Disusun oleh : Eny Tarbiyatun SR, S. Pd

SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
USAHA DAGANG.
Bab 2 menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
Aspek Perijinan dalam Kewirausahaan
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
Aspek Hukum Rini Aprilia, M.Sc.
Tata Cara Izin Peternakan (Kab. Cianjur)
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
Aspek Hukum (Yuridis) Aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Bentuk Badan Usaha: 1. Perusahaan.
Wajib Daftar Perusahaan. Dasar Hukum Daftar Perusahaan UU No. 3 Tahun 1982 tetang Wajib Daftar Perusahaan SK Memperidag No. 12/MPP/Kep/1/1998 jo SK Menperindag.
Segi Hukum Kartu Kredit
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)
Persiapan pendirian usaha
PERSIAPAN PENDIRIAN USAHA DRS. UNTUNG KALIMANTORO
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Merencanakan usaha kecil/mikro Kompetensi Dasar.
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
DAFTAR ISI DAFTAR 1 DAFTAR 2 DAFTAR.
PELAYANAN PUBLIK OLEH BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
ASPEK HUKUM F. Hafiz Saragih M.Sc.
Lecture Note: Trisnadi Wijaya, S.E., S.Kom
KPPOD Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
STIE DEWANTARA ASPEK HUKUM Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 4.
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
PENDIRIAN BADAN USAHA Zainal Abidin.
OLEH: YUSNEDI, SH, M.Hum SABRINA UTAMI, S.IP, M.Si
PERATURAN , REGULASI DI BIDANG IT
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK Badan Usaha Asuransi
Aspek Hukum.
Wajib Daftar Perusahaan
Prosedur Pendirian Bisnis di Bidang Teknologi Informasi
Bentuk-bentuk usaha (CV, perseorangan, perseroan, koperasi, dll.)
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis
PERIZINAN PENANAMAN MODAL
Marliana B. Winanti, S.Si., M.Si
ASPEK HUKUM DALAM SKB Juhari, S.E. M.M..
Pertemuan Keenam KEWIRAUSAHAAN Menjadi Wirausahawan.
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
Studi Kelayakan Bisnis
PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI DKI JAKARTA
Presented by: Cempaka Paramita,
Wajib Daftar Perusahaan
KOPERASI.
Tata Cara Izin Peternakan (Kab. Cianjur)
Peraturan Pemerintah Republik INDONESIA Nomor 1 tahun 1970
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Materi Ekonomi Kelas XII IPS
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
YAYASAN YANG DIDIRIKAN ASING
YAYASAN Stichting.
Peraturan undang-udang TENTANG PERIKANAN
Bagian 3. Cara Mendirikan Usaha
MEKANISME e-Registration
UU REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1996
Yes No Yes No. Surat Permohonan SIUP AKTE Perusahaan & Perubahannya SK Kehakiman NPWP Perusahaan UU No 7 Lama ( Perpanjangan )
ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN PP 24/2018
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Regulasi Rumah Sakit Izin Mendirikan RS dan Izin Operasional RS