam rangka memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

FUNGSI DAN PERAN Bab III Pasal 8 1. Melaksanakan fungsinya dalam upaya ikut berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional; 2. Memberikan pembinaan kepada Pengawas Sekolah agar mampu melaksanakan tugas secara professional; 3. Mendorong anggota agar mampu memberikan kontribusi positif bagi terciptanya iklim yang kondusif di sekolah binaannya; 4. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota.

KEANGGOTAAN Bab IV Pasal 9 Anggota APSI terdiri atas: 1. Anggota Biasa; 2. Anggota Luar Biasa; 3. Anggota Kehormatan;

MASA BAKTI PENGURUS APSI ADALAH 5 (LIMA) TAHUN

KEUANGAN Bab XIII Pasal 29 Keuangan organisasi diperoleh dari: 1. Iuran Anggota; 2. Sumbangan dari instansi pemerintah baik di tingkat Pusat, tingkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Sumbangan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat; 4. Usaha-usaha lain yang sah.

AD/ART APSI

SELAMAT BERJUANG TERIMA KASIH.