ORDE BARU Lahirnya Orde Baru a. Peristiwa G-30-S /PKI 1965 b. Kekosongan pemimpin di tubuh AD c. Kondisi ekonomi yang semakin memburuk d. Demonstrasi besar-besaran menuntut di bubarkannya PKI

e. Muncul kesatuan-kesatuan aksi f. Kesatuan-kesatuan aksi (membentuk Fron Pancasila)  Tritura g. Supersemar h. Pengangkatan Soeharto menjadi Presiden

Kebijakan Pemerintah Orde Baru Bidang Politik a. Penyederhanaan Partai (PPP, Golkar, PDI) b. Sosialisasi Pancasila sebagai azas tunggal c. Pemilihan Umum secepatnya Bidang Ekonomi a. Melaksanakan ekonomi terbuka adanya kebebasan berusaha baik oleh pemodal dalam negeri maupun pemodal asing

2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 3. Pemerataan hasil pembangunan b. Pertumbuhan ekonomi melalui Repelita yang dicanangkan lewat Trilogi Pembangunan: 1. Stabilitas nasional 2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 3. Pemerataan hasil pembangunan c. Terjadi pertumbuhan ekonomi (6,5 – 7% pertahun), awal pelita pertama tahun 1974 pendapatan perkapita Indonesia US$ 70 pada tahun 1995 telah mencapai US$ 880

3. Bidang Sosial a. Pelaksanaan program KB b 3. Bidang Sosial a. Pelaksanaan program KB b. Program Transmigrasi Tahun 1993 angka pengangguran 10%, jumlah penduduk miskin 27 juta jiwa (15% ) Awal pelita I Jumlah penduduk miskin mencapai 60% Tahun 1997 terjadi krisis moneter  banyak perusahaan yang gulung tikar  Angka penganguran meningkat  kriminalitas meningkat  Jumlah penduduk miskin mencapai 50%

a. Politik Luar Negeri bebas aktif b. Indonesia kembali aktif menjadi anggota PBB c. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia d. Pendirian ASEAN e. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia

Ciri-ciri pokok pemerintahan Orde Baru Dalam bidang politik a. Lembaga kepresidenan yang terlalu dominan - Rekrutmen anggota DPR/MPR sebagian besar dikontrol dan ditunjuk oleh presiden - Pengangkatan ketua partai politik harus mendapat persetujuan presiden b. Rendahnya kesetaraan diantara lembaga Tinggi Negara - Rancangan UU kebanyakan dibuat oleh pemerintah - Lembaga-lembaga tinggi (MA, DPA, BPK, dll) dikendalikan oleh presiden

c. Rekrutmen politik yang tertutup - Pejabat dari menteri sampai bupati dilakukan secara tertutup tidak melibatkan publik d. Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan (mulai ditingkat pusat sampai tingkat daerah) e. Kebijakan publik tidak transparan - Perubahan suatu kebijakan yang menyangkut orang banyak sering kali tidak melibatkan DPR dan masyarakat setempat - Kebijakan publik tersebut akan dilegitimasi melalu PP, Kepres, Inpres

f. Sentralisasi kekuasaan - Segala sesuatunya ditentukan oleh pusat (rekrutmen pejabat, pengaturan pemerintahan, pengaturan keuangan, pengaturan pegawai, dll) g. Implementasi Hak Asasi Manusia masih rendah - Banyak terjadi pelanggaran HAM (Peristiwa Tanjung Priok, Petrus, kasus Marsina penculikan para aktivis, dll) - Kebebasan Pers sangat dibatasin (pengawasan ketat pada pemberitaan  Pencabutan SIUP) h. Lembaga Peradilan yang kurang independen - Terjadi dualisme pengelolaan ( urusan kepegawaian dan dana berada di tangan Kementrian Kehakiman/Pemerintah sedangkan implementasi hukum berada ditangan MA)

2. Bidang Ekonomi a. Proses Perkembangan Ekonomi 1 2. Bidang Ekonomi a. Proses Perkembangan Ekonomi 1. Tingginya harga minyak dunia tahun 1973 2. Tahun 1983 harga dan produksi minyak diatur oleh OPEC 3. Pelita IV 1984 – 1989 Indonesia berhasil swasembada beras eksport non migas 4. Pelita V 1989 – 1994 pertumbuhan ekonomi rata-rata 6, 70%  industri dan penanaman modal asing.

b. Pinjaman Luar Negeri - pembangunan nasional diperoleh melalui pinjaman luar negeri melalui : CGI, IMF, ABD, World Bank, dll - banyak pinjaman luar negeri yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi - Besar utang luar negeri Indonesia a. Pemerintah US$ 54,388 M b. BUMN US$ 11,176 M c. Swasta US$ 64 M (2.000 perusahaan) c. Konglemerasi - Konglomerasi tumbuh dengan pesat dan menguasai sektor usaha mulai dari industri hulu sampai industri hilir dan semua bidang bisnis - konglomerasi sarat dengan KKN

Dwifungsi ABRI ABRI selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, juga berfungsi sebagi kekuatan sosial politik - mempersempit peluang bagi masyarakat sipil dalam mengisi berbagai jabatan di pemerintahan dan BUMN - pemerintah Indonesia menjadi bersifat militeris - demokrasi tidak bisa berkembang di Indonesia

Proses menguatnya peran negara pada masa Orde Baru Kekuasaan Kepala Negara yang semakin kuat dan besar serta adanya keinginan untuk mempertahankan kekuasaan yang berpedoman pada pasal 7 UUD 1945 Presiden mengontrol rekrutmen politik, sedangkan DPR tidak berdaya untuk ikut campur tangan - Rekrutmen lembaga tinggi negara (DPR, DPA, BPK, MA) - Rekrutmen eksekutif tingkat tinggi (Kepala LIPI, Bulog, Bakorstanas, dll) - Rekrutmen organisasi politik

Presiden memiliki sumber daya keuangan yang besar yang diperoleh melalui berbagai macam proyek instruksi presiden, bantuan presiden, yayasan-yayasan yang dikuasai presiden, dll Presiden memiliki beberapa personal otoritas (gelar) (pengemban supersemar, bapak pembangunan, mandataris MPR, dll) Presiden sebagai Panglima Tertinggi ABRI

Dampak menguatnya peran negara terhadap kehiduppan masyarakat pada zaman Orde Baru

Bidang Ekonomi a. Timbul kesenjangan ekonomi - Antara kaya dan miskin - Antara desa dan kota - Sektor industri dan sektor pertanian b. Timbul konglomerasi  Mengutamakan mencari untung sebanyak-banyaknya c. Meningkatnya praktek KKN Bidang poilitik a. Pemerintahan yang otoriter b. Pemerintahan yang dominatif c. Pemerintahan yang sentralistik

5. Runtuhnya Orde baru a. Krisis Ekonomi b. Gerakan Reformasi c 5. Runtuhnya Orde baru a. Krisis Ekonomi b. Gerakan Reformasi c. Muncul demonstrasi dan kerusuhan d. Pengunduran diri Presiden Soeharto