Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sengketa Pajak.
Advertisements

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II
PROSEDUR PENYELESAIAN SEENGKETA PAJAK
PENGADILAN PAJAK.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan 2_S1.
KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTEMUAN 11 SURAT KETETAPAN PAJAK 15 MEI 2011 Surat Ketetapan Pajak.
Soal Pertemuan 11 Mata kuliah: F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun: 2010.
PERTEMUAN #12 KEBERATAN DAN BANDING
PERTEMUAN KE – 6 SURAT KETETAPAN PAJAK
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
PERTEMUAN #11 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPNBM
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
PERTEMUAN 16.
Pertemuan ke-3 Perpajakan.
IV PEMBAYARAN PAJAK.
PEMERIKSAAN PAJAK Aris Munandar, SE, M.Si.
KUP BAGIAN 2 PERPAJAKAN Kelompok 2 Nia Mulyawati Sutarvan
KULIAH KE-11 PENAGIHAN PAJAK
Pertemuan 06 Hak Dan Kewajiban Fiskus (Direktorat Jendral Pajak)
Imbalan bunga Materi KUP Brevet A-B Terpadu.
Materi 10.
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
KULIAH KE - 7 PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
Materi 12.
Pembetulan SPT Apabila SPT yang telah disampaikan terdapat kesalahan yang menyebabkan jumlah pajak yang dilaporkan kurang dari semestinya atau sebaliknya,
Kuliah ke – 5 & 6 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
KULIAH KE – 9 & 10 PENETAPAN DAN KETETAPAN
KULIAH KE-14 IMBALAN BUNGA
PERTEMUAN KE-7 KEBERATAN DAN BANDING
PEMBETULAN DAN PENGGANTIAN
PERTEMUAN KE- 7 KEBERATAN DAN BANDING
Penetapan dan Ketetapan Pajak
PENETAPAN DAN KETETAPAN Kuliah ke-9, 10 STAN 2016.
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
KULIAH KE – 8 PEMERIKSAAN PAJAK
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-6 JULIUS HARDJONO
Materi 11.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
STP dan Ketetapan Pajak
PENGADILAN PAJAK.
Pertemuan 12 Keberatan Dan Banding
SURAT KETETAPAN PAJAK SURAT TAGIHAN PAJAK.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PENGADILAN PAJAK.
PEMBETULAN ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK, ATAU KARENA JABATANNYA, DIRJEN
PENINJAUAN KEMBALI ATAS KETETAPAN PAJAK
PPh PASAL 25 RIZKI DEAN FAISAL FATHONI FAUZI ONOVIO.
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan Perpajakan.
Materi 12.
Materi 11.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
IMBALAN BUNGA XIII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
STUDI KASUS PERPAJAKAN 2 PT Kreatif Advertising
Kuis Pertemuan 2.
Transcript presentasi:

Mata kuliah : F0442 - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun : 2010 Soal Pertemuan 13

Soal 13 PT. ANUGRAH memasukkan SPT tahun pajak 2004 yang menyatakan Lebih Bayar Rp200.000.000,00. Tanggal 12 Januari 2006 atas SPT-LB tersebut dikeluarkan SKPLB senilai Rp200.000.000,00. Setelah SKPLB dikeluarkan, ternyata WP baru menyadari terdapat kredit pajak sebesar Rp50.000.000,00 yang belum dimasukkan dalam SPT sehingga Lebih Bayar seharusnya Rp250.000.000,00. WP menanyakan kepada Saudara apakah ada upaya agar WP dapat merestitusi sebesar jumlah keseluruhan lebih bayarnya. Dapatkah WP mengklaim atas kredit pajak yang Rp50.000.000,00 itu? Jelaskan secara ringkas jawaban Saudara. Upaya apa yang mungkin dilakukan sehingga WP dapat menerima lebih bayar Rp250.000.000,00. Setelah melalui proses keberatan, PT Andalan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan yang menolak permohonan keberatan terhadap SKPLB tahun pajak 2005 sebesar Rp500.000.000,00. Menurut WP seharusnya SKPLB tahun pajak 2005 tersebut sebesar Rp750.000.000,00. WP memenuhi semua syarat formal dan majelis hakim menyidangkan pokok materi banding. Putusan banding menerima sebagian banding WP yaitu sebesar Rp600.000.000,00. WP menemui saudara sebagai konsultan pajak menanyakan kemungkinan WP mendapat imbalan bunga dari kasus tersebut di atas. Kapan WP paling lambat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Soal 13 Atas SPT PPh Badan tahun pajak 2005 PT. CEMERLANG dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut fiskus mengindikasikan adanya tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan dengan sengaja oleh PT. CEMERLANG. Direktur PT. CEMERLANG menemui Saudara sebagai konsultan pajak, bagaimana caranya/upaya sehingga tidak ditindak lanjuti dengan penyidikan terhadap temuan pemeriksa. Apakah masih dimungkinkan melakukan pembetulan atas SPT tahun pajak 2005 tersebut? Saudara diminta menganalisa kasus di atas, jelaskan secara ringkas disertai dengan dasar hukum. PT. SINDORO merupakan WP Patuh dan mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan PPN sebesar Rp100.000.000. Dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil: Pajak Keluaran Rp650.000.000 dan Pajak Masukan Rp450.000.000. Saudara diminta menganalisa kasus di atas (termasuk perhitungan pajak, dendanya bila ada). PT Daksa mendapat surat paksa karena adanya utang pajak. Direktur PT Daksa membaca dalam surat paksa tersebut ada kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Direktur PT Daksa bertanya kepada Saudara mengenai adanya klausula tersebut. Jelaskan secara ringkas jawaban Saudara.