MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PRAYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: Prof.Dr.Mungin Eddy Wibowo, M.Pd Universitas Negeri Semarang
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PENGELOLAAN LAYANAN BIMBINGAN
KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI GURU PROFESIONAL
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
BKSekolah Luar Sekolah  Sekolah merupakan lembaga formal untuk menyelenggarakan pendidikan  Dalam kelembagaan sekolah ada sejumlah bidang kegiatan.
WAWASAN WIYATAMANDALA
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
PERANAN SATPOL PP DALAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Ciri-Ciri Organisasi:
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Identitas Mahasiswa - NAMA : SISKA INDAH WIDRAWATI - NIM : PRODI : Pendidikan Sosiologi dan Antropologi - JURUSAN : SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI.
Keprofesian Bidang Bimbingan dan Konseling serta Ketatalaksanaan Pendidikan Adriy.weebly.com.
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha
HAK, KEWAJIBAN SISWA DAN TATA TERTIB SEKOLAH
Tugas Pokok dan Fungsi Guru, Kepala Sekolah dan Perangkat Sekolah
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha
Nama: Drs. Munawar Kholil Tpt/Tgl. Lahir: Lombok Timur, 04 April 1966 Pendidikan : S1 PMP & KN, FKIP UM Malang 1990 Unit Kerja: MAN 1 Praya ( PPKn)
KEPEMIMPINAN.
PENGENDALIAN SOSIAL Disusun Oleh: Azzahra Jelita K P / 04
Namo Buddhaya.
Nama: Drs. Munawar Kholil Tpt/Tgl. Lahir: Lombok Timur, 04 April 1966 Pendidikan : S1 PMP & KN, FKIP UM Malang 1990 Unit Kerja: MAN 1 Praya ( PPKn)
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
norma dan tata tertib kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi
ETIKA BERPERILAKU POLRI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
Pusat Pelayanan Teknologi
Namo Buddhaya.
Etika Pemerintahan (IPEM4430)
PENGENDALIAN SOSIAL.
MODUL PEMBIMBING Modul terdiri dari: Pendahuluan PIGP
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
PROFILE SMP NEGERI 1 ENDE.
Wawasan Wiyata Mandala
SejarahTerbentuk Osis
MATERI MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU (MOPDB)
Pelaksanaan PP No.53 tahun 2010
WAWASAN WIYATA MANDALA
Oleh : Drs. H. Handarlin Kepala Kanwil Kemenag Prov. Kepri
PENGELOLAAN LABORATORIUM
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH ( O S I S )
STRUKTUR, FUNGSI DAN TUGAS PENGURUS OSIS
CIRI-CIRI SEKOLAH BERMUTU Disajikan oleh KUDI AJA.
Pancasila Sebagai Etika Politik
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
PERATURAN REKTOR Nomor: 53.a/XIII/A/Unand-2011 Tentang
Materi pokok bimbingan konseling belajar
Otonomi Daerah.
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH ( O S I S ) Basic Knowledge of Students’ Organization Definisi, Fungsi, Faktor Pendukung, Manfaat dan Tugas Pengurus OSIS.
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
KEPEMIMPINAN.
 Kepala Sekolah Selaku pimpinan  Kepala Sekolah selaku administrator  Kepala Sekolah sebagai Suvervisor.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PRAYA
Ulangan Harian Kenaikan Kelas (UKK) PKn 5/2 SENIN, 21 MEI 2018.
PROGRAM peningkatan mutu SMA 48 jakarta
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
CIRI-CIRI SEKOLAH BERMUTU Disampaikan pada : On Sekolah Model, 11 Agustus 2018 SMA Negeri 3 Samarinda.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
KEDUDUKAN & RUANG LINGKUP
 Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol,  Hukum adalah aspek.
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
POLA PENDAMPINGAN PELATIHAN DASAR CPNS
POLA PENDAMPINGAN PELATIHAN DASAR CPNS Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Latsar CPNS 2019 Pusdiklat Kementerian Sekretariat.
Oleh Mustaman Disajikan pada kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) SMAN 1 Parigi Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH ( O S I S ) Basic Knowledge of Students’ Organization Definisi, Fungsi, Faktor Pendukung, Manfaat dan Tugas Pengurus OSIS.
Transcript presentasi:

MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PRAYA JALAN PEJANGGIK NO. 5 TELP/FAX (0370) 654154) TAMPAR-AMPAR, PRAYA TENGAH

Curriculum Vite : http://halil-bse.blogspot.com Nama : Drs. Munawar Kholil Tpt/Tgl. Lahir : Lombok Timur, 04 April 1966 Pendidikan : S1 PMP & KN, FKIP UM Malang 1990 Unit Kerja : MAN 1 Praya ( PPKn) Alumni Fasilitator : PKn, Jakarta 2009 Alamat : Jl. Cendana 37 Perumnas, Tampar-Ampar, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Website : http://halil-pkn.blogspot.com : http://halil-bse.blogspot.com : http://halil-materipkn.blogspot.com : http://halil-artikelpendidikan.blogspot.com E-mail : munawar.kholil4@gmail.com

MASA ORIENTASI SISWA ( mos ) MASTA MANSARAYA 2OO9

WAWASAN WIYATA MANDALA Oleh Drs. Munawar Kholil

Pengertian Wawasan Wiyata Mandala Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu (lingkungan). Wiyata berarti pendidikan. Mandala berati lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran.

Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajan MAKA ................ Sekolah mengemban misi pendidikan oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain diluar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati , dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu.

Cara mewujudkan Wawasan Wiyata Mandala adalah : Ada 5 komponen penting : 1. Peran Kepala Sekolah 2. Peran Guru 3. Peran Civitas Akademika 4. Peran Murid 5. Peran masyarakat sekitar

1. Peran Kepala Sekolah : Berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas seijin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, osis, komite sekolah, toma, dan pihak keamanan setempat.

Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil interen antara guru, wali murid, maupaun siswa. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti (PKS, Pramuka, PMR, Paskibraka, Kesenian, dll).

2. Peran Guru : Menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya. Menjadi tauladan di masyarakat (pamong). Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah.

3. Peran Civitas Akademika : Tata Usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, Satpam, Tukang Kebun, piket dll, harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyaman warga sekolah.

4. Peranan Murid : Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman Belajar yang tekun Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah di manapun berada. Menjauhi narkoba. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar.

Menjaga keamanan sekolah. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau Kepala sekolah. Memelihara lingkungan sekolah.

5. Peranan masyarakat : Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui Komite sekolah.

Sekolah Sebagai Kawasan Wiyata Mandala 1. Keamanan/Kenyamanan 2. Kekeluargaan 3. Kedisiplinan 4. Kerindangan 5. Kebersihan 6. Keindahan 7. Ketertiban

PENGGUNAAN SEKOLAH Sebagai Lembaga Pendidikan Maka Sekolah tidak boleh digunakan untuk : a. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. b. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang- undang. c. Propaganda politik atau tempat berkampanye. d. Shooting film atau sinetron tanpa izin Pemda. e. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga susana sekolah menjadi tidak kondusif.

Mekanisme Pelaksanaan Wiyata Mandala Tahap Preventif : 1. Memelihara sekolah melalui 7 K. 2. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. 3. Membentuk jaring pengawasan ( Razia). 4. Menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS. 5. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah.

B. Tahap represif : 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2 B. Tahap represif : 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisisr isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di Sekolah. 4. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. 5. Mengadakan Bimbingan dan Penyuluhan. 6. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku.

Terima kasih atas perhatiannya Sekian Mudahan bermamfaat Terima kasih atas perhatiannya