Sistem pendaftaran paten (dahulu)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Advertisements

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI
PATEN Hak khusus kepada penemu Diberikan oleh negara
Prof.Ir. Sukandarrumidi, M.Sc.,Ph.D. Pusat Pelayanan HaKI UGM
HKI untuk TI 12 Dr. Ir. Eliyani ILMU KOMPUTER Teknik Informatika.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
Usulan UBER-HKI Dr. Is Fatimah.
KEBERATAN DAN BANDING.
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK MENURUT PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010.
Desain Industri di Indonesia
Hak Paten di Indonesia Agus Riyanto, SH, LL.M.
Pusat Pelayanan Haki UGM
KARYA PT Paradigma Lama: Naik Pangkat Angka Kredit Uang
PENGALIHAN HAK, LISENSI DAN PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ( H K I )
Hak Kekayaan Intelektual
Paten Miko Kamal Pendiri Institut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (i-reformbumn) (
HAK PATEN Handout Kelima.
KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN
Surat Keterangan Keimigrasian
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARPOL
PERTEMUAN #12 KEBERATAN DAN BANDING
 Hak paten diperlukan agar tidak dilakukan pelanggaran hak cipta. Belakangan ini banyak sekali dijumpai peniruan baik dalam tulisan maupun produk yang.
H a k K e k a y a a n I n t e l e k t u a l
SKMHT Notariil ?.
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
ASPEK HUKUM DAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN HKI
Hak Kekayaan Intelektual
Miko Kamal FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2016
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
Hak atas kekayaan intelektual
legal aspek produk teknik informatika & komunikasi -PROSUDER PATEN-
PENYUSUNAN PROPOSAL BEBERAPA INSENTIF RAIH HKI
legal aspek produk teknik informatika & komunikasi -PATEN ( 2) -
Trends of Technology: Electrical engineering
DESKRIPSI PATEN WORKSHOP KEKAYAAN INTELEKTUAL
Materi 13.
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
How to write patent document/patent drafting
UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
Kunjungan Pengadilan Pajak
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Federasi Serikat Buruh
UU NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
KEBERATAN DAN BANDING.
HAK PATEN - STUDI KELAYAKAN BISNIS-ZAINUL MUCHLAS
PATEN UU NO.14 TAHUN 2001.
Banding dan Gugatan.
SENGKETA PAJAK.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PERSYARATAN PERMOHONAN (FORMALITAS) PATEN, PCT, PPH dan ASPEC
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN
DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
Rinaldo Anugrah Wahyuda
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
Presented by : Kelompok 12
Hukum Acara Peradilan Konstitusi
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT.
Pemungutan Pajak Daerah
Permohonan Pendaftaran Desain Industri
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
Hak Paten.
TAHAPAN PERMOHONAN PATEN melalui Program Insentif Kemenristekdikti
PENELUSURAN INFORMASI PATEN (BERBAGI ILMU DENGAN SENTRA HKI Unesa)
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

Sistem pendaftaran paten (dahulu) Registrasi Sistem Ujian Tiga produk yang diuji Memenuhi syarat UU Memiliki sifat kebaruan Invention step

Sistem pendaftaran yang dianut sekarang Sistem konstitutif Sistem deklaratif UU No. 13 Tahun 2016 menganut sistem pemeriksaan yang ditunda

Syarat administratif yang dipenuhi Pasal 24 UU No. 13 Tahun 2016 (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling sedikit memuat : a. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan. b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan inventor c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon dalam hal pemohon adalah bukan badan hukum d. Nama dan alamat lengkap pemohon dalam hal pemohon adalah badan hukum. e. Nama, dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa dan f. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan: a. Judul invensi b. Deskripsi tentang invensi c. Klaim atau beberapa klaim invensi d. Abstrak invensi e. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi, jika permohonan dilampiri dengan gambar ; f. Surat kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa g. Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor. h. Surat pengalihan hak kepemilikan invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor dan Surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal permohonan terkait dengan jasad renik.

(3) Deskripsi tentang invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya. (4) Klaim atau beberapa klaim invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti invensi dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Isi surat permohonan Pasal 25 (1) a. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan. b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan inventor c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon dalam hal pemohon adalah bukan badan hukum d. Nama dan alamat lengkap pemohon dalam hal pemohon adalah badan hukum. e. Nama, dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa dan f. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Lampiran permohonan Pasal 25 (2) a. Judul invensi b. Deskripsi tentang invensi c. Klaim atau beberapa klaim invensi d. Abstrak invensi e. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi, jika permohonan dilampiri dengan gambar ; f. Surat kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa g. Surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor. h. Surat pengalihan hak kepemilikan invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor dan Surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal permohonan terkait dengan jasad renik.