Oleh NABILLAH MAHDIANA (14040284087) MASA TRANSISI (1966-1967) Oleh NABILLAH MAHDIANA (14040284087)

Kronologis Masa Transisi (1966-1967) 30 September 1965 Terjadinya pemberontakan G30S PKI. 11 Maret 1966 Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan. 12 Maret 1966 Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. 22 Februari 1967 Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno. 7 Maret 1967 Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR dan hasil pemilu. 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era orde baru.

Peristiwa Masa Transisi (1966-1967) Lahirnya Kesatuan Aksi Terjadi di Jakarta Di latar belakangi oleh tuntutan penyelesaian bagi para pelaku G30 S/PKI Aksi dipelopori oleh kesatuan aksi mahasiswa (KAMI), pemuda –pemuda (KAPPI), dan pelajar (KAPI). Kemudian muncul pula KABI (buruh), KASI (Sarjana), KAWI (Wanita), dan KAGI (guru). Pada tanggal 26 OKtober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front, yaitu FRONT PANCASILA yang menentang G30S/PKI.

Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) Tritura dipelopori KAMI dan KAPPI Pada tanggal 10 Januari 1966 kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila memenuhi halaman DPR-GR dan mereka menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) kepada pemerintah, yang berisi : 1.Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2.Pembersihan Kabinet DWIKORA dari unsur-unsur G 30 S/PKI. 3.Penurunan harga dan perbaikan ekonomi.

Perubahan Kabinet Oleh Presiden Soekarno Perubahan Kabinet tidak memuaskan hati rakyat Dalam Kabinet banyak tokoh yang di duga terlibat dalam G 30 S/PKI Pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan tanggal 24 Februari 1966 terjadi demonstrasi besar-besaran dan bentrok di sekitar Istana Merdeka Mahasiswa UI yang bernama Arief Racham Hakim tewas tertembak oleh Resimen Cakrabirawa Presiden sebagai Panglima Komando Gayang Malaysia membubarkan KAMI.

Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR) Tanggal 11 Maret 1966 berlangsung sidang Kabinet Dwikora, ditengah persidangan Soekarno menerima laporan bahwa Istana Bogor dimasuki pasukan yang tak dikenal. Soekarno pergi ke Istana Bogor untuk memastikan , dan Presiden Soekarno memutuskan untuk memberikan surat perintah kepada Letjen Soeharto. Pemberian surat Pada Letjen Soeharto merupakan pemberian kepercayaan dan sekaligus wewenang kepada Soeharto untuk mengatasi keadaan yang menentu. Surat Perintah 11 Maret berisi perintah kepada Letjen Soeharto atas nama Presiden / Pangti ABRI / Pemimpin Besar Revolusi mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintahan. Dikeluarkannya SUPERSEMAR memulai babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia yaitu Orde Baru.

Dualisme Kepemimpinan Nasional Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan Sementara itu Soeharto setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera.

Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi ini berakibat pada munculnya “dualisme kepemimpinan nasional”, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Letjen Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya “Dualisme kepemimpinan nasional” akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Dalam Sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966 memutuskan menjadikan Supersemar sebagai Ketetapan (Tap) MPRS. Dengan dijadikannya Supersemar sebagai Tap MPRS secara hukum Supersemar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno.

Bahkan sebaliknya secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu Mandataris MPRS. Dalam Sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku Presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar “Pemimpin Besar Revolusi” tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul “Nawaksara”. Mr. Hardi, menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara, karena dualisme kepemimpinan inilah yang menjadi sumber konflik politik yang tidak kunjung berhenti. Mr. Hardi menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS, menyatakan non aktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution.Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS. Melalui Tap No. XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.

LAHIRNYA ORDE BARU Orde Baru merupakan suatu tatanan kehidupan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta merupakan orde yang mengoreksi penyelewengan yang terjadi pada masa orde lama. Setelah menerima Supersemar , Letjen Soeharto mengambil langkah-langkah atau tindakan , antara lain sebagai berikut : 1. Pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Dikeluarkannya berdasarkan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 2. Pada tanggal 18 Maret 1966, memecat 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam pemberontakan G30S/PKI.

Ciri Pokok Orde Baru Pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai Tindak korupsi merajalela Tidak ada kebebasan berpendapat Pancasila terkesan menjadi ideologi tertutup Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat Ikut sertanya militer di dalam pemerintahan Adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin

Kebijakan Masa Orde Baru 1. Kebijakan ekonomi Menyusun anggaran berimbang, melakukan reschedule terhadap pembayaran utang luar negeri, serta mencari hutang baru. Sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi, pada 10 Januari 1967 pemerintah Orde Baru memberlakukan UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) . Dengan UU PMA, pemerintah ingin menunjukan kepada dunia Internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru, berbeda dengan Orde Lama. Upaya lain adalah menerbitkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN) No.6 1968. Satu hal dari UUPMDN adalah adanya klausal yang menarik yang menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri, perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 51% sahamnya. Untuk mengefektifkan UUPMA dan UUPMDN pada tatanan pelaksanaannya, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas menanganinya. Pada 19 Januari 1967, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan