GELAR PENGAWASAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 “Meningkatkan Budaya Integritas untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih” SUKOHARJO, 12 OKTOBER 2017

DASAR PELAKSANAAN LARWASDA 2017 UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah PP 12/2017 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Instruksi Mendagri No. 35 tanggal 21 Agustus 1995 tentang Gelar Pengawasan Daerah

MAKSUD DAN TUJUAN Menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP di Provinsi Jawa Tengah. Tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai upaya mencapai tujuan & sasaran Pemerintahan yang bebas dari KKN; Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yg baik; Akselerasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP.

INSPEKTUR KOTA SURAKARTA & INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS NARASUMBER Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 12/2017) Memaksimalkan peran opini WTP untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dari KKN Evaluasi pelaksanaan/penyelenggaraan SPIP di Jawa Tengah MODERATOR : INSPEKTUR KOTA SURAKARTA & INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari GARIS KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA TENGAH RPJMD PROV. JATENG 2013-2018 (PERDA JATENG No.5/2014) Membangun Jateng berbasis Trisakti Bung Karno –berdaulat di bidang Politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan; Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”; Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan; Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak; Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. SASARAN: Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan; Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yg jelas; Meningkatnya cakupan layanan pengukuran IKM; Terwujudnya kelembagaan PTSP; Terwujudnya tertib administrasi kependudukan; Terwujudnya peny. pemerintahan bebas dari KKN; Tercapainya LKD opini WTP; Terwujudnya SPIP; Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yg mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas. Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari

Tdk dpt di TL dg alasan sah LHP BPK-RI PADA PEMPROV JATENG REKAPITULASI SEMESTER I 2017 Jml LHP (2005-smt 1 2017) Temuan Rekom Sesuai Blm Sesuai Blm di TL Tdk dpt di TL dg alasan sah Jml 41 LHP 586 1.285 1.023 (79,61%) 218 (16,96%) 44 (3,42%) - Nilai 872 M 201 M 129 M (64,39%) 71 M (35,58%) 62.2 Jt (0,03%)

LHP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI PADA PEMPROV JATENG Hasil pembahasan data TLHP Itjen Kemendagri TA. 2016 (selesai 100%)

TINDAKLANJUT REKOMENDASI LHP TINDAKLANJUT REKOMENDASI TEMUAN LHP SECARA UMUM TERKAIT PEMBENAHAN ADMINISTRASI / PEMBINAAN TELAH DAPAT DITINDAKLANJUTI OLEH PARA SKPD : PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHP DARI BPK RI DI JAWA TENGAH DENGAN PROGRES SEBESAR 79,61%; PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TELAH MENYELESAIKAN SELURUH REKOMENDASI DARI LHP ITJEN KEMENDAGRI .

A. PEMERIKSAAN/ audit 9

01. HASIL PEMERIKSAAN 10

HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROV JATENG 2014-2017 INSPEKTORAT PROV. JAWA TENGAH HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROV JATENG 2014-2017   URAIAN 2014 2015 2016 2017 1. JUMLAH LHP 155 179 222 48 2. JUMLAH TEMUAN 1.818 2.260 2.115 598 3. JUMLAH REKOMENDASI 2.530 3.101 2.866 954 4. KERUGIAN NEGARA/ DAERAH (Rp.) 3.313.282.504,00 5.913.405.171,00 13.647.828.386,00 1.262.869.470,00

INSPEKTORAT PROV. JAWA TENGAH PERKEMBANGAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) 2014-2017   URAIAN 2014 2015 2016 2017 1. JUMLAH REKOMENDASI 2.530 3.101 2.866 954 2. TINDAK LANJUT SELESAI 2.047 (80,91%) 2.571 (82,91%) 2.138 (74,60%) 413 (43,29%) 3. DALAM PROSES TL (16,32%) 516 (16,64%) 601 (20,97%) 384 (40,25%) 4. BELUM TINDAK LANJUT 70 (2,77%) 14 (0,45%) 127 (4,43%) 157 (16,46%)

INSPEKTORAT PROV. JAWA TENGAH PERKEMBANGAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) 2014-2017   URAIAN 2014 2015 2016 2017 1 KERUGIAN NEGARA/ DAERAH DITARIK (Rp.) 3,313,282,504.00 5,913,405,171.00 13,647,828,386.00 1,262,869,470.00 2 DITARIK (Rp.) 3,277,748,126.00 5,898,405,171.00 13,555,544,053.00 1,229,753,716.00 (98,93%) (99,75%) (99,32%) (97,38%) 3 SISA (Rp.) 35,534,378.00 15,000,000.00 92,284,333.00 33,115,754.00 (1.07%) (0.25%) (0.68%) (2.62%)

KEWAJIBAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN (HP) APIP/Pemeriksa berkewajiban mengkomunikasikan HP kpd Auditi, Pimpinan dan masy. Pimpinan Auditi WAJIB melaksanakan saran/rekomendasi HP. Wakil Gub dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab mengoordinasikan pelaksanaan TLHP (Permendagri 23/2007) TL HP BPK-RI selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima (UU 15/2006 dan Peraturan BPK-RI No.2/2010). TL HP APIP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima (Permenpan RB No.09/2009). SANKSI JIKA TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HP PENYELESAIAN TL TIDAK MENGHAPUSKAN TUNTUTAN PIDANA DISIPLIN PNS (PP 53/2010) PIDANA (UU 15/2006) Peraturan BPK-RI 2/2010

PENDING TLHP APIP s.d. TAHUN 2017 SKPD PROV JATENG BIRO KESRA (64 Rekom) DINDIKBUD (47 Rekom) DINAS KAN LUT (21 Rekom) DINAS SOSIAL (19 Rekom) DINAS KESEHATAN (18 Rekom) BPPD (16 Rekom) DINAS LH & KEHUTANAN (10 Rekom) DINPORAPAR (10 Rekom) DINAS TANBUN (3 Rekom) BKD (2 Rekom) DINAKERTRANS (2 Rekom) DINAS NAK KESWAN (2 Rekom) BIRO PEREKONOMIAN (2 Rekom) DINAS PU BMCK (1 Rekom)

PENDING TLHP APIP s.d. TAHUN 2017 KAB/KOTA SE-JATENG KAB. BREBES (220 Rekom) KAB. PEMALANG (197 Rekom) KAB. BATANG (132 Rekom) KAB. KENDAL (128 Rekom) KAB. WONOSOBO (87 Rekom) KAB. DEMAK (76 Rekom) KAB. KEBUMEN (71 Rekom) KAB. TEMANGGUNG (70 Rekom) KAB. TEGAL (68 Rekom) KAB. MAGELANG (65 Rekom) KOTA TEGAL (49 Rekom) KAB. BLORA (28 Rekom) KAB. SEMARANG (22 Rekom) KAB. WONOGIRI (10 Rekom) KAB. GROBOGAN ( 9 Rekom) KOTA SEMARANG (8 Rekom) KOTA SALATIGA (8 Rekom) KAB. PURWOREJO (6 Rekom) KAB. SRAGEN (1 Rekom)

02. PEMERIKSAAN dgn tujuan tertentu 17

PEMERIKSAAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DINAS SOSIAL DINAS KOPERASI DAN UKM DINAS TENAGA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 2 3 4 5 6 7

03. PEMERIKSAAN KASUS KHUSUS 19

RIK KASUS/KHUSUS 2017 SUMBER ADUAN PEMERIKSAAN 9 KASUS/ KHUSUS TAHUN 2017 PERMOHONAN KEPASTIAN HAK ATAS TANAH GARAPAN YG DIKUASAI SELAMA 32 TH SELUAS 7500 M2 PERMOHONAN KONFIRMASI DAN MENGINGATKAN BUPATI NON AKTIF UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS KEDINASAN PENGERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN JAMBAN KOMUNAL TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN AWAL DUGAAN PERSELINGKUHAN DAN PERZINAHAN YANG DI LAKUKAN TAUFIK NURHIDAYAT DUGAAN PEMOTONGAN BIAYA PERJALANAN DINAS, PERJALANAN DINAS FIKTIF, MARK UP PENGADAAN BARANG/JASA, GRATIFIKASI DAN PENYALAHGUNAAN KENDARAAN DINAS DUGAAN DUPLIKASI ANGGARAN PADA KEGIATAN PENYELESAIAN PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO KLARIFIKASI TERKAIT BIAYA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA TLOGOREJO KEC.GUNTUR KAB.DEMAK DUGAAN PENYIMPANGAN PROSES LELANG 2 (DUA) PAKET PENINGKATAN JALAN DAN 1 (SATU) PAKET BAHAN MATERIAL JEMBATAN WILAYAH II KAB.CILACAP DUGAAN PUNGLI DI KANTOR PELABUHAN PERIKANAN PANTAI REMBANG PD DINLUTKAN PROV. JATENG SUMBER ADUAN SETNEG-RI ITJEN KEMENDAGRI Menpan RB-RI KPK-RI PROV. JATENG

04. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 21

Dugaan korupsi/pungli mendominasi aduan masyarakat Tahun 2017 Per 30 September 2017 JENIS ADUAN Dugaan korupsi/pungli mendominasi aduan masyarakat Tahun 2017

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2017(per 30 SEPTEMBER 2017) DIPERIKSA INSPEKTORAT KERJASAMA KAB/KOTA/SKPD DIPERIKSA INSPEKTORAT KERJASAMA KAB/KOTA/SKPD TERBUKTI SELESAI PROSES BELUM TIDAK TERBUKTI PROSES

B. PENCEGAHAN 24

01. LHKPN & LHKASN 25

2016 2017 SEMUA PEJABAT STRUKTURAL WAJIB LHKPN TELAH MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN (100%) DATA PER AKHIR 2016 SEBANYAK 172 ORANG PEJABAT SEDANG DALAM PROSES PEMUTAKHIRAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN TAHUN 2017 MENGGUNAKAN E-LHKPN DATA PER 30 SEPTEMBER 2017

13.517 Orang (30,51%) TELAH MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN JUMLAH ASN PEMPROV JATENG 44.301 ORANG 13.517 Orang (30,51%) TELAH MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN (per 30 September 2017) KURANGNYA CAPAIAN INI DIAKIBATKAN ADANYA PENINGKATAN JUMLAH ASN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KARENA ADANYA PERUBAHAN KEWENANGAN

02. PENGENDALIAN GRATIFIKASI 28

PELAPORAN GRATIFIKASI NILAI FINANSIAL Rp 75,913,700,- USD 670 40 LAPORAN NILAI FINANSIAL Rp 13,960,000,- 19 LAPORAN NILAI FINANSIAL Rp 8.365.000,- Data per 30 September 2017

KPK RI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PENGHARGAAN KPK RI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG KEPATUHAN PELAPORAN GRATIFIKASI Pada Festival Anti Korupsi 2015 DAN 2016

03. SPIP 31

TARGET KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROV TARGET KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROV. JATENG (Sumber: RPJMD Perubahan Prov Jateng 2013-2018)

(berada pada level terdefinisi) Penilaian Maturitas 2016 Berdasarkan HasilPenilaian Tingkat Maturitas SPIP Prov Jateng Tahun 2016 oleh BPKP Perwakilan Jateng, Pemprov Jateng memperoleh Level yaitu: Level : 3,023 (berada pada level terdefinisi)

Penghargaan Maturitas SPIP Level 3 Penyerahan Piagam Penghargaan Maturitas Level 3 dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah kepada lima kepala daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah, Walikota Surakarta, Bupati Kudus, Bupati Boyolali, dan Bupati Karanganyar.

04. AKSI PPK 35

4 PELAKSANAAN Aksi aksi PPK Pemda (format 8 Kolom) Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP; Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu; Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

PEMANTAUAN Aksi “INSPEKTORAT PROVINSI & INSPEKTORAT KAB/KOTA” Mendorong dan memastikan SKPD Pelaksana Aksi PPK Pemda melaksanakan aksi secara tepat waktu sesuai dengan lampiran SE Memastikan kesesuaian laporan dan data dukung pelaksanaan aksi yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam sistem pelaporan “dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan PERMEN PPN/Ka BAPPENAS No. 1 Tahun 2013“

Hasil Verifikasi Aksi PPK Pemda 2017 (B06) Hasil pelaporan B09, terdapat 2 Kabupaten yang tidak melaporkan (Kab. Sragen dan Kab. Temanggung) Apabila ada Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelaporan akan diberikan peringatan tertulis oleh Menteri Dalam Negeri.

C. EVALUASI 39

01. REFORMASI BIROKRASI 40

Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)

02. EKPPD 42

HASIL VALIDASI TIMDA PROV. JATENG DENGAN TIM NASIONAL TANGGAL 11 SEPTEMBER 2017 SANGAT TINGGI : 23 KAB/KOTA TINGGI : 12 KAB/KOTA

03. SAKIP 44

Dinas Ketahanan Pangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan SKPD DENGAN AKUNTABILITAS KINERJA KATEGORI “BB” (SANGAT BAIK) Dinas Ketahanan Pangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Koperasi dan UKM

04. TL LHP 46

Kategori SKPD Provinsi Jawa Tengah Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Prov. Jawa Tengah Terbaik / Selesai 100% Kategori SKPD Provinsi Jawa Tengah Dinas ESDM Dinas ARPUS Dinas PERMADES DUKCAPIL Dinas Koperasi dan UKM Dinas PMPTSP Dinas PERINDAG Dinas PU SDA TARU Dinas P3A DALDUK KB Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Ketahanan Pangan BAPPEDA Badan Penghubung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik BPSDM BPBD Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Biro Hukum Biro Adm.Pembangunan Daerah Biro Organisasi Biro Umum Biro Infrastruktur dan SDA RSUD Moewardi RSUD Kelet RSUD Prof. Dr. Margono soekarjo RSUD Tugurejo RSJD Surakarta RSJD R.M. Soedjarwadi RSJD Dr. Amino Gondhoutomo Sekretariat DPRD Satpol PP

Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Prov. Jawa Tengah Terbaik / Selesai 100% Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota KOTA SURAKARTA KOTA PEKALONGAN KOTA MAGELANG KABUPATEN CILACAP KABUPATEN PATI KABUPATEN JEPARA KABUPATEN PEKALONGAN KABUPATEN KUDUS KABUPATEN BOYOLALI KABUPATEN REMBANG KABUPATEN KARANGANYAR KABUPATEN KLATEN KABUPATEN BANJARNEGARA KABUPATEN BANYUMAS KABUPATEN SUKOHARJO KABUPATEN PURBALINGGA PENGHARGAAN AKAN DIBERIKAN KPD PEM KAB/KOTA YG : TLHP 100% SELESAI PENYELESAIAN TLHP < 60 HARI STLH DITERIMANYA LHP MELAKUKAN INPUT MANDIRI DALAM SIMWAS ON-LINE PROV. JATENG KOTA SURAKARTA KABUPATEN BANYUMAS KABUPATEN BOYOLALI

D. KINERJA LAIN-LAIN 49

02. SABER PUNGLI 50

Sudah semua Kab/Kota 35 Kab/Kota yg membentuk No. Kab/Kota Dasar Pembentukan 1 Provinsi Jateng SK Gub No. 700.1/8 Tahun 2016 (22 Nov 2016) 2 Kab. Banjarnegara SK Bupati No. 700/1290 Tahun 2016 (22 Des 2016) 3 Kab. Banyumas SK Bupati Nomor 700/867 Tahun 2016 4 Kab. Batang SK Bupati No. 700/592/2016 5 Kab. Blora SK Bupati No. 800/1178/2016 (30 Des 2016) 6 Kab. Boyolali SK Bupati No. 700/623 Tahun 2016 (28 Des 2016) 7 Kab. Brebes SK Bupati Brebes No. 180/635 (20 Des 2016) 8 Kab. Cilacap Kep Bupati Cilacap No. 180/801/14/Tahun 2016 (30 Des 2016) 9 Kab. Demak SK Bupati No. 180/17/Tahun 2017 (11 Jan 2017) 10 Kab. Grobogan SK Bupati No.700/34/2017 Tahun 2017 (5 Jan 2017) 11 Kab. Jepara Kep. Bup. Jepara 733/27 Tahun 2017 12 Kab. Karanganyar Kep Bup KRA No. 700/809 Th 2016 (9 Nov 2016) 13 Kab. Kebumen Kep Bup No. 700/169 Th 2017 14 Kab. Kendal Kep Bup. Kendal No. 700/9/2017 15 Kab. Klaten SK Bupati No. 300/316 Tahun 2016 16 Kab. Kudus SK Bup Kudus No. 713/195 (22 Des 2016) 17 Kab. Magelang Kep Bup Mgl No. 180,182/15/KEP/03/2017 (18 JAN 2017) 18 Kab. Pati SK Bupati Pati No. 130/3798 Tahun 2016 19 Kab. Pekalongan SK Bupati No. 713/378 Tahun 2016 20 Kab. Pemalang SK Bupati No. 1884/714/2016 (9 Nov 2016) 21 Kab. Purbalingga SK Bupati Nomor 712/342 Tahun 2016 (31 Des 2016) 22 Kab. Purworejo Kep Bup No. 180.18/50 Th 2017 (12 Jan 2017) 23 Kab. Rembang SK Bupati No. 700/1567/2016 (30 Nov 2016) 24 Kab. Semarang Kep Bup. No. 700/0691/2016 25 Kab. Sragen SK Bupati No. 800/14/002/2017 26 Kab. Sukoharjo SK Bupati No. 700/1088/Tahun 2016 (29 Des 2016) 27 Kab. Tegal SK Bup Tegal No. 17 Th 2017 (3 Jan 2017) 28 Kab. Temanggung Kep Bup No.710/500 th 2016 29 Kab. Wonogiri Kep Bup Wonogiri No 309/2016 (7 Nov 2016) 30 Kab. Wonosobo Kep Bup Wonosobo No.700/38/2017 (11 Jan 2017) 31 Kota Magelang Kep Wal Mgl No. 700/23/112 Tahun 2017 32 Kota Pekalongan Kep Wal Pkl No. 700/430 Th 2016 33 Kota Salatiga Kep Wal. Sltg 700-05/52/2017 34 Kota Semarang SK Wal Smg No. 700/11 Th 2017 (4 Jan 2017) 35 Kota Surakarta Kep. Wal Surakarta No.356,05/6/1/2017 36 Kota Tegal SK Walikota Tegal No. 700/002/2017 (13 Januari 2017) Sudah semua Kab/Kota 35 Kab/Kota yg membentuk TIM SABER PUNGLI

SARAN TINDAK LANJUT TUNTASKAN REKOMENDASI LHP TEPAT WAKTU (LEBIH CEPAT LEBIH BAIK); PERKUAT SPIP; TERTIBKAN PELAKSANAAN LHKPN & LHKASN; PASTIKAN PELAPORAN AKSI PPK DI MASING2 DAERAH; LAKUKAN SELF ASSESSMENT PELAKS RB