Reformasi Sektor Fiskal dan Finansial Indonesia dalam Dekade 1970-an dan 1980-an

Kelompok 4 Nurhadi Cahyono (115030101111112) Ayu Wanda Lorentha (115030100111087) Eviana (115030101111058) Alif’kha Indamala (115030101111055) Rindya Agustin (115030101111021) Ana Khairunnisa (11503010711021)

Latar Belakang Ketika itu dalam sidang Pleno ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) yang diadakan di Prapat, Sumatera Utara,Prof.Dr.Ali Wardhana mengatakan bahwa beliau sebagai Menteri Keuangan sangat concern terhadap posisi utang luar negeri Indonesia, yang sampai saat itu tidak diketahui berapa jumlahnya, ke negara dan lembaga internasional mana saja kita berutang, untuk apa uang tersebut digunakan, berapa yang sudah dibayar, dan lain sebagainya. Anggota ISEI membentuk sebuah tim untuk menangani kasus utang luar negeri Indonesia yang diberi nama Tim Administrasi Bnatuan Luar Negeri (TIM ABLN)dengan ketua Dirjen Moneter Luar Negeri dan Sekretaris Drs.Marzuki Usman,MA. Tim ini resmi bekerja tahun 1978 yang bekerja super keras untuk mengumpulkan data dari berbagai instansi dan lembaga negara, dan lembaga/ organisasi internasional yang diperkirakan banyak terkait dengan utang luar negeri Indonesia.

Reformasi Perpajakan Tahun 1980-an Diawal era orde baru, beberapa target fiskal yang ditetapkan pemerintah yang mencakup diversifikasi penerimaan pemerintah dari ketergantungan atas pajak internasional, dan APBN ditetapkan dengan sistem anggaran berimbang dengan pengertian bahwa jumlah pengeluaran tidak boleh melebihi penerimaan dari semua sumber termasuk bantuan dan pinjaman luar negeri. Selain itu tabungan pemerintah harus meningkat dari tahun ke tahun agar memungkinkan mengurangi hibah dan pinjaman luar negeri serta untuk menyediakan pembiayaan anggaran pembangunan.

Lanjutan…. Dalam tahun 1970 – an realisasi dari target – target disamping terpacu juga terpasung oleh boom minyak. Di satu sisi penerimaan minyak dan gas bumi sangat membantu peningkatan penerimaan dalam negeri dan di sisi lain, pertumbuhan pendapatan minyak dan gas bumi yang demikian cepat mengurangi insentif untuk lebih mengintensifkan penerimaan dalam negeri utamanya dari pajak pendapatan dan pajak penjualan. Menyadari bahwa posisi fiskal seperti itu bukan merupakan fiskal yang sustainable, maka menteri keuangan Prof. Dr. Ali Wardhana memutuskan untuk mereformasi sistem pajak Indonesia.

Tujuan : Meningkatkan rasio penerimaan pajak non – migas terhadap PDB Simplikasi hukum – hukum pajak dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Mengurangi distorsi ekonomi dalam pengalokasian sumber – sumber yang langka. Memberikan keadilan bagi para wajib pajak utamanya kelompok miskin dan kurang mampu.

Tahun 1950 Bersifat tambal sulam yg hanya terkait dengan beberapa aspek atau kelompok – kelompok kecil dari jenis jenis pajak tertentu saja. Tim Reformasi Pajak > 1000 temuwicara, semiloka, seminar, dan lokakarya sebelum DPR meyetujui tiga UU perpajakan pada bulan Desember tahun 1983

UU Perpajakan Tata cara dan Prosedur Umum Perpajakan, UU No. 6 Tahun 1983. UU Pajak Pendapatan, UU No. 7 Tahun 1983 UU Pajak Pertambahan Nilai, UU No. 8 tahun 1983

Kegiatan Penyempurnaan reformasi Pajak Tim Reformasi Pajak Kegiatan Penyempurnaan reformasi Pajak UU Pajak Bumi dan Bangunan, UU No. 12 Tahun 1985 UU Bea Materai , UU No. 13 Tahun 1985

REFORMASI SEKTOR FINANSIAL Masa-masa awal orde baru, yang mana ketika hiper inflasi sudah mulai mereda tetapi masih tingkat 50% per tahun, langkah-langkah penting yang diambil adalah menyembuhkan dan memodernkan sistem keuangan indonesia. Langkah-langkah tersebut mencakup kenaikan yang tajam dari suku bunga deposito bank dengan subsidi dari bank Indonesia dan bank indonesia di ijinkan untuk melakukan ekspansi kridit dalam skala yang besar. Dan hal ini berdampak terjadinya kenaikan yang tajam atas deposito bank dan arus masuk modal asing dan rupiah mengalami apresiasi sekitar 25% dalam waktu 6 bulan

Tujuan utama Deregulasi Tahun 1988- 1989 (fokus pada struktur sistem finansial) Meningkatkan kompetisi yang sehat, utamanya dalam sektor per bankan, dengan memberikan izin-izinbaru, akspansi aktivitas-aktivitas, dan memberikan otonomi yang lebih luas pada dunia perbankan Meningkatkan kepercayaan publik pada sistem perbankan melalui pengawasan yang lebih ketat oleh Bank Indonesia, pengawasan-pengawasan yang lebih hati-hati atas posisi valuta asing, posisi-posisi modal yang lebih kuat, dan plafon-plafon pinjaman Meningkatkan rasionalitas,internasionalisasi, dan kepercayaan dalam sektor asuransi Memperluas cakupan pelayanan-pelayanan finansial dengan menggunakan perkembangan aktivitas sektor swasta di pasar modal, leasing, venture capital, dan jasa keuangan lainnya Mengembangkan pasar uang, baik pasar primer maupun pasar sekunder dan meningkatkan penggunaan instrumen kebijakan moneter Beralih dari rezim suku bunga dan kurs yang relatif tetap (fixed) ke rezim yang relatif lebih fleksibel

Hasil nyata (significant) dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah: Menjadi fleksibelnya manajemen suku bunga dan kurs Depresiasi rupiah terhadap dolar america serikat dikelola secara berangsur-angsur Tersedianya banyak peluang baru dalam berbagai aspek aktivitas keuangan. Pintu masuk untuk mendapatkan izin pendirian bank-bank baru terbuka lebar Bank-bank asing yang sudah beroprasi di indonesia diberikan izin untuk mendirikan cabang dibeberapa kota propinsi yang penting. Izin baru pendirian bank-bank patungan antara bank domestik dan asing juga diterbitkan. Izin-izin baru juga diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan patungan yang bergerak dalam bidang asuransi, perusahaan sekuritas dan jenis-jenis lembaga keuangan yang lainya.

HAL TERPENTING DARI PAKET-PAKET DEREGUASI 1. Tersediannya peluang baru dalam berbagai aspek aktivitas keuangan 2. Pitnu masuk untuk mendapatkan ijin pendirian bank-bank baru terbuka lebar 3. bank-bank asing yang sudah berdiri di Indonesia diberikan ijin untuk mendirikan cabang di beberapa kota atau provinsi yang penting 4. Izin baru pendirian bank-bank patungan antara bank domestik dan bank asing juga di terbitkan 5. Izin izin baru juga di berikan untuk perusahaan perusahaan patungan yang bergerak dalam bidang asuransi perusahaan-perusahaan sekuritas dan jenis-jenis lembaga keuangan yang lainnya

KEBIJAKAN PASAR MODALs Kebijaka pasar modal pada waktu itu yang kebetulan yang di pegang oleh prof.DR.J.H sumarlin mulai menjabat menteri keuangan kebijalkannya antara lain 1. Pakdes 1 (paket desember 1987) pemodal asing untuk pertama kalinnya di izinkaan untuk membeli dan menjual hingga 40%modal yang di terbitkan , batas fluktuasi barang di hapuskan dan persyaratan periziinan untuk pelelang dan lembaga lembaga penunjang modal yang lain dan penyederhanaan dan kejeasan prosedur untuk penawaran sekuritas baru di terbitkan. Bursa parale di berikan izin untuk melakukan transaksi 2. Pakdes 2 (paket desember 2 di lakukan pada desember tahun 1988) pada pakdes 2 mencakup di izinkannya bursa efek swasta untuk beroprasi , di hapuskannya hak prioritas PT (persero) danakersa untuk memesan perusahaan perusahaan baru patungan yang bergerak pada jasa keuangan

PERKEMBANGAN NIAI SAHAM DAN OBLIGASI I PASAR MODAL Indonesia 1977-1990 Tahun Sekuritas ( RP juta ) Saham Obligasi Jumlah 1977-83 117.205 94.718 211.923 1984 13.951 60.000 73.951 1985 490 100.000 100.490 1986 769 150.000 150.769 1987 411 131.000 131.411 1988 57.48 320.000 377.481 1989 3.678.217 671.500 4.349.717 1990 385.000 12.190.117

INDIKATOR PERTUMBUHAN PASAR MODAL INONESIA Uraian Akhir Desember 1987 Akhir Desember 1990 Indeks Pasar Gabungan IHSG BEJ 82 418 Jumlah perusahaan pialang Jumlah perusahaan sekuritas 39 211 63 Jumlah Emitten BEJ 24 126 Bursa Paralel Jumlah Obligasi 6 16 53 3

Perbandingan perekonomian orde lama, orde baru dan reformasi 1. Masa Orde Lama (1945-1966) Pada masa ini perekonomian berkembang kurang menggembirakan, sebagai dampak ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian cabinet. 2. Masa Orde Baru (1966-1997) Menghadapi perekonomian yang sedemikian rupa, pemerintah peralihan menetapkan beberapa langkah perioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut : a. Memerangi inflasi b.Mencukupkan stok cadangan bahan pangan terutama beras c.Merehabilitasi prasarana perekonomian d.Meningkatkan ekspor e. Menyediakan/menciptakan lapangan kerja f. Mengundang kembali investor asing

Lanjutan...... 3. Masa Reformasi (1998-sekarang) Pada masa reformasi ini perekonomian indoensia ditandai dengan krisis monoter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda kea rah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah duperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 hampir seluruh sector mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berebeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonom Indonesia, secara umum adalah : 1. Faktor produksi 2. Faktor investasi 3. Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran 4. Faktor kebijakan moneter dan inflasi 5. Faktor keuangan negara