Pendahuluan Latar BelakangLatar Belakang Perlunya arsip sebagai dokumen guna perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan  utamanya.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
Arsip Nasional Republik Indonesia P EMBERKASAN. A KIBAT TIDAK ADA PENYUSUTAN.
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
MEKANISME DAN KAJIAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
PT. INDULEXCO Consulting Group
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PEMAHAMAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL)
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
PENJELASAN UMUM MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Disampaikan dalam acara Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
POKJA 2 INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Langkah-Langkah Audit Manajemen
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
JUKNIS ANALISIS STANDAR ISI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Mempersiapkan Proposal Riset
PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH INOVATIF
Fasilitasi pendataan perumahaan
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
MANAJEMEN PROYEK ASALAMUALAIKUM Wr. Wb..
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
 PERANGKAT AKREDITASI HASIL UJICOBA
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
Direktorat Pengembangan Air Minum
PROPOSAL TESIS EFEKTIFITAS PENGELOMPOKAN, PENATAAN ALAT, DAN PENJADWALAN UNTUK OPTIMALISASI PRAKTIK DI LABORATORIUM IPA SMP N 2 JUMANTONO TAHUN 2009/2010.
TEKNIK DAN MEKANISME PENYUSUNAN UKL-UPL
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENILAIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
PENILAIAN ANDAL DAN RKL-RPL SECARA TEKNIS
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
Ukuk LAPORANPENDAHULUAN Kajian Embunguntuk Infrastruktur unt Sumber Air Bakudi Kawasan FTZ Dompak PT. ARENCO BINATAMA engineering consultant.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
PENYUSUNAN PROGRAM PELATIHAN
Lingkup Pekerjaan Lingkup kegiatan dalam Studi Pembangunan Pelabuhan Ikan Terpadu Kedungmalang adalah sebagai berikut : 1)Persiapan  Melakukan studi literatur.
SOSIALISASI KEPWAL NOMOR 421/229/HK-KS/V/2018 TTG PENETAPAN PENGUKURAN SKM BIDANG PENDIDIKAN TK , SD DAN SMP NEGERI SE KOTA SAMARINDA Samarinda , 3 Juli.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Pendahuluan Latar BelakangLatar Belakang Perlunya arsip sebagai dokumen guna perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan  utamanya penyelenggaraan urusan pemerintahan  efektifitas kearsipan = pengelolaan arsip yang aman, utuh serta siap dan cepat sedia (downloadable) Ketentuan UU no. 7/1971  arsip perlu disimpan dan dikelola dengan baik  bahan bukti pertggjwb. penyelenggaraan kegiatan masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Mengakomodasi layanan publik baik internal maupun antar SKPD dan masyarakat luas. Perlunya arsip untuk sumber pengetahuan, teknik dan bahan-bahan pengkajian ilmiah.

Maksud – Tujuan - SasaranMaksud – Tujuan - Sasaran Maksud studi kelayakan  untuk memfasilitasi penyiapan bahan kebijakan, strategi dan program/kegiatan pengembangan arsip daerah.Maksud studi kelayakan  untuk memfasilitasi penyiapan bahan kebijakan, strategi dan program/kegiatan pengembangan arsip daerah. Tujuannya  untuk mendorong peningkatkan kualitas data, informasi dan ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan sistem kearsipan yang efektif dan berdayaguna tinggi secara kewilayahan dan sektoral.Tujuannya  untuk mendorong peningkatkan kualitas data, informasi dan ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan sistem kearsipan yang efektif dan berdayaguna tinggi secara kewilayahan dan sektoral. Sasaran yang hendak dicapai ialah:Sasaran yang hendak dicapai ialah: –Tersusunnya kriteria kelayakan pengembangan arsip daerah –Tersusunnya analisis kelayakan pengembangan arsip daerah –Tersusunnya rekomendasi kelayakan pengembangan arsip daerah

Nama Pekerjaan Dan Pemberi TugasNama Pekerjaan Dan Pemberi Tugas 1.Nama Kegiatan:Studi Kelayakan Pengembangan Arsip Daerah Kabupaten Kulon Progo 2.Lokasi Kegiatan:Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta 3.Pemberi Kegiatan:Kepala Sub Bidang Informasi dan Komunikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kulon Progo 4.Nama Pemberi Kegiatan:Drs. Daldiri 5.Alamat Pemberi Kegiatan:Jl. Perwakilan No.1 Wates 55611, Kulon Progo 6.Pelaksana Kegiatan:CV.Dwi Matra Serangan NG II/20 Yogyakarta. 7.Pagu Dana:Rp ,- (tiga puluh tiga juta rupiah) 8.Sumber Dana:APBD Kabupaten Kulon Progo TA Tahun Anggaran: Waktu Pelaksanaan:60 (enam puluh) hari kalender

Lingkup KegiatanLingkup Kegiatan Tahap 1  Klarifikasi substansi pekerjaan, meliputi: –Kegiatan Diskusi dengan tim teknis –Kegiatan Penyusunan rencana kerja terinci Tahap 2  Perumusan konsep, meliputi : –Kegiatan Kajian literatur dan pengumpulan data (primer/sekunder) –Kegiatan Identifikasi kebutuhan data (primer/sekunder) –Kegiatan Perumusan konsep model pengembangan arsip daerah Tahap 3  Survei Lapangan, meliputi : –Kegiatan Pengumpulan data (primer/sekunder) –Kegiatan Kompilasi data (primer/sekunder) Tahap 4  Analisis Data, meliputi: –Kegiatan Penentuan kriteria kelayakan pengembangan arsip daerah –Kegiatan Analisis model pengembangan arsip daerah Tahap 5  Justifikasi Hasil, meliputi: –Kegiatan Penyusunan rekomendasi arahan dan strategi pengembangan Arsip daerah –Kegiatan Penyusunan hasil akhir

Waktu & Jadwal Pelaksanaan NoKegiatan JuniJuliAgustus ISURVEI 1.Survei Lapangan 1.Survei Instansional IILAPORAN PENDAHULUAN 1.Pengolahan data awal 1.Penyusunan laporan pendahuluan 1.Penyusunan draft laporan pendahuluan 1.Presentasi laporan pendahuluan 1.Revisi laporan pendahuluan 1.Pengumpulan laporan pendahuluan IIILAPORAN ANTARA 1.Penajaman survey lapangan 1.Pengolahan dan analisis data 1.Penyusunan laporan antara 1.Penyerahan draft laporan antara 1.Presentasi laporan antara 1.Revisi laporan antara 1.Pengumpulan laporan antara IVLAPORAN AKHIR 1.Penyusunan laporan akhir 1.Penyerahan draft laporan akhir 1.Presentasi laporan akhir 1.Revisi laporan akhir 1.Pengumpulan laporan akhir dan album peta Waktu pelaksanaan yang ditetapkan pada KAK dan nota perjanjian kerjasama ditentukan selama 60 hari kalender dan dilaksanakan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK).