EFISIENSI DAN KETAHANAN FISKAL This presentation demonstrates the new capabilities of PowerPoint and it is best viewed in Slide Show. These slides are designed to give you great ideas for the presentations you’ll create in PowerPoint 2010! For more sample templates, click the File tab, and then on the New tab, click Sample Templates.

Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2014 MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI Tema RKP 2014 MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG LEBIH BERKEADILAN 4 Pilar Pembangunan Pro Growth Pro Job Pro Poor Pro Environment Tema Kebijakan Fiskal MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN MELALUI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL YANG SEHAT DAN EFEKTIF Strategi MENYEDIAKAN STIMULASI FISKAL SECARA TERUKUR DENGAN TETAP MENJAGA KESINAMBUNGAN FISKAL

POSTUR APBN 2014

PENDAPATAN NEGARA APBN 2014 PERPAJAKAN PNBP 320,6 742,7 625,0 215,1 218,0 205,4 180,9 RAPBN-P Penerimaan perpajakan 2010 naik 1,9% dari tahun RAPBN 2010 (Perpajakan non-migas naik 0,9%). Tax ratio 2010 sekitar 12,4% PDB (dibandingkan 2009 sekitar 12,0%). PDB riil naik pesat dan banyak bidang belum/tidak terkena pajak. Insentif tarif PPh Badan dan PPN, serta Bea Masuk mendukung sektor riil dan dunia usaha dan reformasi lanjutan pajak dan bea-cukai. Menekan penghindaran pajak. Optimalisasi produksi Minyak, Gas dan Batubara Perlu sinkronisasi koordinasi kebijakan penerimaan negara ke depan 4

Kebijakan Perpajakan Kebijakan PNBP Pendapatan Negara dalam APBN 2014: Porsi Penerimaan Perpajakan semakin meningkat  perkonomian bertumbuh ke arah yang lebih baik dan mampu menggerakkan sektor riil Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ekstensifikasi WP orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah. Optimalisasi data hasil sensus pajak nasional. Penguatan penegakan hukum bagi penggelap pajak. Mengantisipasi pemberian konsesi tarif bea masuk nol persen terhadap impor bahan baku terkait kebijakan FTA. Ekstensifikasi barang kena cukai dan penyesuaian tarif cukai rokok. Mengarahkan Kebijakan Bea Keluar untuk mendukung hilirisasi Kebijakan Perpajakan APBN Kebijakan PNBP Optimalisasi lifting Minyak dan Gas Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara seimbang Penyesuaian tarif royalti dan penjualan hasil tambang untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi sebesar 13,5% . Perbaikan kinerja BUMN. Revisi jenis dan tarif PNBP pada K/L agar sesuai dengan kondisi aktual, serta pengawasan pemungutan PNBP yang lebih baik.

Komposisi subsidi dan bunga utang menurun dan belanja modal meningkat, mengindikasikan belanja lebih produktif……

Kebijakan Subsidi Tahun 2014 Peningkatan efisiensi subsidi energi serta meningkatkan ketepatan target sasaran dalam rangka peningkatan kualitas belanja; Penyaluran subsidi non-energi secara lebih efisien; Penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang lebih valid; dan Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

Kebijakan Transfer Daerah Tahun 2014 Memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal, dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, kita memberikan alokasi DAK Tambahan, guna mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur dasar, yaitu jalan, irigasi, air minum dan sanitasi Dana Otonomi Khusus untuk : (1) Provinsi Papua dan Papua Barat, (2) Provinsi Aceh, (3) Otsus infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat, dan (4) Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Penyesuaian a.l untuk mendukung : (1) Tunjangan Profesi Guru PNSD ; (2) BOS SD dan SMP; (3) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD; dan (4) Dana Insentif Daerah17 8

Belanja negara meningkat yang diikuti dengan semakin berimbangnya keuangan pusat dan daerah….. 2008 2014

Anggaran pendidikan terus meningkat yang diikuti peningkatan output (APK & IPM meningkat)……. 368,9 345,3 310,8 266,9 225,2 208,3 154,2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Komposisi subsidi dan bunga utang menurun dan belanja modal meningkat, mengindikasikan belanja lebih produktif……

Kebijakan Pembiayaan 2014 Pembiayaan Utang Pembiayaan Non Utang Mencapai rasio utang terhadap PDB sekitar 23%-24% pada akhir tahun 2014; Menjadikan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap. Mengupayakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, antara lain melalui penerbitan Sukuk yang berbasis proyek; Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif (terutama untuk infrastruktur dan energi); Mempertahankan kebijakan negative net flow serta membatasi komitmen baru pinjaman luar negeri; dan Mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) melalui penerbitan utang dari sumber dalam negeri, antara lain dengan penerbitan SBN seri ritel (ORI dan SUKRI). Pemanfaatan SAL sebagai sumber pembiayaan anggaran dan sebagai fiscal buffer untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis; Pengalokasian dana investasi Pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN/Lembaga untuk percepatan pembangunan infrastruktur, penjaminan KUR dan peningkatan kapasitas usaha BUMN/Lembaga; Pengalokasian dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka perolehan/pemilikan rumah sejahtera bagi MBR dan pemberdayaan KUMKM; Pengalokasian dan pengelolaan dana kewajiban penjaminan Pemerintah yang difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

APBN MENJADI DEFISIT DISEBABKAN BUNGA OBLIGASI REKAP BANK KONVENSIONAL APBN MENJADI SURPLUS TANPA BEBAN BUNGA Total 2005 2004 2003 2002 2001 2000 APBN -158.18 -16.90 -24.42 36.67 -57 T -40.48 -16.13 Defisit 278.17 38.84 41.28 46.36 62.26 58.20 31,24 Bunga Obligasi rekap +119,99 +21,94 16.86 +9.69 58,69 +17,72 +15,11 Tanpa Obl.rkp

Bunga Obligasi Rekap lebih Besar dari Pembiayaan Pembangunan (DALAM TRILIUN RUPIAH) Total 2004 2003 2002 2001 2000 APBN 155.15 50.50 48.84 25.60 21.37 8.84 Biaya Pembangunan 239.33 41.28 46.36 62.26 58.20 31.24 Bunga Obligasi Rekap

Saat ini hutang Indonesia diperkirakan sudah mencapai Rp 1.800 triliun.

Tahun 2010: hutang Rp 1.676,15 triliun, rasio (26%) Januari 2014: hutang Rp2.465,45 triliun, dengan menggunakan PDB indonesia sebesar Rp. 8.241,9 T rasionya (25,1%)

Angka rasio utang tersebut jauh lebih baik dari pada negara-negara lain yang mengalami dampak krisis. Diperbandingkan dengan beberapa negara dengan tingkat pendapatan perkapitanya yang relatif sama, seperti Phillipina, Argentina, dan Turki, rasio utang Indonesia juga lebih baik, bahkan dengan negara maju seperti Amerika, Inggris, Itali, dan Jepang

bulan pertama 2014, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 94 T Demikian data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detik Finance, Utang pemerintah di Januari 2014 tersebut terdiri dari: pinjaman Rp 720,9 triliun, mengalami kenaikan di bandingkan akhir 2013 yang sebesar Rp 710,34 triliun. Kemudian berupa surat berharga Rp 1.744,55 T,naik dari akhir 2013 yang mencapai Rp 1.661,05 T.

Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun Tahun 2012: Rp 1.975,42 triliun Tahun 2013: Rp 2.371,39 triliun Januari 2014: Rp2.465,45 triliun jumlah utang sudah sedemikian besar namun masyarakat belum melihat adanya pembangunan dan infrastruktur yang signifikan untuk mendorong pembangunan ekonomi, disamping itu pemerataan pembagunan antar daerah belum terwujud karena infrastruktur yang terbangun tidak merata sehingga para investor enggan melakukan aktifitasnya di daerah karena infrastruknya yang tidak bagus.

TERIMA KASIH

THANK YOU