SISTEM POLITIK SEBAGAI ARENA KEKUATAN POLITIK

SISTEM POLITIK Apa yang dimaksud dengan sistem politik? Interaksi unit-unit yang saling terkait dalam mempengaruhi atau pembuatan keputusan politik. Setiap unit-unit tersebut memiliki peran dan fungsi; Peran dan fungsi tersebut menyebabkan munculnya: (i) dukungan dan (ii) tuntutan

Dukungan dan tuntutan inilah yang disebut juga dengan mekanisme check and balances dalam sistem politik yang demokratis. Contohnya? Dalam konteks yang lebih sempit unit-unit ini dapat dipahami sebagai kekuatan politik. Misalnya, LSM, Partai Politik, Pemuda/Mahasiswa, Organisai Profesi, dsb

Almond (1956) menjelaskan sistem politik dengan ciri sebagai berikut: Sistem adalah totalitas interaksi yang dilakukan oleh unit-unit yang ada di dalamnya dan interaksi yang terjadi ini menyebabkan keseimbangan sistem dapat berubah sietiap saat; Selain mengutamakan struktur formal, sistem politik juga mementingkan struktur informal yang juga berperan dalam menentukan bekerjanya sistem; dan

Sifat utama sistem politik dapat dilihat dari budaya politik yang berkembang di dalamnya sekaligus membedakan satu sistem politik dengan sistem yang lainnya.

Kebijakan Pemerintah KP1 KP2 KP3 KP4

Bagaimana sistem politik membentuk kekuatan politik? Dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi; nilai dalam politik disebarkan ke dalam masyarakat (the authoritative allocation of values). Nilai tersebut langka dan diperebutkan. Dan oleh karenanya perlu strategi untuk mendapatkannya. Di antaranya adalah dengan membentuk KP.

Keterlibatan Masyarakat Pembentukan Kekuatan Politik Sistem Demokrasi Keterlibatan Masyarakat Pembentukan Kekuatan Politik

KEKUATAN POLITIK Apa yang dimaksud dengan kekuatan politik?  Insititusi atau badan yang memiliki kemampuan sesuai dengan peran dan fungsinya mempengaruhi proses pembuatan keputusan dalam sistem politik

Bagaimana KP tersebut mempengaruhi keputusan politik?  Dalam negara yang demokratis keterlibatan KP dalam pembuatan keputusan politik dilakukan dengan cara: (1) keterlibatan langsung dalam mekanisme pembuatan keputusan. Misalnya, partai politik dan birokrasi di parlemen

(2) Keterlibatan tidak langsung melalui beberapa mekanisme seperti Lobby, public hearing, memorandum, petisi dan sebagainya. Biasanya dilakukan oleh Kelompok kepentingan, mahasiswa, asosiasi profesi, kelompok swasta dan sebagainya.

Dalam interaksi KP dimungkinkan ada kerjasama untuk mewujudkan kepentingan yang lebih besar. Misalnya, merevisi UU, mengganti pemerintah dan sebagainya. Namun, lazimnya keterlibatan KP dalam sistem politik yang demokratis harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh konstitusi dan UU.

Implikasi kekuatan politik bagi demokrasi di Indonesia Keberadaan kekuatan politik dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat praktik berdemokrasi. Namun, dalam aspek tertentu kekuatan politik juga dapat menjadi kekuatan destruktif bagi demokrasi. Karenanya perlu ada rule of law dalam mengatur peran kekuatan politik dalam pembangunan demokrasi tersebut.

Bagaimana caranya? Dengan memperkuat dan menyeimbangkan peran kekuatan politik lain dalam sistem politik. Memperkuat komitmen dalam melaksanakan rule of game yang dibuat bersama. Memperluas arena konsolidasi demokrasi, khususnya memperkuat masyarkat sipil.